Hak Karyawan yang Wajib Dipenuhi Perusahaan
Hak Karyawan yang Wajib Dipenuhi Perusahaan Menurut Hukum
Hubungan kerja antara karyawan dan perusahaan bukan hanya hubungan profesional, tetapi juga merupakan hubungan hukum. Setelah seseorang bekerja berdasarkan hubungan kerja yang sah, terdapat hak dan kewajiban yang harus diperhatikan oleh kedua belah pihak.
Perusahaan memiliki kewajiban untuk memenuhi hak pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang berlaku. Di sisi lain, karyawan juga mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.
Memahami hak karyawan penting agar pekerja mengetahui perlindungan hukum yang dimilikinya sekaligus dapat mengambil langkah yang tepat apabila terjadi perselisihan dalam hubungan kerja.
Apa yang Dimaksud dengan Hak Karyawan?
Hak karyawan adalah hak yang timbul dari hubungan kerja dan wajib dihormati serta dipenuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Hak tersebut tidak hanya berkaitan dengan upah. Dalam hubungan kerja, terdapat berbagai aspek lain seperti waktu kerja, waktu istirahat, jaminan sosial, keselamatan kerja, cuti, perlindungan dari diskriminasi, hingga hak ketika hubungan kerja berakhir.
Jenis hak yang diterima seorang pekerja dapat dipengaruhi oleh status hubungan kerja, jenis pekerjaan, perjanjian kerja, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dasar Hukum Hak Karyawan di Indonesia
Pengaturan mengenai ketenagakerjaan di Indonesia antara lain terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang telah mengalami perubahan melalui berbagai peraturan, termasuk ketentuan dalam rezim Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.
Karena regulasi ketenagakerjaan dapat mengalami perubahan, penerapan hak tertentu perlu disesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada saat hubungan kerja berlangsung.
Selain peraturan perundang-undangan, hak pekerja juga dapat diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum.
Hak Karyawan yang Wajib Diperhatikan Perusahaan
Berikut beberapa hak penting yang perlu diperhatikan dalam hubungan kerja.
1. Hak Mendapatkan Upah
Upah merupakan salah satu hak utama pekerja yang timbul dari hubungan kerja.
Perusahaan wajib memberikan upah sesuai dengan ketentuan hukum dan kesepakatan yang berlaku.
Pengaturan mengenai upah dapat berkaitan dengan struktur dan skala upah, pembayaran upah, serta ketentuan lain sesuai karakter hubungan kerja.
Apabila terjadi perselisihan mengenai pembayaran upah, dokumen seperti perjanjian kerja, slip pembayaran, catatan kehadiran, dan komunikasi antara pekerja dengan perusahaan dapat menjadi penting dalam pemeriksaan persoalan.
2. Hak atas Waktu Kerja dan Waktu Istirahat
Pekerja memiliki hak terkait waktu kerja dan waktu istirahat sesuai ketentuan ketenagakerjaan.
Pengaturan waktu kerja tidak hanya bertujuan memberikan kepastian kepada perusahaan dan pekerja, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan kesehatan dan keseimbangan kehidupan pekerja.
Pelaksanaan waktu kerja perlu disesuaikan dengan jenis pekerjaan dan ketentuan yang berlaku.
3. Hak atas Cuti dan Istirahat
Dalam kondisi tertentu, pekerja memiliki hak atas waktu istirahat dan cuti sesuai dengan ketentuan hukum serta kebijakan perusahaan yang berlaku.
Jenis dan mekanisme cuti dapat berbeda berdasarkan keadaan pekerja serta ketentuan yang mengaturnya.
Karena itu, pekerja perlu memahami ketentuan cuti yang berlaku di tempat kerja dan perusahaan perlu menerapkannya secara konsisten.
4. Hak atas Jaminan Sosial
Perlindungan pekerja juga berkaitan dengan program jaminan sosial.
Dalam hubungan kerja, perusahaan memiliki kewajiban yang berkaitan dengan kepesertaan dan pemenuhan ketentuan jaminan sosial sesuai program yang berlaku.
Jaminan sosial memiliki peranan penting dalam memberikan perlindungan ketika pekerja menghadapi risiko tertentu yang berkaitan dengan pekerjaan maupun kondisi sosial-ekonomi lainnya.
5. Hak atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Perusahaan wajib memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja.
Lingkungan kerja harus dikelola dengan memperhatikan risiko pekerjaan dan langkah pencegahan yang diperlukan.
Hak atas keselamatan dan kesehatan kerja sangat penting terutama pada pekerjaan yang memiliki risiko kecelakaan atau paparan bahaya tertentu.
6. Hak Mendapatkan Perlakuan yang Adil
Hubungan kerja harus dijalankan dengan memperhatikan prinsip perlakuan yang adil dan ketentuan hukum yang berlaku.
Pekerja tidak seharusnya mengalami perlakuan yang melanggar haknya karena alasan yang bertentangan dengan hukum.
Perusahaan juga perlu memiliki kebijakan internal yang jelas agar hubungan kerja dapat berjalan secara profesional.
7. Hak Mendapatkan Perlindungan dari Diskriminasi
Pekerja memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan prinsip kesetaraan dan ketentuan hukum.
Dalam pengelolaan tenaga kerja, perusahaan perlu menghindari praktik diskriminatif yang tidak memiliki dasar hukum.
Aspek ini dapat berkaitan dengan proses penerimaan, penempatan, pelaksanaan pekerjaan, pemberian hak, maupun pengakhiran hubungan kerja.
8. Hak atas Lingkungan Kerja yang Aman
Selain keselamatan fisik, lingkungan kerja yang aman juga merupakan bagian penting dalam hubungan kerja.
Perusahaan perlu memperhatikan kondisi tempat kerja, prosedur keselamatan, fasilitas kerja, serta risiko yang dapat membahayakan pekerja.
Pekerja juga mempunyai kewajiban untuk mematuhi prosedur keselamatan yang telah ditetapkan.
9. Hak atas Informasi Mengenai Hubungan Kerja
Pekerja perlu mengetahui ketentuan yang menjadi dasar hubungan kerjanya.
Informasi tersebut dapat berkaitan dengan jabatan, tugas, hak dan kewajiban, waktu kerja, upah, masa kerja, ketentuan perusahaan, maupun kondisi berakhirnya hubungan kerja.
Kejelasan sejak awal dapat membantu mencegah perbedaan pemahaman antara pekerja dan perusahaan.
10. Hak atas Perjanjian Kerja yang Jelas
Hubungan kerja pada dasarnya perlu memiliki dasar yang jelas mengenai pekerjaan yang dilakukan dan hak serta kewajiban para pihak.
Perjanjian kerja menjadi salah satu dokumen penting untuk mengetahui kesepakatan antara pekerja dan perusahaan.
Pekerja sebaiknya memahami isi dokumen sebelum menandatanganinya, sedangkan perusahaan perlu memastikan isi perjanjian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Hak Karyawan Ketika Terjadi Pemutusan Hubungan Kerja
Pemutusan hubungan kerja atau PHK merupakan salah satu persoalan yang sering menimbulkan perselisihan antara pekerja dan perusahaan.
PHK tidak hanya berkaitan dengan berakhirnya pekerjaan. Terdapat prosedur dan konsekuensi hukum yang perlu diperhatikan.
Hak pekerja setelah PHK dapat bergantung pada alasan PHK, status hubungan kerja, masa kerja, ketentuan yang berlaku, serta keadaan konkret lainnya.
Karena itu, apabila terjadi PHK, pekerja sebaiknya memeriksa dokumen dan dasar hukum yang digunakan perusahaan sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
Apakah Perusahaan Boleh Mengurangi Hak Karyawan?
Perusahaan tidak dapat secara sepihak menghilangkan hak pekerja yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
Namun, tidak semua fasilitas atau manfaat yang diterima pekerja memiliki status hukum yang sama. Ada hak yang bersumber langsung dari undang-undang dan ada pula ketentuan yang berasal dari perjanjian kerja atau kebijakan perusahaan.
Karena itu, ketika terjadi perubahan fasilitas atau ketentuan kerja, perlu dilihat terlebih dahulu sumber hak tersebut dan apakah perubahan dilakukan sesuai hukum.
Apa yang Harus Dilakukan Jika Hak Karyawan Tidak Dipenuhi?
Apabila pekerja merasa haknya tidak dipenuhi, langkah pertama adalah mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan hubungan kerja.
Dokumen tersebut dapat berupa:
- perjanjian kerja;
- slip atau bukti pembayaran upah;
- catatan kehadiran;
- surat keputusan perusahaan;
- peraturan perusahaan;
- perjanjian kerja bersama;
- surat peringatan;
- dokumen PHK;
- komunikasi dengan perusahaan; dan
- bukti lain yang berkaitan dengan perselisihan.
Setelah itu, pekerja dapat menyampaikan persoalan kepada perusahaan melalui mekanisme yang tersedia.
Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara internal, terdapat mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan jenis perselisihannya.
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Perselisihan antara pekerja dan perusahaan tidak selalu harus langsung dibawa ke pengadilan.
Dalam sistem penyelesaian perselisihan hubungan industrial, terdapat tahapan tertentu yang dapat ditempuh sebelum perkara diperiksa oleh Pengadilan Hubungan Industrial.
Penyelesaian dapat melibatkan perundingan langsung antara pekerja dan perusahaan, serta mekanisme penyelesaian melalui pihak ketiga sesuai dengan jenis perselisihan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Karena setiap perselisihan memiliki karakter berbeda, mekanisme yang tepat perlu ditentukan berdasarkan permasalahannya.
Peran Advokat dalam Perselisihan Ketenagakerjaan
Perselisihan ketenagakerjaan dapat melibatkan dokumen, perjanjian, peraturan perusahaan, hak normatif pekerja, serta prosedur penyelesaian tertentu.
Advokat dapat membantu pekerja maupun perusahaan memahami posisi hukum masing-masing, menelaah dokumen, menyusun langkah penyelesaian, melakukan negosiasi, serta memberikan pendampingan apabila perselisihan masuk ke proses hukum.
Konsultasi hukum juga dapat dilakukan sebelum perselisihan berkembang agar pihak yang bersangkutan memahami risiko dan pilihan yang tersedia.
Konsultasi Hukum Ketenagakerjaan dengan ABE Justice
Persoalan hubungan kerja perlu dianalisis berdasarkan dokumen, status hubungan kerja, kronologi, serta ketentuan hukum yang berlaku.
ABE Justice, S.H., M.H. & Partners menyediakan konsultasi dan pendampingan hukum terkait persoalan ketenagakerjaan, baik bagi pekerja maupun perusahaan.
Untuk konsultasi hukum, Anda dapat menghubungi ABE Justice melalui WhatsApp 08214150135.
FAQ Hak Karyawan
Apa saja hak utama karyawan?
Hak karyawan dapat mencakup hak atas upah, waktu kerja dan istirahat, cuti, jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang adil, serta hak lain sesuai peraturan perundang-undangan dan hubungan kerja.
Apakah perusahaan wajib membayar upah sesuai perjanjian kerja?
Perusahaan wajib memenuhi kewajiban pembayaran upah sesuai ketentuan hukum dan hubungan kerja yang berlaku.
Apakah karyawan berhak mendapatkan jaminan sosial?
Pekerja yang memenuhi ketentuan kepesertaan memiliki perlindungan melalui program jaminan sosial sesuai peraturan yang berlaku.
Apakah karyawan memiliki hak ketika terkena PHK?
Ya. Hak pekerja akibat PHK bergantung pada alasan PHK, status hubungan kerja, masa kerja, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Apa yang dapat dilakukan jika perusahaan tidak memenuhi hak karyawan?
Pekerja dapat mengumpulkan bukti, menyampaikan persoalan kepada perusahaan, dan menggunakan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial apabila masalah tidak dapat diselesaikan secara internal.
Apakah karyawan dapat meminta bantuan advokat?
Ya. Karyawan dapat berkonsultasi dengan advokat untuk memahami hak, menilai dokumen, serta menentukan langkah hukum yang sesuai dengan persoalan yang dihadapi.
Kesimpulan
Hak karyawan merupakan bagian penting dari hubungan kerja yang wajib diperhatikan oleh perusahaan. Hak tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembayaran upah, tetapi juga mencakup waktu kerja dan istirahat, cuti, jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang adil, serta berbagai hak lain yang diberikan oleh hukum dan hubungan kerja.
Di sisi lain, pekerja juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan sesuai perjanjian dan ketentuan perusahaan yang sah.
Apabila terjadi perselisihan mengenai hak karyawan, penyelesaiannya perlu dilakukan berdasarkan dokumen, kronologi, status hubungan kerja, serta peraturan yang berlaku. Pemahaman hukum sejak awal dapat membantu pekerja maupun perusahaan menghindari kesalahan dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan perselisihan secara tepat.
