• ABE Justice
• 03 Okt 2026

Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Praperadilan merupakan mekanisme hukum yang memberikan ruang bagi pengadilan untuk menguji keabsahan tindakan tertentu dalam proses penyidikan dan penuntutan. Mekanisme ini penting untuk melindungi hak seseorang ketika tindakan aparat penegak hukum diduga tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

Dalam sistem hukum Indonesia, praperadilan mengalami perubahan penting setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada 2 Januari 2026. Undang-undang tersebut menggantikan KUHAP lama, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sekaligus memperkuat dan memperluas pengaturan praperadilan. Ketentuan khusus mengenai praperadilan dalam KUHAP baru terdapat pada Pasal 158 sampai dengan Pasal 164.

Artikel ini membahas pengertian praperadilan, tujuan, objek pemeriksaan, pihak yang dapat mengajukan permohonan, proses pengajuan, serta hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menempuh upaya hukum tersebut.

1. Pengertian Praperadilan

Praperadilan adalah mekanisme pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri untuk menilai keabsahan tindakan tertentu yang dilakukan penyidik atau penuntut umum dalam proses peradilan pidana.

Praperadilan bukan pemeriksaan untuk menentukan apakah seseorang terbukti melakukan tindak pidana. Fokusnya adalah menguji persoalan hukum yang menjadi kewenangan praperadilan, misalnya keabsahan upaya paksa, penghentian penyidikan atau penuntutan, dan objek lain yang secara tegas ditentukan dalam KUHAP.

Dengan demikian, praperadilan berfungsi sebagai bentuk kontrol yudisial terhadap tindakan penegakan hukum. Mekanisme ini juga berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, dan prinsip bahwa kewenangan aparat harus dijalankan berdasarkan hukum.

2. Tujuan dan Fungsi Praperadilan

Praperadilan memiliki beberapa fungsi penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

A. Menguji keabsahan tindakan aparat

Penyidik dan penuntut umum memiliki kewenangan yang dapat berdampak langsung terhadap hak seseorang. Praperadilan memungkinkan pengadilan memeriksa apakah tindakan yang termasuk dalam objek praperadilan telah dilakukan sesuai ketentuan hukum.

B. Melindungi hak tersangka dan pihak yang berkepentingan

Tindakan seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dapat memengaruhi kebebasan atau hak seseorang. Praperadilan menyediakan mekanisme pengujian yudisial apabila keabsahan tindakan tersebut dipersoalkan.

C. Mendorong akuntabilitas penegakan hukum

Praperadilan mendorong penggunaan kewenangan secara hati-hati, sesuai prosedur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengawasan melalui pengadilan merupakan salah satu unsur penting dalam sistem negara hukum.

D. Memberikan pemulihan sesuai ketentuan hukum

Dalam keadaan yang ditentukan undang-undang, praperadilan dapat berkaitan dengan permintaan ganti rugi atau rehabilitasi. Pemulihan tersebut tidak otomatis diberikan hanya karena seseorang mengajukan permohonan; harus terdapat dasar hukum dan keadaan yang memenuhi persyaratan.

3. Dasar Hukum Praperadilan di Indonesia

Rujukan utama praperadilan saat ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Ketentuan yang perlu diperhatikan antara lain:

• Pasal 158 sampai dengan Pasal 164 KUHAP baru, yang mengatur kewenangan, objek, dan tata cara praperadilan.
• Pasal 89 KUHAP baru, yang mengatur bentuk-bentuk upaya paksa.
• Ketentuan lain dalam KUHAP baru yang berkaitan dengan hak tersangka, prosedur penegakan hukum, dan akibat putusan praperadilan.
• Putusan Mahkamah Konstitusi dan pedoman Mahkamah Agung yang relevan, sepanjang masih berlaku dan sesuai dengan KUHAP baru.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tidak lagi menjadi KUHAP yang berlaku sejak 2 Januari 2026. Oleh sebab itu, permohonan baru perlu dianalisis berdasarkan ketentuan KUHAP baru dan aturan peralihan yang relevan, bukan semata-mata menggunakan pasal-pasal KUHAP lama.

4. Apa Saja yang Dapat Menjadi Objek Praperadilan?

KUHAP baru memperluas pengaturan objek praperadilan. Berdasarkan Pasal 158, objek yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri mencakup beberapa kategori berikut.

A. Keabsahan pelaksanaan upaya paksa

Upaya paksa menurut KUHAP baru meliputi:

1. Penetapan tersangka.
2. Penangkapan.
3. Penahanan.
4. Penggeledahan.
5. Penyitaan.
6. Penyadapan.
7. Pemeriksaan surat.
8. Pemblokiran.
9. Larangan bagi tersangka atau terdakwa untuk keluar wilayah Indonesia.

Keabsahan setiap tindakan perlu dinilai berdasarkan ketentuan khusus yang mengaturnya, termasuk persyaratan, kewenangan pejabat, prosedur, dan perlindungan hak pihak yang terdampak.

B. Keabsahan penghentian penyidikan atau penuntutan

Praperadilan juga dapat digunakan untuk menguji sah atau tidaknya penghentian penyidikan maupun penuntutan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam konteks ini, pihak yang berkepentingan perlu menjelaskan alasan keberatan, kedudukan hukumnya, serta bagaimana penghentian tersebut berkaitan dengan hak atau kepentingan yang dilindungi hukum.

C. Permintaan ganti rugi dan rehabilitasi

KUHAP baru mengatur permintaan ganti rugi dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tahap penyidikan atau penuntutan, sesuai persyaratan undang-undang.

Ganti rugi dan rehabilitasi memiliki tujuan serta dasar yang berbeda. Oleh karena itu, dasar permohonan, bukti, dan bentuk pemulihan yang diminta harus dirumuskan dengan tepat.

D. Penyitaan barang yang tidak berkaitan dengan tindak pidana

KUHAP baru memasukkan pengujian terhadap penyitaan benda atau barang yang tidak mempunyai kaitan dengan tindak pidana sebagai salah satu objek praperadilan.

Hal ini penting bagi pihak yang memiliki atau menguasai barang yang disita, tetapi mempersoalkan hubungan barang tersebut dengan perkara pidana yang sedang ditangani.

E. Penundaan penanganan perkara tanpa alasan yang sah

Penundaan penanganan perkara tanpa alasan yang sah juga termasuk objek yang diatur dalam KUHAP baru.

Dalam menilai persoalan ini, perlu dibedakan antara keterlambatan yang mempunyai alasan hukum atau faktual dengan penundaan yang dapat dipersoalkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

F. Penangguhan pembantaran penahanan

KUHAP baru juga memasukkan persoalan penangguhan pembantaran penahanan ke dalam objek praperadilan. Penerapannya perlu ditelaah berdasarkan ketentuan yang mengatur pembantaran, keadaan konkret, dan ruang lingkup kewenangan pengadilan.

Daftar tersebut harus dibaca bersama teks resmi KUHAP, termasuk persyaratan dan batas kewenangan pengadilan untuk setiap jenis permohonan.

5. Siapa yang Dapat Mengajukan Praperadilan?

Pihak yang berhak mengajukan praperadilan bergantung pada objek yang dipersoalkan dan kedudukan hukum pemohon.

Dalam pengaturan KUHAP baru, pihak yang dapat mengajukan permohonan mencakup tersangka, keluarga tersangka, korban atau keluarga korban, pelapor, serta advokat atau pemberi bantuan hukum yang diberi kuasa untuk mewakili kepentingan hukum tersangka atau korban, sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun, tidak semua pihak dapat mengajukan semua jenis permohonan. Misalnya, permohonan yang berkaitan dengan penghentian penyidikan atau penuntutan perlu memperhatikan pihak yang mempunyai kedudukan hukum untuk mempersoalkannya.

Sebelum mengajukan permohonan, penting untuk memastikan:

• Identitas dan kedudukan hukum pemohon.
• Tindakan atau keputusan yang dipersoalkan.
• Dasar kewenangan pengadilan untuk memeriksa permohonan.
• Bukti yang mendukung alasan permohonan.
• Batas waktu atau keadaan prosedural yang dapat memengaruhi pemeriksaan.

6. Bagaimana Proses Mengajukan Praperadilan?

Prosedur pengajuan harus mengikuti KUHAP baru dan ketentuan teknis yang berlaku di pengadilan. Secara umum, persiapannya dapat dibagi menjadi beberapa tahap.

Tahap 1: Mengidentifikasi tindakan yang dipersoalkan

Pemohon perlu menentukan tindakan atau keputusan yang dianggap tidak sah atau tidak sesuai dengan hukum. Keberatan sebaiknya tidak hanya berupa pernyataan bahwa proses hukum terasa tidak adil, tetapi menjelaskan persoalan legalitas yang dapat diperiksa melalui praperadilan.

Tahap 2: Memeriksa dasar hukum dan kedudukan pemohon

Tidak semua keberatan dapat diselesaikan melalui praperadilan. Karena itu, perlu diperiksa apakah masalah yang dihadapi termasuk objek praperadilan dan apakah pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukannya.

Tahap 3: Mengumpulkan dokumen dan bukti

Dokumen yang dapat relevan meliputi:

• Surat penetapan tersangka, apabila tersedia dan relevan.
• Surat perintah penangkapan atau penahanan.
• Berita acara atau dokumen tindakan penyidikan yang berkaitan.
• Surat penyitaan, penggeledahan, atau dokumen upaya paksa lainnya.
• Surat penghentian penyidikan atau penuntutan jika menjadi objek permohonan.
• Dokumen kepemilikan barang yang disita, jika relevan.
• Surat kuasa dan dokumen identitas pemohon.
• Bukti lain yang berkaitan langsung dengan alasan permohonan.

Dokumen yang dibutuhkan akan berbeda sesuai objek praperadilan yang diajukan.

Tahap 4: Menyusun permohonan

Permohonan perlu memuat identitas pihak, uraian fakta, objek yang dipersoalkan, dasar hukum, alasan permohonan, dan petitum atau tuntutan yang diminta kepada hakim.

Petitum harus disesuaikan dengan kewenangan praperadilan. Permintaan yang berada di luar ruang lingkup kewenangan pengadilan dapat menimbulkan persoalan dalam pemeriksaan.

Tahap 5: Mendaftarkan permohonan ke pengadilan yang berwenang

Permohonan diajukan kepada Pengadilan Negeri yang mempunyai kewenangan sesuai ketentuan hukum acara. Pemohon perlu mengikuti prosedur pendaftaran, persyaratan dokumen, dan mekanisme administrasi yang berlaku.

Tahap 6: Mengikuti pemeriksaan dan putusan

Pemohon dan pihak termohon menyampaikan keterangan serta bukti sesuai tata cara pemeriksaan. Hakim kemudian memeriksa apakah alasan permohonan terbukti dan apakah terdapat dasar hukum untuk mengabulkan atau menolak permohonan, atau menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

Tahapan rinci, jadwal pemeriksaan, dan akibat hukumnya harus diperiksa berdasarkan ketentuan KUHAP baru yang berlaku untuk jenis permohonan tersebut.

7. Berapa Lama Pemeriksaan Praperadilan?

Praperadilan dirancang sebagai mekanisme pemeriksaan yang memiliki tata cara khusus. Namun, pemohon tidak sebaiknya mengasumsikan bahwa semua perkara akan selesai dalam jangka waktu yang sama tanpa memeriksa ketentuan yang berlaku.

Lama pemeriksaan dapat dipengaruhi oleh jenis permohonan, kelengkapan dokumen, pemanggilan para pihak, jadwal pengadilan, serta ketentuan prosedural yang relevan.

Selain itu, KUHAP baru mengatur hubungan antara proses praperadilan dan pemeriksaan pokok perkara. Karena hubungan ini dapat memengaruhi strategi hukum serta jadwal perkara, penting untuk memeriksa ketentuan terbaru dan pedoman Mahkamah Agung yang berlaku pada saat permohonan diajukan.

8. Apa Perbedaan Praperadilan dan Pemeriksaan Pokok Perkara?

Praperadilan dan pemeriksaan pokok perkara mempunyai tujuan yang berbeda.

Praperadilan memeriksa persoalan legalitas tindakan atau keputusan yang termasuk dalam objek kewenangannya. Sementara itu, pemeriksaan pokok perkara bertujuan menilai dakwaan, alat bukti, fakta persidangan, dan pertanggungjawaban pidana terdakwa.

Dengan demikian, putusan praperadilan tidak dengan sendirinya menentukan seseorang bersalah atau tidak bersalah atas tindak pidana yang disangkakan.

Demikian pula, permohonan praperadilan yang ditolak tidak boleh dipahami sebagai putusan bahwa seseorang pasti bersalah. Penilaian mengenai kesalahan pidana dilakukan melalui proses pemeriksaan pokok perkara sesuai hukum acara.

9. Apa yang Terjadi Jika Permohonan Praperadilan Dikabulkan?

Akibat hukum putusan bergantung pada jenis objek yang diperiksa dan amar putusan hakim.

Jika pengadilan menyatakan suatu tindakan tidak sah, akibat serta tindak lanjutnya harus ditentukan berdasarkan amar putusan dan ketentuan KUHAP yang relevan. Putusan tersebut tidak otomatis berarti seluruh perkara pidana berakhir atau pemohon terbebas dari semua proses hukum.

Sebagai contoh, pengujian atas keabsahan suatu upaya paksa berbeda dari pengujian atas penghentian penyidikan. Konsekuensi hukum masing-masing perlu ditelaah secara khusus.

Apabila putusan berkaitan dengan ganti rugi atau rehabilitasi, pelaksanaannya juga perlu mengikuti persyaratan hukum dan isi putusan yang bersangkutan.

10. Apakah Putusan Praperadilan Dapat Diajukan Banding?

Ketentuan mengenai upaya hukum terhadap putusan praperadilan perlu merujuk pada KUHAP baru. Pasal 164 mengatur bahwa putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding, dengan pengecualian tertentu, antara lain putusan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.

Karena terdapat pengecualian, jawaban mengenai upaya hukum tidak boleh digeneralisasi untuk semua jenis putusan. Langkah yang tersedia harus ditentukan dengan memeriksa jenis putusan, amar, dan ketentuan yang berlaku.

11. Mengapa Pendampingan Hukum Penting dalam Praperadilan?

Praperadilan membutuhkan identifikasi objek yang tepat, dasar hukum yang sesuai, dan pembuktian yang berhubungan langsung dengan permohonan.

Pendampingan advokat dapat membantu dalam beberapa hal, antara lain:

• Menilai apakah persoalan termasuk objek praperadilan.
• Memeriksa kedudukan hukum pemohon.
• Menelaah dokumen tindakan penyidikan atau penuntutan.
• Menyusun argumentasi hukum dan petitum.
• Menyiapkan bukti serta menghadapi pemeriksaan di pengadilan.
• Menjelaskan kemungkinan akibat hukum dan langkah lanjutan berdasarkan putusan.

Pendampingan hukum tidak menjamin permohonan akan dikabulkan. Keputusan tetap berada pada hakim berdasarkan ketentuan hukum, fakta, dan bukti yang diperiksa.

FAQ: Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Apakah praperadilan hanya dapat diajukan oleh tersangka?

Tidak. Pihak yang dapat mengajukan permohonan bergantung pada objek dan kedudukan hukumnya. KUHAP baru mengatur sejumlah pihak, termasuk tersangka, keluarga tersangka, korban atau keluarga korban, pelapor, serta advokat atau pemberi bantuan hukum yang memperoleh kuasa sesuai ketentuan.

Apakah penetapan tersangka dapat diuji melalui praperadilan?

Keabsahan penetapan tersangka termasuk dalam ruang lingkup upaya paksa yang diatur KUHAP baru. Namun, alasan permohonan dan bukti yang dibutuhkan harus dianalisis sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Apakah praperadilan dapat menghentikan seluruh perkara pidana?

Tidak otomatis. Akibat praperadilan bergantung pada objek permohonan dan amar putusan. Pengujian keabsahan suatu tindakan tidak selalu berarti seluruh proses pidana harus berakhir.

Apakah praperadilan dapat diajukan terhadap penyitaan barang?

KUHAP baru memasukkan penyitaan benda atau barang yang tidak berkaitan dengan tindak pidana sebagai salah satu objek praperadilan. Pemohon perlu menyiapkan dokumen dan bukti yang menjelaskan hubungan kepemilikan serta alasan keberatan.

Apakah putusan praperadilan dapat diajukan banding?

Pada prinsipnya, putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding, tetapi KUHAP baru memberikan pengecualian tertentu. Jenis putusan dan aturan yang berlaku harus diperiksa sebelum menentukan upaya hukum.

Apakah ABE Justice dapat membantu perkara praperadilan?

ABE Justice menyediakan konsultasi dan pendampingan hukum untuk membantu menelaah tindakan penyidikan atau penuntutan, memeriksa dokumen, dan menilai kemungkinan langkah hukum berdasarkan fakta perkara. Ruang lingkup pendampingan ditentukan setelah persoalan dan dokumen yang tersedia diperiksa.

Kesimpulan

Praperadilan merupakan mekanisme pengawasan yudisial untuk menguji keabsahan tindakan tertentu dalam proses peradilan pidana. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP pada 2 Januari 2026, pengaturannya mengalami perubahan penting, termasuk perluasan objek pemeriksaan.

Pengajuan praperadilan membutuhkan ketepatan dalam menentukan objek, kedudukan hukum pemohon, dasar hukum, bukti, serta tuntutan yang diminta. Karena itu, setiap perkara perlu dianalisis berdasarkan ketentuan yang berlaku dan keadaan konkret, bukan hanya berdasarkan dugaan adanya kesalahan prosedur.

Konsultasi Hukum dengan ABE Justice

ABE Justice, S.H., M.H. & Partners melayani konsultasi dan pendampingan hukum terkait perkara pidana, termasuk penelaahan dokumen penyidikan, penahanan, penetapan tersangka, dan kemungkinan pengajuan praperadilan.

Konsultasi ABE Justice: 0821-4150-135

Sampaikan ringkasan persoalan dan dokumen yang tersedia untuk ditelaah berdasarkan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Konsultasi dan pendampingan hukum tidak menjamin hasil tertentu karena setiap perkara bergantung pada fakta, bukti, serta penilaian pengadilan.