Apakah Cerai Harus Pisah Rumah 6 Bulan?
Apakah Cerai Harus Pisah Rumah 6 Bulan? Dasar Hukum dan Penjelasan Lengkap
Apakah suami dan istri harus pisah rumah selama 6 bulan sebelum bisa bercerai?
Jawabannya tidak dapat disamaratakan untuk semua perkara perceraian.
Dalam hukum perkawinan Indonesia, tidak terdapat ketentuan umum yang mengatakan bahwa setiap pasangan harus pisah rumah selama 6 bulan sebelum dapat mengajukan perceraian.
Namun, terdapat pedoman Mahkamah Agung yang sangat penting untuk perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Berdasarkan rumusan Kamar Agama yang disempurnakan melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2023, perceraian dengan alasan tersebut dapat dikabulkan apabila terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, dan para pihak telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya KDRT.
Karena itu, pernyataan yang lebih tepat adalah:
Pisah rumah 6 bulan bukan syarat umum untuk semua perceraian, tetapi menjadi bagian penting dari pedoman penerapan untuk perkara yang didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.
Dasar Hukum Perceraian di Indonesia
Dasar utama perceraian terdapat dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
Pasal 39 pada pokoknya menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan para pihak.
Selain itu, harus terdapat alasan yang cukup bahwa suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai pasangan suami istri.
Dengan demikian, perceraian bukan sekadar persoalan apakah suami dan istri sudah tinggal terpisah atau belum.
Pengadilan akan melihat alasan perceraian, kondisi rumah tangga, bukti, dan keadaan konkret para pihak.
Dasar Hukum Percekcokan atau Pertengkaran Terus-Menerus
Untuk alasan perceraian berupa percekcokan atau perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dasar hukumnya terdapat dalam:
Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975.
Ketentuan tersebut mengatur alasan perceraian berupa keadaan ketika antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
Bagi pasangan Muslim, alasan yang sama juga terdapat dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Jadi, dasar hukum perceraian karena percekcokan tidak berasal dari aturan “pisah rumah enam bulan”, melainkan:
Pasal 39 UU Perkawinan → Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 → pedoman Mahkamah Agung mengenai penerapannya.
Lalu Dari Mana Aturan Pisah Rumah 6 Bulan?
Angka enam bulan berasal dari rumusan Kamar Agama Mahkamah Agung, bukan dari Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975.
Rumusan tersebut pertama kali ditegaskan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan kemudian disempurnakan melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2023.
Rumusan yang berlaku tersebut pada pokoknya mensyaratkan tiga hal untuk perkara dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus:
- terdapat perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga; dan
- para pihak telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 bulan,
dengan pengecualian apabila ditemukan fakta hukum adanya KDRT.
JDIH Mahkamah Agung mencatat SEMA Nomor 3 Tahun 2023 sebagai Surat Edaran Mahkamah Agung tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar tahun 2023 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan.
Jadi, Apakah Cerai karena Percekcokan Harus Pisah Rumah 6 Bulan?
Untuk perkara yang menggunakan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, pisah tempat tinggal paling singkat 6 bulan merupakan bagian penting dari pedoman Mahkamah Agung.
Namun, tidak tepat jika dikatakan:
“Kalau sudah pisah rumah 6 bulan pasti cerai.”
Itu keliru.
Enam bulan hanyalah salah satu unsur dalam rumusan tersebut.
Masih harus dibuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali.
Jadi, rumus sederhananya bukan:
6 bulan pisah rumah = otomatis cerai.
Melainkan:
perselisihan dan pertengkaran terus-menerus + tidak ada harapan hidup rukun + pisah tempat tinggal minimal 6 bulan = memenuhi rumusan pedoman tersebut, sepanjang tidak ada keadaan lain yang memengaruhi penilaian perkara.
Apa yang Dimaksud Percekcokan Terus-Menerus?
Percekcokan terus-menerus bukan berarti suami dan istri harus bertengkar setiap hari selama enam bulan.
Yang dimaksud adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan dan serius, sehingga hubungan perkawinan mengalami keretakan dan tidak lagi berjalan secara harmonis.
Contohnya dapat berupa:
- pertengkaran yang berulang;
- konflik rumah tangga yang tidak pernah terselesaikan;
- komunikasi yang selalu berujung konflik;
- tidak adanya kerja sama dalam rumah tangga;
- hubungan suami istri yang semakin renggang;
- konflik mengenai keluarga atau ekonomi;
- saling tidak percaya;
- atau keadaan lain yang menunjukkan rumah tangga tidak dapat berjalan secara normal.
Namun, fakta tersebut harus dibuktikan dalam persidangan.
Apakah Bertengkar Setiap Hari Merupakan Syarat?
Tidak.
Tidak ada aturan bahwa pasangan harus bertengkar setiap hari agar dianggap mengalami perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.
Yang diperiksa adalah pola dan kondisi rumah tangga secara keseluruhan.
Pertengkaran yang terjadi sesekali tentu berbeda dengan konflik yang berlangsung terus-menerus dan telah menyebabkan tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali.
Apakah Pisah Rumah Harus Disebabkan oleh Pertengkaran?
Dalam perkara yang menggunakan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, hubungan antara konflik rumah tangga dan pisah tempat tinggal menjadi bagian penting dari pemeriksaan.
Pisah rumah karena pekerjaan, pendidikan, atau alasan keluarga tidak otomatis menunjukkan perkawinan telah pecah.
Misalnya, suami bekerja di luar kota dan hanya pulang beberapa minggu sekali.
Kondisi tersebut tidak dapat begitu saja dianggap sebagai pisah rumah dalam konteks perceraian karena perselisihan.
Yang dilihat adalah fakta kehidupan rumah tangga yang sebenarnya.
Bagaimana Jika Baru Pisah Rumah 1 Bulan?
Jika perkara didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, belum terpenuhinya enam bulan pisah tempat tinggal dapat menjadi persoalan berdasarkan pedoman Mahkamah Agung.
Karena itu, jangan terburu-buru menganggap bahwa setiap konflik rumah tangga dapat langsung dijadikan dasar perceraian dengan alasan tersebut.
Namun, apabila terdapat fakta hukum KDRT, terdapat pengecualian terhadap ketentuan enam bulan tersebut.
Bagaimana Jika Baru Pisah Rumah 3 Bulan?
Prinsipnya sama.
Jika dasar perkara adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, tiga bulan belum mencapai jangka waktu enam bulan yang dirumuskan Mahkamah Agung.
Namun, analisis perkara tidak boleh hanya menghitung bulan.
Harus dilihat pula:
- alasan perceraian;
- keadaan rumah tangga;
- bukti;
- apakah terdapat KDRT;
- dan dasar hukum lain yang mungkin relevan.
Bagaimana Jika Baru Pisah Rumah 5 Bulan?
Lima bulan juga belum mencapai paling singkat enam bulan.
Jika perkara secara khusus didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, hal tersebut perlu diperhatikan sebelum perkara diajukan.
Tetapi apabila terdapat keadaan khusus seperti KDRT yang dapat dibuktikan, terdapat pengecualian sebagaimana rumusan Mahkamah Agung.
Bagaimana Jika Sudah Pisah Rumah 6 Bulan?
Jika sudah pisah tempat tinggal selama sekurang-kurangnya enam bulan, salah satu unsur dalam pedoman Mahkamah Agung telah terpenuhi.
Namun, bukan berarti perceraian otomatis dikabulkan.
Tetap harus dibuktikan:
- perselisihan dan pertengkaran terjadi terus-menerus;
- tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
- para pihak memang telah berpisah tempat tinggal;
- dan bukti-bukti lainnya mendukung alasan perceraian.
Bagaimana Jika Sudah Pisah Rumah 1 Tahun?
Jika sudah berpisah selama satu tahun, jangka waktu enam bulan telah terlampaui.
Tetapi sekali lagi, lama tinggal terpisah bukan satu-satunya penentu.
Misalnya suami dan istri tinggal berbeda kota selama satu tahun karena pekerjaan tetapi hubungan mereka tetap harmonis.
Kondisi tersebut tentu berbeda dengan pasangan yang telah tinggal terpisah selama satu tahun karena konflik rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan.
Apakah Masih Tinggal Serumah Bisa Mengajukan Cerai?
Bisa mengajukan perkara perceraian, tetapi untuk alasan khusus berupa perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, tidak boleh mengabaikan pedoman Mahkamah Agung mengenai pisah tempat tinggal minimal enam bulan.
Dengan kata lain, jangan menyamakan:
hak untuk mengajukan perkara
dengan
terpenuhinya seluruh unsur untuk mengabulkan perceraian.
Keduanya merupakan persoalan berbeda.
Apakah Harus Pindah Rumah untuk Memenuhi Syarat?
Tidak boleh memahami aturan tersebut sebagai anjuran untuk sengaja membuat keadaan rumah tangga menjadi seolah-olah memenuhi syarat.
Jika memang telah terjadi keretakan rumah tangga, fakta harus disampaikan apa adanya.
Jangan:
- membuat alamat palsu;
- membuat bukti palsu;
- berpura-pura tinggal di tempat lain;
- atau mengarang keterangan saksi.
Pengadilan akan menilai fakta berdasarkan bukti dan pemeriksaan perkara.
Bagaimana Cara Membuktikan Sudah Pisah Rumah?
Beberapa hal yang dapat membantu menjelaskan keadaan tersebut antara lain:
- keterangan saksi;
- alamat tempat tinggal masing-masing;
- dokumen tempat tinggal;
- bukti komunikasi;
- bukti pembayaran tempat tinggal;
- surat;
- atau bukti lain yang relevan.
Tidak ada satu bukti yang otomatis menentukan perkara.
Kekuatan pembuktian akan dinilai bersama dengan bukti lainnya.
Saksi dalam Perkara Percekcokan Terus-Menerus
Saksi dapat menjelaskan keadaan rumah tangga yang diketahuinya.
Misalnya:
- sering melihat pertengkaran;
- mengetahui pasangan sudah tidak tinggal bersama;
- mengetahui salah satu pihak meninggalkan rumah;
- mengetahui hubungan pasangan semakin buruk;
- atau mengetahui bahwa usaha untuk mendamaikan pasangan tidak berhasil.
Saksi harus memberikan keterangan berdasarkan fakta yang benar-benar diketahuinya.
Bagaimana Jika Ada KDRT?
Ini merupakan pengecualian yang sangat penting.
Ketentuan enam bulan tidak diterapkan secara mutlak apabila ditemukan fakta hukum adanya KDRT.
SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menyempurnakan rumusan sebelumnya dengan memasukkan pengecualian tersebut.
Karena itu, korban KDRT tidak seharusnya dipahami harus selalu menunggu enam bulan pisah tempat tinggal sebelum dapat mengajukan perceraian.
Dalam perkara KDRT, fakta kekerasan harus dijelaskan dan dibuktikan sesuai hukum.
Apa yang Termasuk KDRT?
Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berupa pemukulan.
UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengenal bentuk kekerasan yang meliputi:
- kekerasan fisik;
- kekerasan psikis;
- kekerasan seksual;
- dan penelantaran rumah tangga.
Karena itu, jika perkara perceraian berkaitan dengan KDRT, konstruksi hukumnya perlu dibuat secara hati-hati.
Apakah Perselingkuhan Harus Pisah Rumah 6 Bulan?
Tidak dapat langsung disamakan.
Perselingkuhan merupakan keadaan yang dapat menjadi dasar atau bagian dari alasan perceraian, tetapi konstruksi hukumnya berbeda dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.
Jika perselingkuhan menyebabkan pertengkaran yang terus-menerus dan akhirnya pasangan berpisah tempat tinggal, fakta tersebut dapat menjadi bagian dari keseluruhan perkara.
Namun, dasar gugatan harus disesuaikan dengan fakta yang sebenarnya.
Apakah Tidak Diberi Nafkah Harus Pisah Rumah 6 Bulan?
Tidak otomatis.
Alasan tidak diberikannya nafkah harus dianalisis berdasarkan ketentuan hukum yang relevan.
Jangan memaksakan seluruh perkara perceraian ke dalam alasan perselisihan dan pertengkaran hanya agar menggunakan aturan enam bulan.
Setiap perkara harus disusun berdasarkan fakta dan dasar hukum yang paling sesuai.
Bagaimana dengan Pasangan yang Meninggalkan Rumah?
Ini juga harus dibedakan dari perselisihan dan pertengkaran.
Pasal 19 huruf b PP Nomor 9 Tahun 1975 mengatur keadaan ketika salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain, tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain di luar kemampuannya.
Karena itu:
6 bulan dan 2 tahun mempunyai konteks hukum yang berbeda.
Enam bulan berkaitan dengan pedoman Mahkamah Agung untuk perkara perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.
Sedangkan dua tahun merupakan jangka waktu yang secara eksplisit disebut dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 untuk alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya dengan kondisi tertentu.
Jangan Salah Memahami “6 Bulan” dan “2 Tahun”
Ini salah satu bagian terpenting dalam memahami hukum perceraian.
Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus
Dasar:
Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975
Pedoman Mahkamah Agung:
pisah tempat tinggal paling singkat 6 bulan, dengan pengecualian KDRT.
Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya
Dasar:
Pasal 19 huruf b PP No. 9 Tahun 1975
Jangka waktu:
2 tahun berturut-turut, dengan syarat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan tersebut.
Jadi, 6 bulan bukan pengganti 2 tahun, dan 2 tahun bukan syarat semua perceraian.
Bagaimana dengan Perceraian Muslim?
Untuk pasangan Muslim, selain UU Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975, terdapat Kompilasi Hukum Islam.
Pasal 116 KHI mengatur alasan-alasan perceraian, termasuk perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali.
Perkara perceraian pasangan Muslim diperiksa oleh Pengadilan Agama sesuai kewenangannya.
Dalam praktik peradilan agama, rumusan Kamar Agama Mahkamah Agung mengenai enam bulan pisah tempat tinggal menjadi pedoman penting untuk perkara dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.
Bagaimana dengan Perceraian Non-Muslim?
Untuk pasangan non-Muslim, perkara perceraian diajukan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang.
Dasar hukum mengenai alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tetap merujuk pada kerangka UU Perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975.
Pedoman Mahkamah Agung juga perlu diperhatikan dalam penerapan hukum di pengadilan.
Apakah Enam Bulan Pisah Rumah Menjamin Perceraian?
Tidak.
Ini harus ditegaskan.
Enam bulan bukan tiket otomatis untuk mendapatkan putusan cerai.
Misalnya:
Suami dan istri telah tinggal terpisah selama tujuh bulan.
Fakta tersebut belum dengan sendirinya membuktikan seluruh unsur alasan perceraian.
Masih harus dilihat:
- mengapa mereka berpisah;
- apakah benar terjadi perselisihan terus-menerus;
- apakah hubungan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan;
- apakah masih terdapat harapan hidup rukun;
- dan bagaimana bukti yang diajukan.
Apa yang Harus Disiapkan Sebelum Mengajukan Cerai karena Percekcokan?
Jika Anda mempertimbangkan perceraian karena konflik rumah tangga, beberapa hal sebaiknya dipersiapkan.
1. Susun kronologi
Catat kapan konflik mulai terjadi.
2. Catat pola pertengkaran
Jelaskan apakah pertengkaran terjadi berulang dan bagaimana dampaknya terhadap rumah tangga.
3. Catat tanggal mulai pisah rumah
Tanggal ini penting jika perkara berkaitan dengan pedoman enam bulan.
4. Simpan bukti
Simpan komunikasi dan dokumen yang relevan.
5. Identifikasi saksi
Pilih orang yang benar-benar mengetahui keadaan rumah tangga.
6. Identifikasi KDRT
Jika terdapat KDRT, dokumentasikan fakta dan bukti secara aman dan sah.
7. Siapkan dokumen perkawinan
Misalnya buku nikah atau akta perkawinan.
8. Petakan anak
Jika terdapat anak, siapkan persoalan pengasuhan dan nafkah.
9. Petakan harta bersama
Identifikasi rumah, tanah, kendaraan, tabungan, usaha, atau aset lainnya.
Bagaimana Jika Ada Anak?
Perceraian tidak menghapus hubungan hukum orang tua dengan anak.
Persoalan anak perlu diperhatikan secara terpisah, termasuk:
- pengasuhan;
- nafkah;
- pendidikan;
- kesehatan;
- dan hubungan anak dengan kedua orang tua.
Jangan menjadikan anak sebagai alat untuk memperbesar konflik antara suami dan istri.
Bagaimana dengan Harta Bersama?
Pisah rumah tidak otomatis membuat harta perkawinan berubah menjadi milik masing-masing pihak.
Jika terdapat aset yang diperoleh selama perkawinan, status hukumnya perlu diperiksa berdasarkan ketentuan mengenai harta bersama.
Jika terdapat potensi sengketa, sebaiknya aset diidentifikasi sejak awal.
Apakah Perlu Pengacara?
Tidak semua perceraian wajib menggunakan pengacara.
Namun, pendampingan hukum dapat sangat membantu apabila perkara melibatkan:
- perselisihan yang kompleks;
- KDRT;
- anak;
- nafkah;
- harta bersama;
- pasangan yang tidak diketahui keberadaannya;
- atau persoalan pembuktian.
Pengacara dapat membantu menentukan dasar hukum yang paling sesuai dengan fakta, termasuk apakah perkara lebih tepat menggunakan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus atau alasan perceraian lainnya.
Kesimpulan: Apakah Cerai Harus Pisah Rumah 6 Bulan?
Jawabannya harus dibedakan berdasarkan alasan perceraian.
Untuk semua perceraian:
Tidak ada aturan umum bahwa setiap suami dan istri harus pisah rumah enam bulan.
Untuk perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus:
Pedoman Mahkamah Agung menetapkan bahwa perkara dapat dikabulkan apabila terbukti perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, tidak ada harapan hidup rukun kembali, dan para pihak telah berpisah tempat tinggal paling singkat enam bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya KDRT.
Untuk alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya:
Pasal 19 huruf b PP Nomor 9 Tahun 1975 mengatur jangka waktu dua tahun berturut-turut dengan kondisi tertentu.
Dengan demikian, jangan menggunakan pemahaman sederhana:
“Kalau mau cerai harus pisah rumah 6 bulan.”
Pemahaman yang lebih tepat adalah:
“Enam bulan pisah tempat tinggal merupakan bagian dari pedoman Mahkamah Agung untuk perkara perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, bukan syarat umum untuk seluruh jenis perceraian.”
Dasar Hukum
Artikel ini dapat menggunakan dasar hukum utama sebagai berikut:
- UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 39, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019.
- PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974, khususnya Pasal 19 huruf b dan huruf f.
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, untuk perkara perceraian bagi pasangan Muslim.
- SEMA Nomor 1 Tahun 2022, mengenai rumusan Kamar Agama tentang perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.
- SEMA Nomor 3 Tahun 2023, yang menyempurnakan rumusan tersebut dan memuat ketentuan pisah tempat tinggal paling singkat enam bulan dengan pengecualian apabila ditemukan fakta hukum KDRT.
- UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, apabila perkara berkaitan dengan KDRT.
FAQ
Apakah cerai harus pisah rumah 6 bulan?
Tidak untuk semua perceraian. Namun, enam bulan menjadi bagian penting dari pedoman Mahkamah Agung untuk perkara dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.
Apakah bertengkar terus-menerus harus pisah rumah?
Untuk perkara dengan alasan tersebut, pedoman Mahkamah Agung mensyaratkan pisah tempat tinggal paling singkat enam bulan, kecuali ditemukan fakta hukum KDRT.
Apakah enam bulan pisah rumah otomatis cerai?
Tidak. Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak adanya harapan hidup rukun kembali juga harus terbukti.
Apakah bisa cerai jika baru pisah rumah tiga bulan?
Jika menggunakan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, belum terpenuhinya enam bulan perlu diperhatikan. Namun, perkara harus dilihat berdasarkan seluruh fakta, termasuk kemungkinan adanya KDRT.
Apakah bisa cerai tanpa pisah rumah?
Secara umum seseorang dapat mengajukan perceraian tanpa harus terlebih dahulu pisah rumah. Namun, untuk alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, pedoman Mahkamah Agung mengenai enam bulan pisah tempat tinggal perlu diperhatikan.
Apakah enam bulan tertulis dalam Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975?
Tidak. Pasal 19 huruf f mengatur alasan berupa perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak adanya harapan hidup rukun kembali. Ketentuan enam bulan berasal dari rumusan Kamar Agama Mahkamah Agung.
Apakah dua tahun juga merupakan syarat cerai?
Tidak untuk semua perceraian. Dua tahun secara khusus berkaitan dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya sebagaimana Pasal 19 huruf b PP No. 9 Tahun 1975.
Bagaimana jika terdapat KDRT?
Ketentuan enam bulan memiliki pengecualian apabila ditemukan fakta hukum adanya KDRT.
Apakah pisah rumah karena pekerjaan dihitung sebagai enam bulan?
Tidak otomatis. Konteks dan alasan tinggal terpisah harus dilihat. Pisah tempat tinggal karena pekerjaan tidak sama dengan berpisah karena keretakan rumah tangga.
Apakah pasangan Muslim juga terkena ketentuan enam bulan?
Untuk perkara perselisihan dan pertengkaran terus-menerus di Pengadilan Agama, pedoman Kamar Agama Mahkamah Agung mengenai enam bulan perlu diperhatikan.
Penutup
Persoalan “apakah cerai harus pisah rumah 6 bulan?” tidak dapat dijawab hanya dengan “ya” atau “tidak”.
Jawaban hukumnya bergantung pada alasan perceraian.
Jika perkara didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, pedoman Mahkamah Agung mensyaratkan adanya perselisihan yang terus-menerus, tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali, serta pisah tempat tinggal paling singkat enam bulan, dengan pengecualian apabila ditemukan fakta hukum KDRT.
Sementara itu, enam bulan bukanlah syarat yang berlaku untuk seluruh jenis perceraian.
Karena itu, sebelum mengajukan perkara, penting untuk menentukan alasan perceraian yang paling sesuai dengan fakta, menyiapkan bukti, serta memahami apakah perkara berkaitan dengan anak, nafkah, harta bersama, KDRT, perselingkuhan, atau persoalan lainnya.
