• ABE Justice
• 02 Okt 2026

Langkah Hukum bagi Korban Dugaan Malpraktik Medis

Langkah Hukum bagi Korban Dugaan Malpraktik Medis: Prosedur, Bukti, dan Upaya Penyelesaian

Dugaan malpraktik medis dapat menimbulkan persoalan serius bagi pasien dan keluarganya, terutama ketika pelayanan kesehatan diduga menyebabkan cedera, memperburuk kondisi kesehatan, menimbulkan kecacatan, atau mengakibatkan kematian. Dalam keadaan tersebut, pasien atau keluarga berhak mencari penjelasan dan mempertimbangkan langkah hukum sesuai fakta yang terjadi.

Namun, tidak setiap komplikasi, kegagalan pengobatan, atau hasil medis yang tidak sesuai harapan dapat langsung dikategorikan sebagai malpraktik. Tindakan medis memiliki risiko, dan penilaiannya harus memperhatikan kondisi pasien, indikasi medis, standar profesi, standar pelayanan, serta prosedur yang berlaku.

Oleh karena itu, langkah hukum perlu dilakukan secara terukur. Pasien sebaiknya mengamankan dokumen, meminta penjelasan, menyampaikan pengaduan, dan memahami jalur penyelesaian yang sesuai sebelum menentukan tindakan berikutnya.

Artikel ini membahas langkah hukum bagi korban dugaan malpraktik medis di Indonesia berdasarkan kerangka hukum kesehatan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.

Apa yang Dimaksud dengan Dugaan Malpraktik Medis?

Istilah malpraktik medis umumnya digunakan untuk menggambarkan dugaan kesalahan atau pelanggaran dalam pelayanan medis yang dapat menimbulkan kerugian bagi pasien. Akan tetapi, istilah tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa tenaga medis telah melakukan pelanggaran hukum.

Dalam menilai suatu kejadian, perlu diperiksa apakah tindakan atau kelalaian yang dipersoalkan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, prosedur operasional, dan kewajiban hukum yang berlaku.

Contoh persoalan yang dapat memerlukan pemeriksaan lebih lanjut antara lain:

• Dugaan kesalahan dalam tindakan medis atau pemberian obat.
• Dugaan keterlambatan penanganan yang perlu dinilai berdasarkan kondisi klinis pasien.
• Dugaan tindakan tanpa persetujuan yang dipersyaratkan hukum.
• Dugaan tidak diberikannya penjelasan medis yang memadai.
• Dugaan kesalahan prosedur operasi atau tindakan invasif.
• Dugaan kelalaian dalam pemantauan kondisi pasien.
• Dugaan pelanggaran kerahasiaan informasi kesehatan.
• Dugaan kesalahan dalam penanganan kegawatdaruratan.

Contoh tersebut bukan daftar yang otomatis membuktikan malpraktik. Setiap kejadian harus dinilai berdasarkan fakta, dokumen, penjelasan profesional, dan ketentuan hukum yang relevan.

Dasar Hukum Penanganan Dugaan Malpraktik Medis

Beberapa ketentuan yang penting untuk dipahami meliputi:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban pasien, tanggung jawab tenaga medis dan tenaga kesehatan, disiplin profesi, serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Pasal 308 mengatur mekanisme rekomendasi Majelis Disiplin Profesi dalam penanganan tenaga medis atau tenaga kesehatan yang diduga melakukan perbuatan melanggar hukum dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. citeturn419039search1turn419039search6

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Peraturan ini merupakan peraturan pelaksanaan UU Kesehatan dan mengatur berbagai aspek penyelenggaraan kesehatan. citeturn419039search0

Peraturan lain yang relevan. Bergantung pada perkara, ketentuan hukum perdata, hukum pidana, perlindungan konsumen jika relevan, perlindungan data, serta peraturan mengenai rekam medis juga dapat perlu diperiksa.

Ketentuan yang digunakan harus disesuaikan dengan jenis tindakan, waktu kejadian, pihak yang terlibat, dan jalur penyelesaian yang hendak ditempuh.

Langkah Pertama: Utamakan Keselamatan Pasien

Jika pasien masih mengalami gangguan kesehatan, langkah pertama bukan mengumpulkan bukti atau memulai sengketa, melainkan memastikan kebutuhan medisnya ditangani.

Apabila kondisi memburuk atau terdapat tanda kegawatdaruratan, segera cari pertolongan medis yang sesuai. Pasien atau keluarga dapat meminta penjelasan mengenai kondisi terkini, pilihan penanganan, serta kebutuhan rujukan apabila diperlukan.

Jika memungkinkan, simpan informasi mengenai perkembangan kondisi pasien dan tindakan yang diberikan. Namun, jangan menunda tindakan medis yang diperlukan hanya demi mendokumentasikan kejadian.

Keselamatan pasien tetap menjadi prioritas meskipun pada saat yang sama keluarga sedang mempertimbangkan pengaduan atau langkah hukum.

Langkah Kedua: Kumpulkan dan Amankan Bukti

Bukti sangat penting untuk memahami apa yang terjadi dan menentukan apakah terdapat dasar untuk mengajukan pengaduan atau tuntutan. Pengumpulan bukti sebaiknya dilakukan secara tertib dan tidak mengubah isi dokumen.

Dokumen yang dapat dipertimbangkan antara lain:

1. Rekam medis dan dokumen pelayanan

Rekam medis dapat memuat informasi mengenai pemeriksaan, diagnosis, tindakan, pengobatan, pemantauan, dan perkembangan kondisi pasien.

Pasien atau pihak yang berhak dapat meminta akses terhadap informasi rekam medis melalui prosedur yang berlaku. Apabila membutuhkan salinan, ajukan permintaan secara resmi kepada fasilitas pelayanan kesehatan.

2. Hasil pemeriksaan dan dokumen pendukung

Simpan dokumen yang relevan, misalnya hasil laboratorium, pencitraan medis, resep, ringkasan pulang, surat rujukan, dan dokumen tindakan.

Dokumen tersebut dapat membantu menjelaskan kondisi pasien sebelum dan sesudah tindakan yang dipersoalkan.

3. Bukti komunikasi

Simpan komunikasi yang relevan dengan tenaga medis, fasilitas kesehatan, atau pihak lain yang berkaitan dengan pelayanan.

Pastikan bukti elektronik dipertahankan dalam bentuk aslinya sejauh memungkinkan. Hindari mengedit percakapan sehingga konteksnya berubah atau menyebarkan informasi kesehatan pribadi secara sembarangan.

4. Kronologi kejadian

Buat catatan yang memuat tanggal, waktu, tempat, urutan kejadian, tindakan yang dilakukan, keluhan pasien, penjelasan yang diberikan, serta perubahan kondisi setelah tindakan.

Kronologi sebaiknya memisahkan hal yang benar-benar diketahui dari dugaan atau kesimpulan pribadi.

5. Bukti kerugian

Jika terdapat kerugian yang berkaitan dengan kejadian, simpan dokumen yang relevan, seperti bukti pengeluaran pengobatan, biaya perawatan lanjutan, dokumen mengenai kehilangan penghasilan, atau bukti lain yang sesuai.

Tidak semua dokumen otomatis membuktikan hubungan antara pelayanan dan kerugian. Namun, dokumentasi yang baik membantu proses pemeriksaan lebih lanjut.

Langkah Ketiga: Minta Penjelasan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Sebelum menentukan jalur hukum, pasien atau keluarga dapat meminta penjelasan resmi dari rumah sakit, klinik, atau fasilitas kesehatan tempat pelayanan diberikan.

Permintaan penjelasan dapat diarahkan kepada dokter penanggung jawab, manajemen, unit pengaduan, atau bagian yang menangani hubungan dengan pasien.

Dalam permintaan tersebut, jelaskan:

• Identitas pasien dan hubungan pemohon dengan pasien.
• Tanggal serta jenis pelayanan yang dipersoalkan.
• Peristiwa yang ingin dijelaskan.
• Dokumen atau informasi yang diminta.
• Pertanyaan mengenai tindakan, risiko, dan alasan klinis.
• Permintaan tindak lanjut atau pertemuan jika diperlukan.

Gunakan bahasa yang objektif dan fokus pada fakta. Tujuan tahap ini adalah memperoleh penjelasan serta mengetahui apakah persoalan dapat diselesaikan melalui komunikasi atau mekanisme internal.

Jika pasien atau keluarga belum memperoleh jawaban yang memadai, simpan bukti permintaan dan tanggapan yang diterima untuk digunakan pada tahap berikutnya.

Langkah Keempat: Ajukan Pengaduan Resmi

Apabila penjelasan awal belum menyelesaikan persoalan, pasien atau keluarga dapat mengajukan pengaduan resmi kepada fasilitas pelayanan kesehatan.

Pengaduan dapat memuat kronologi, tindakan yang dipersoalkan, hak pasien yang diduga tidak dipenuhi, dampak yang dialami, serta penyelesaian yang diminta.

Misalnya, pasien meminta penjelasan atas tindakan medis, pemeriksaan internal terhadap pelayanan, klarifikasi dokumen, atau tindak lanjut berdasarkan prosedur fasilitas kesehatan.

Mintalah tanda terima atau nomor registrasi pengaduan jika tersedia. Simpan salinan pengaduan, dokumen pendukung, serta setiap tanggapan yang diberikan.

Jika persoalan tidak terselesaikan, pertimbangkan pengaduan kepada instansi yang memiliki kewenangan sesuai jenis masalahnya. Saluran yang tepat dapat berbeda antara masalah mutu pelayanan, administrasi, disiplin profesi, jaminan kesehatan, dan dugaan tindak pidana.

Langkah Kelima: Pahami Mekanisme Disiplin Profesi

Dugaan pelanggaran disiplin profesi perlu dibedakan dari tuntutan ganti rugi dan proses pidana. Masing-masing memiliki tujuan serta mekanisme yang berbeda.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengatur Majelis Disiplin Profesi (MDP) sebagai bagian dari mekanisme penegakan disiplin profesi. Pasal 308 juga mengatur rekomendasi MDP terkait tenaga medis atau tenaga kesehatan yang diduga melakukan perbuatan melanggar hukum dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. citeturn419039search1turn419039search6

Pada September 2026, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 293/PUU-XXIV/2026 menyatakan tidak dapat menerima permohonan pengujian terhadap sejumlah ketentuan UU Kesehatan, termasuk ketentuan mengenai mekanisme disiplin profesi dan rekomendasi dalam Pasal 308. Dalam pertimbangannya, Mahkamah membahas mekanisme tersebut sebagai instrumen perlindungan hukum yang bersifat profesional dan proporsional. citeturn419039search6

Karena itu, sebelum menempuh proses hukum terhadap tenaga medis atau tenaga kesehatan atas tindakan dalam pelayanan kesehatan, penting untuk memeriksa apakah mekanisme rekomendasi MDP berlaku terhadap perkara tersebut, bagaimana prosedurnya, dan apakah terdapat ketentuan khusus atau pengecualian yang relevan.

Pengaduan disiplin profesi bukan otomatis putusan mengenai ganti rugi. Hasil pemeriksaan disiplin juga perlu dibedakan dari penilaian pengadilan dalam perkara perdata atau pidana.

Langkah Keenam: Pertimbangkan Jalur Perdata untuk Menuntut Ganti Rugi

Apabila pasien mengalami kerugian dan terdapat dasar hukum untuk meminta pertanggungjawaban, jalur perdata dapat dipertimbangkan setelah fakta dan bukti ditelaah.

Dalam perkara perdata, hal-hal yang perlu diperiksa dapat meliputi:

• Tindakan atau kelalaian yang dipersoalkan.
• Kewajiban hukum atau standar yang relevan.
• Kerugian yang benar-benar dialami.
• Hubungan sebab akibat antara tindakan dan kerugian.
• Dasar hukum serta pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Jenis kerugian yang diklaim dapat berbeda sesuai keadaan, misalnya biaya perawatan lanjutan, kerugian ekonomi, atau kerugian lain yang diakui berdasarkan hukum dan dapat dibuktikan.

Namun, adanya kerugian setelah tindakan medis tidak otomatis membuktikan bahwa tenaga medis atau fasilitas kesehatan harus membayar ganti rugi. Hubungan sebab akibat dan dasar pertanggungjawaban perlu diperiksa secara cermat.

Sebelum mengajukan tuntutan, pasien atau keluarga sebaiknya meminta telaah hukum terhadap dokumen, bukti medis, serta ketentuan yang berlaku. Pertimbangkan pula apakah penyelesaian melalui komunikasi atau mekanisme alternatif masih memungkinkan.

Langkah Ketujuh: Pertimbangkan Jalur Pidana Jika Ada Dugaan Tindak Pidana

Dalam keadaan tertentu, pasien atau keluarga dapat mempertimbangkan pelaporan kepada aparat penegak hukum apabila terdapat dugaan tindak pidana.

Namun, jalur pidana tidak seharusnya digunakan hanya karena hasil pengobatan tidak sesuai harapan. Perlu ada fakta yang dapat diperiksa dan dasar hukum yang relevan terhadap perbuatan yang dilaporkan.

Sebelum membuat laporan, susun kronologi, kumpulkan dokumen yang tersedia, dan jelaskan tindakan atau kelalaian yang dipersoalkan tanpa menambahkan tuduhan yang tidak didukung fakta.

Perlu pula diperhatikan ketentuan khusus dalam UU Kesehatan mengenai penanganan tenaga medis atau tenaga kesehatan yang diduga melakukan perbuatan melanggar hukum dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan, termasuk mekanisme rekomendasi MDP jika berlaku terhadap perkara tersebut. citeturn419039search1turn419039search6

Aparat penegak hukum dan lembaga yang berwenang akan menilai laporan berdasarkan hukum acara dan bukti yang tersedia. Pengaduan atau laporan tidak otomatis membuktikan kesalahan pihak yang dilaporkan.

Langkah Kedelapan: Pertimbangkan Mediasi atau Penyelesaian Alternatif

Tidak semua persoalan harus langsung berakhir di pengadilan. Dalam keadaan yang memungkinkan, komunikasi terstruktur atau mediasi dapat dipertimbangkan untuk membahas penjelasan, pemulihan hubungan, penyelesaian keluhan, atau bentuk penyelesaian lain yang dibenarkan hukum.

Sebelum menyepakati penyelesaian, pasien atau keluarga perlu memahami isi kesepakatan, konsekuensi hukumnya, pihak yang bertanggung jawab, dan cara pelaksanaannya.

Untuk perkara yang menyangkut dugaan tindak pidana, pelanggaran disiplin, atau kepentingan publik, penyelesaian melalui kesepakatan tidak selalu menggantikan proses yang diwajibkan hukum.

Jika kerugian serius telah terjadi atau terdapat perbedaan pendapat yang mendasar, mintalah penjelasan mengenai pilihan yang tersedia sebelum menandatangani dokumen penyelesaian.

Perbedaan Pengaduan Disiplin, Gugatan Perdata, dan Laporan Pidana

Ketiga jalur ini tidak memiliki tujuan yang sama.

Pengaduan disiplin profesi berfokus pada dugaan pelanggaran disiplin oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan dan ditangani melalui mekanisme yang berwenang.

Gugatan perdata dapat ditujukan untuk meminta pertanggungjawaban dan ganti rugi apabila terdapat dasar hukum serta bukti yang memadai.

Laporan pidana digunakan ketika terdapat dugaan tindak pidana yang dapat diperiksa oleh aparat penegak hukum.

Dalam suatu kejadian, lebih dari satu jalur mungkin perlu dipertimbangkan. Namun, apakah jalur-jalur tersebut dapat ditempuh secara bersamaan, urutan prosedurnya, serta pengaruh satu proses terhadap proses lainnya harus dinilai berdasarkan ketentuan hukum dan fakta perkara.

Karena itu, jangan berasumsi bahwa satu jenis pengaduan otomatis menggantikan semua mekanisme lain.

Kesalahan yang Sebaiknya Dihindari Saat Menangani Dugaan Malpraktik

Pasien dan keluarga dapat menjaga posisi hukumnya dengan menghindari beberapa tindakan berikut:

1. Menyimpulkan malpraktik sebelum fakta diperiksa. Bedakan dugaan, fakta yang diketahui, dan kesimpulan yang memerlukan pemeriksaan ahli.
2. Menunda kebutuhan medis. Jangan mengorbankan keselamatan pasien demi mengumpulkan bukti.
3. Mengubah atau merusak dokumen. Pertahankan bukti dalam bentuk aslinya sejauh memungkinkan.
4. Menyebarkan tuduhan tanpa dukungan bukti. Publikasi yang tidak cermat dapat menimbulkan persoalan hukum baru.
5. Mengabaikan prosedur pengaduan. Periksa mekanisme yang berlaku dan instansi yang berwenang.
6. Menganggap komplikasi selalu berarti kesalahan. Penilaian perlu memperhatikan risiko tindakan, kondisi klinis, dan standar pelayanan.
7. Menandatangani kesepakatan tanpa memahami akibatnya. Pahami hak, kewajiban, dan konsekuensi dokumen sebelum menyetujuinya.

Langkah yang tertib membantu pasien atau keluarga menyampaikan persoalan secara lebih jelas dan memilih mekanisme penyelesaian berdasarkan informasi yang memadai.

Kapan Perlu Meminta Bantuan Pengacara?

Konsultasi hukum dapat dipertimbangkan apabila persoalan melibatkan cedera serius, kecacatan, kematian, dugaan pelanggaran hak pasien, perbedaan keterangan yang mendasar, atau kerugian yang memerlukan penilaian lebih lanjut.

Pengacara dapat membantu menelaah kronologi dan dokumen, mengidentifikasi dasar hukum, menyusun pengaduan, menjelaskan pilihan penyelesaian, serta mempersiapkan langkah hukum jika diperlukan.

Namun, pengacara tidak menggantikan peran tenaga medis atau ahli dalam menilai aspek klinis. Penanganan perkara yang kompleks dapat membutuhkan penjelasan ahli medis, pemeriksaan dokumen, dan penilaian profesional lain.

Sebelum memberikan kuasa, pastikan ruang lingkup layanan, biaya, dan langkah yang akan dilakukan dijelaskan secara transparan. Hindari pihak yang menjanjikan hasil tertentu sebelum fakta dan bukti diperiksa.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah komplikasi setelah operasi otomatis termasuk malpraktik?

Tidak. Komplikasi dapat terjadi sebagai risiko suatu tindakan medis. Penilaian perlu memperhatikan kondisi pasien, informasi risiko yang diberikan, indikasi medis, pelaksanaan tindakan, standar pelayanan, dan bukti yang tersedia.

Apakah pasien harus memiliki rekam medis untuk mengajukan pengaduan?

Rekam medis dapat menjadi bukti penting, tetapi ketiadaannya pada tahap awal tidak otomatis berarti pasien tidak dapat meminta penjelasan atau menyampaikan pengaduan. Pasien atau pihak yang berhak dapat mengajukan permintaan akses sesuai prosedur. Dokumen lain dan kronologi kejadian juga dapat membantu pemeriksaan awal.

Apakah pasien dapat langsung melapor ke polisi?

Langkah yang tepat bergantung pada fakta dan ketentuan yang berlaku. Jika terdapat dugaan tindak pidana, pelaporan dapat dipertimbangkan, tetapi mekanisme khusus dalam UU Kesehatan, termasuk rekomendasi MDP jika berlaku, perlu diperiksa sebelum menentukan prosedur yang akan ditempuh.

Apakah korban dugaan malpraktik dapat meminta ganti rugi?

Kemungkinan menuntut ganti rugi bergantung pada dasar hukum, tindakan yang dipersoalkan, kerugian, hubungan sebab akibat, dan bukti. Ganti rugi tidak otomatis diberikan hanya karena pasien mengalami hasil pengobatan yang buruk.

Apakah pengaduan disiplin profesi sama dengan gugatan perdata?

Tidak. Pengaduan disiplin berfokus pada dugaan pelanggaran disiplin profesi. Gugatan perdata dapat bertujuan meminta pertanggungjawaban atau ganti rugi. Laporan pidana berkaitan dengan dugaan tindak pidana. Setiap jalur memiliki prosedur dan tujuan yang berbeda.

Berapa lama proses penyelesaian dugaan malpraktik?

Tidak ada satu durasi yang berlaku untuk semua perkara. Waktu penanganan bergantung pada jenis mekanisme, kelengkapan dokumen, kebutuhan pemeriksaan ahli, kompleksitas fakta, serta prosedur lembaga yang menangani.

Apakah keluarga dapat mengajukan pengaduan jika pasien meninggal dunia?

Keluarga dapat meminta penjelasan dan mempertimbangkan pengaduan sesuai kedudukan hukum, kewenangan, serta prosedur yang berlaku. Pihak yang berhak bertindak dan dokumen yang diperlukan perlu diperiksa berdasarkan keadaan kasus.

Kesimpulan

Langkah hukum bagi korban dugaan malpraktik medis perlu dimulai dengan mengutamakan keselamatan pasien, mengamankan dokumen, meminta penjelasan, dan menyampaikan pengaduan secara tertib. Setelah fakta awal terkumpul, pasien atau keluarga dapat mempertimbangkan mekanisme disiplin profesi, jalur perdata, jalur pidana, atau penyelesaian alternatif sesuai keadaan.

Hal yang paling penting adalah membedakan dugaan dari pelanggaran yang telah terbukti. Penilaian memerlukan pemeriksaan fakta, dokumen medis, standar pelayanan, hubungan sebab akibat, dan ketentuan hukum yang berlaku. Mekanisme rekomendasi Majelis Disiplin Profesi dalam UU Kesehatan juga perlu diperhatikan apabila relevan terhadap langkah yang hendak ditempuh.

Konsultasi Hukum bersama ABE Justice

ABE Justice, S.H., M.H. & Partners menyediakan konsultasi dan pendampingan hukum untuk membantu menelaah persoalan hukum kesehatan, memahami dokumen yang relevan, serta mempertimbangkan langkah penyelesaian berdasarkan fakta dan ketentuan hukum.

Untuk berkonsultasi mengenai dugaan pelanggaran hak pasien atau dugaan malpraktik medis, hubungi:

ABE Justice — Konsultasi Hukum
WhatsApp: 0821-4150-135

Artikel ini memberikan informasi hukum umum dan bukan penetapan bahwa suatu tindakan medis merupakan malpraktik. Penilaian terhadap perkara tertentu memerlukan pemeriksaan fakta, dokumen, dan keadaan klinis yang relevan.