Pengacara Perusahaan Kota Yogyakarta (Corporate Lawyer)

Perusahaan menghadapi berbagai persoalan hukum sejak tahap pendirian, menjalankan kegiatan usaha, membuat kontrak, melakukan transaksi, hingga melakukan perubahan struktur atau menyelesaikan sengketa. Karena itu, kebutuhan perusahaan terhadap pendampingan hukum yang bersifat preventif maupun represif menjadi semakin penting.

ABE Justice, S.H., M.H. & Partners memberikan layanan Pengacara Perusahaan Kota Yogyakarta (Corporate Lawyer) untuk membantu perusahaan memahami, mencegah, dan menangani berbagai risiko hukum dalam kegiatan usaha.

Pendampingan dapat diberikan kepada Perseroan Terbatas (PT), perusahaan keluarga, startup, UMKM, pemegang saham, Direksi, Komisaris, maupun pelaku usaha sesuai kebutuhan dan karakter persoalan hukumnya.

Apa Itu Corporate Lawyer?

Corporate Lawyer adalah pengacara yang memberikan pendampingan hukum kepada perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha dan mengambil keputusan korporasi.

Peran Corporate Lawyer tidak hanya menangani perkara ketika sengketa sudah terjadi. Pendampingan juga dapat dilakukan sejak awal untuk membantu perusahaan:

mengidentifikasi risiko hukum;
menyusun dokumen;
memeriksa kontrak;
memberikan legal opinion;
melakukan legal due diligence;
memastikan kepatuhan hukum;
serta mempersiapkan tindakan korporasi.

Dengan pendekatan tersebut, perusahaan dapat mempertimbangkan aspek hukum sebelum mengambil keputusan bisnis.

Pengacara Perusahaan Kota Yogyakarta

ABE Justice memberikan layanan hukum perusahaan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap klien.

Layanan dapat mencakup:

konsultasi hukum perusahaan;
pendirian dan perubahan perusahaan;
review dan penyusunan kontrak;
legal opinion;
legal due diligence;
legal drafting;
legal compliance;
corporate governance;
pendampingan Direksi dan Komisaris;
pendampingan RUPS;
persoalan pemegang saham;
merger dan akuisisi;
restrukturisasi;
ketenagakerjaan;
serta penyelesaian sengketa perusahaan.

Konsultasi Hukum Perusahaan

Konsultasi hukum dapat dilakukan sebelum perusahaan mengambil keputusan yang memiliki konsekuensi hukum.

Contohnya:

membuat kontrak bisnis;
membeli atau menjual aset;
menerima investasi;
melakukan kerja sama;
menghadapi tuntutan pihak lain;
melakukan PHK;
mengubah struktur perusahaan;
atau menghadapi konflik pemegang saham.

Konsultasi sejak awal dapat membantu perusahaan memahami risiko dan pilihan hukum yang tersedia.

Pendirian dan Perubahan Perusahaan

Pendampingan dapat diberikan dalam persoalan hukum yang berkaitan dengan pendirian dan perubahan Perseroan Terbatas.

Hal yang dapat diperiksa antara lain:

struktur perusahaan;
maksud dan tujuan;
kegiatan usaha;
modal;
pemegang saham;
Direksi;
Komisaris;
anggaran dasar;
dan perubahan data perusahaan.

Ketentuan mengenai Perseroan Terbatas saat ini antara lain mengacu pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang telah mengalami perubahan, termasuk melalui UU No. 6 Tahun 2023. (Peraturan BPK)

Untuk aspek administratif pendirian, perubahan, dan pembubaran badan hukum Perseroan Terbatas, Permenkum No. 49 Tahun 2025 juga perlu diperhatikan. Peraturan tersebut berlaku sejak 17 Desember 2025 dan menggantikan Permenkumham No. 21 Tahun 2021. (Peraturan BPK)

Review dan Penyusunan Kontrak Perusahaan

Kontrak merupakan salah satu dokumen penting dalam kegiatan bisnis.

Corporate Lawyer dapat membantu perusahaan melakukan:

penyusunan kontrak;
review kontrak;
analisis klausul;
identifikasi risiko;
negosiasi;
penyusunan addendum;
dan pemeriksaan hak serta kewajiban para pihak.

Kontrak yang jelas dapat membantu mengurangi potensi perbedaan penafsiran di kemudian hari.

Legal Opinion

Perusahaan terkadang membutuhkan pendapat hukum tertulis sebelum mengambil keputusan.

Legal Opinion dapat digunakan untuk menganalisis persoalan seperti:

risiko suatu transaksi;
penafsiran kontrak;
hak pemegang saham;
kewenangan Direksi;
persoalan ketenagakerjaan;
sengketa bisnis;
atau tindakan korporasi tertentu.

Pendapat hukum disusun berdasarkan fakta, dokumen, dan ketentuan hukum yang relevan.

Legal Due Diligence

Legal Due Diligence atau pemeriksaan hukum dapat dilakukan sebelum perusahaan melakukan transaksi atau tindakan bisnis tertentu.

Pemeriksaan dapat mencakup:

status badan hukum;
izin dan legalitas;
aset;
kontrak;
kewajiban;
sengketa;
ketenagakerjaan;
kepemilikan;
dan risiko hukum lainnya.

Legal Due Diligence penting terutama ketika perusahaan hendak melakukan transaksi dengan nilai atau risiko hukum yang signifikan.

Legal Compliance

Perusahaan perlu memastikan kegiatan usahanya dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang relevan.

Pendampingan compliance dapat membantu perusahaan melakukan:

identifikasi kewajiban hukum;
pemeriksaan dokumen;
evaluasi kebijakan;
pemeriksaan kontrak;
identifikasi risiko;
dan penyusunan langkah perbaikan.

Pendekatan compliance bersifat preventif karena dilakukan sebelum persoalan berkembang menjadi sengketa.

Corporate Governance

Corporate governance berkaitan dengan bagaimana perusahaan dikelola dan bagaimana keputusan korporasi dibuat.

Hal yang dapat diperhatikan antara lain:

kewenangan Direksi;
fungsi Komisaris;
hak pemegang saham;
RUPS;
pengambilan keputusan;
dokumentasi keputusan;
dan tanggung jawab organ perusahaan.

Untuk Perseroan Terbatas, UU Perseroan Terbatas mengatur antara lain mengenai RUPS, Direksi, Komisaris, modal dan saham, hingga penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran Perseroan. (Peraturan BPK)

Pendampingan RUPS

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat memiliki konsekuensi hukum yang penting bagi perusahaan.

Pendampingan dapat mencakup:

persiapan agenda;
pemeriksaan dokumen;
penyusunan materi keputusan;
pemeriksaan kewenangan;
dan review dokumen hasil RUPS.

Untuk keputusan korporasi tertentu, ketepatan prosedur dan dokumentasi menjadi hal yang penting.

Sengketa Pemegang Saham

Konflik pemegang saham dapat mengganggu operasional perusahaan.

Persoalan dapat berkaitan dengan:

kepemilikan saham;
hak suara;
pembagian keuntungan;
keputusan RUPS;
pengelolaan perusahaan;
transaksi perusahaan;
atau dugaan tindakan yang merugikan perusahaan.

Pendampingan hukum diperlukan untuk menentukan apakah persoalan dapat diselesaikan melalui negosiasi atau memerlukan langkah hukum lebih lanjut.

Sengketa Direksi dan Komisaris

Persoalan dapat muncul ketika terjadi perbedaan pandangan antara Direksi, Komisaris, dan pemegang saham.

Contohnya:

kewenangan Direksi;
kebijakan perusahaan;
keputusan bisnis;
tanggung jawab pengurusan;
atau tindakan yang dianggap merugikan perusahaan.

Setiap persoalan perlu diperiksa berdasarkan anggaran dasar, keputusan RUPS, dokumen perusahaan, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Sengketa Partner Bisnis

Kerja sama bisnis dapat mengalami konflik karena:

pembagian keuntungan;
modal;
tanggung jawab;
kewenangan;
pelaksanaan kontrak;
atau perbedaan strategi usaha.

Sebelum mengambil langkah hukum, kontrak dan bukti pelaksanaan kerja sama sebaiknya diperiksa secara menyeluruh.

Merger, Akuisisi, dan Restrukturisasi

Perubahan struktur perusahaan dapat memiliki konsekuensi hukum yang kompleks.

Pendampingan dapat mencakup aspek hukum dalam:

merger;
akuisisi;
restrukturisasi;
pemisahan;
perubahan kepemilikan;
maupun transaksi korporasi lainnya.

Pemeriksaan hukum diperlukan agar perusahaan memahami kewajiban, risiko, dan prosedur yang harus diperhatikan.

Penyelesaian Sengketa Perusahaan

Corporate Lawyer juga dapat membantu ketika perusahaan menghadapi sengketa.

Sengketa dapat berkaitan dengan:

kontrak;
utang piutang;
partner bisnis;
pemegang saham;
aset;
pelanggan;
pemasok;
ketenagakerjaan;
atau pihak ketiga.

Penyelesaian dapat diarahkan melalui:

Negosiasi → Mediasi → Penyelesaian non-litigasi → Litigasi,

sesuai karakter perkara dan kepentingan perusahaan.

Pengacara Perusahaan untuk Startup dan UMKM

Startup dan UMKM juga dapat menghadapi risiko hukum meskipun struktur usahanya belum sebesar perusahaan besar.

Persoalan yang sering perlu diperhatikan antara lain:

kontrak dengan partner;
pembagian kepemilikan;
investasi;
hubungan dengan pekerja;
penggunaan merek;
perlindungan informasi;
utang piutang;
dan transaksi bisnis.

Pendampingan sejak awal dapat membantu membangun struktur hukum yang lebih tertata.

Pendampingan Hukum untuk Perusahaan Keluarga

Perusahaan keluarga dapat menghadapi persoalan yang tidak hanya bersifat bisnis, tetapi juga berkaitan dengan hubungan antaranggota keluarga.

Potensi persoalan dapat meliputi:

kepemilikan saham;
pembagian keuntungan;
pergantian pengurus;
pewarisan saham;
kewenangan pengelolaan;
dan konflik antaranggota keluarga.

Pemeriksaan dokumen perusahaan dan struktur kepemilikan menjadi penting untuk menentukan posisi hukum masing-masing pihak.

Ketenagakerjaan Perusahaan

Persoalan ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari risiko hukum perusahaan.

Pendampingan dapat mencakup:

perjanjian kerja;
Peraturan Perusahaan;
PKWT;
PKWTT;
upah;
PHK;
pesangon;
perselisihan hubungan industrial;
dan mediasi ketenagakerjaan.

Perusahaan sebaiknya memiliki kebijakan ketenagakerjaan yang konsisten dengan peraturan yang berlaku.

Pemeriksaan Legalitas dan Dokumen Perusahaan

Sebelum melakukan transaksi atau mengambil keputusan penting, perusahaan dapat melakukan pemeriksaan terhadap:

akta pendirian;
anggaran dasar;
perubahan anggaran dasar;
data administrasi badan hukum;
struktur pemegang saham;
dokumen Direksi dan Komisaris;
kontrak;
izin;
aset;
dan dokumen lainnya.

Pemeriksaan disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan perusahaan.

Mengapa Perusahaan Membutuhkan Corporate Lawyer?

Corporate Lawyer dapat berperan bukan hanya ketika perusahaan sedang berperkara.

Pendampingan hukum dapat membantu perusahaan:

Mencegah Risiko → Memahami Kewajiban → Menyusun Dokumen → Mengambil Keputusan → Menyelesaikan Sengketa.

Dengan demikian, fungsi pengacara perusahaan dapat bersifat preventif, konsultatif, transaksional, maupun litigasi.

Proses Pendampingan Corporate Lawyer

1. Konsultasi Awal

Perusahaan menjelaskan kebutuhan atau persoalan hukum yang dihadapi.

2. Pemeriksaan Dokumen

Dokumen yang berkaitan dengan persoalan diperiksa.

3. Identifikasi Risiko

Potensi masalah hukum dan konsekuensinya dianalisis.

4. Penyusunan Strategi

Ditentukan langkah hukum yang paling sesuai dengan tujuan perusahaan.

5. Pelaksanaan

Pendampingan dilakukan melalui penyusunan dokumen, negosiasi, tindakan korporasi, atau penyelesaian sengketa.

6. Evaluasi

Perusahaan mendapatkan rekomendasi untuk mengurangi risiko hukum selanjutnya.

Dokumen yang Dapat Dipersiapkan

Dokumen yang diperlukan bergantung pada kebutuhan perusahaan.

Beberapa dokumen yang dapat membantu antara lain:

akta pendirian;
anggaran dasar;
perubahan anggaran dasar;
dokumen pemegang saham;
dokumen Direksi dan Komisaris;
kontrak;
perizinan;
laporan atau dokumen transaksi;
Peraturan Perusahaan;
perjanjian kerja;
surat menyurat;
dan dokumen sengketa apabila ada.

FAQ Corporate Lawyer

Apa yang dimaksud Corporate Lawyer?

Corporate Lawyer adalah pengacara yang memberikan layanan hukum kepada perusahaan dalam berbagai persoalan korporasi, transaksi bisnis, kepatuhan, kontrak, dan sengketa.

Apakah Corporate Lawyer hanya menangani perusahaan besar?

Tidak. Startup, UMKM, perusahaan keluarga, dan berbagai bentuk badan usaha juga dapat membutuhkan pendampingan hukum sesuai kebutuhan.

Apa saja yang ditangani Corporate Lawyer?

Dapat mencakup kontrak, legal opinion, legal due diligence, corporate governance, RUPS, pemegang saham, restrukturisasi, compliance, ketenagakerjaan, hingga sengketa perusahaan.

Apakah Corporate Lawyer dapat membantu penyelesaian sengketa?

Bisa. Pendampingan dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi, maupun litigasi sesuai karakter perkara.

Apakah perusahaan dapat meminta review kontrak sebelum ditandatangani?

Bisa. Review sebelum penandatanganan justru dapat membantu mengidentifikasi klausul yang berpotensi menimbulkan risiko.

Apakah Corporate Lawyer dapat mendampingi Direksi?

Bisa, sepanjang pendampingan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan posisi hukum klien.

Pengacara Perusahaan Kota Yogyakarta (Corporate Lawyer)

Perusahaan membutuhkan lebih dari sekadar pengacara ketika sengketa sudah terjadi. Pendampingan hukum yang dilakukan sejak tahap perencanaan, penyusunan kontrak, transaksi, pengambilan keputusan, hingga penyelesaian sengketa dapat membantu perusahaan memahami risiko sebelum mengambil tindakan.

ABE Justice, S.H., M.H. & Partners memberikan layanan Pengacara Perusahaan Kota Yogyakarta (Corporate Lawyer) untuk membantu perusahaan, pemegang saham, Direksi, Komisaris, startup, UMKM, dan pelaku usaha dalam berbagai kebutuhan hukum perusahaan.

Pendampingan dapat mencakup konsultasi hukum perusahaan, corporate governance, kontrak, legal opinion, legal due diligence, legal compliance, RUPS, sengketa pemegang saham, restrukturisasi, ketenagakerjaan, negosiasi, hingga litigasi.

ABE Justice, S.H., M.H. & Partners

Pengacara Perusahaan Kota Yogyakarta (Corporate Lawyer)

Konsultasi WhatsApp 24 Jam: 0821-4150-135

Pengacara perusahaan Kota Yogyakarta untuk corporate legal, kontrak, legal opinion, due diligence, compliance, RUPS, pemegang saham, dan sengketa perusahaan.