• ABE Justice
• 20 Okt 2026

Merek Dagang Ditiru Orang Lain

Merek Dagang Ditiru Orang Lain, Apa yang Harus Dilakukan?

Merek dagang merupakan salah satu aset penting bagi pelaku usaha karena berfungsi sebagai identitas produk atau jasa sekaligus pembeda dari usaha milik pihak lain. Nama merek, logo, simbol, dan unsur pembeda lainnya dapat memiliki nilai ekonomi yang besar ketika telah dikenal oleh konsumen. Namun, bagaimana jika merek dagang yang telah digunakan dalam bisnis justru ditiru atau digunakan oleh orang lain tanpa izin?

Merek dagang ditiru orang lain dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik usaha, mulai dari kebingungan konsumen, berkurangnya kepercayaan pelanggan, hingga potensi hilangnya peluang bisnis. Dalam keadaan tertentu, penggunaan merek yang memiliki persamaan dengan merek terdaftar dapat menjadi dasar untuk menempuh langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Meski demikian, tidak setiap kemiripan nama atau logo otomatis merupakan pelanggaran merek. Penilaiannya perlu mempertimbangkan status pendaftaran, persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, jenis barang atau jasa, serta fakta penggunaan merek tersebut.

Artikel ini membahas langkah yang dapat dilakukan ketika merek dagang ditiru pihak lain, cara mengumpulkan bukti, pilihan penyelesaian sengketa, dan pentingnya konsultasi hukum untuk melindungi kepentingan bisnis.

1. Periksa Status Pendaftaran Merek Dagang

Langkah pertama ketika mengetahui merek dagang ditiru adalah memeriksa status perlindungan hukum atas merek yang Anda miliki.

Di Indonesia, perlindungan merek diatur terutama dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis beserta perubahannya. Pendaftaran merek memiliki peranan penting karena sistem perlindungan merek pada prinsipnya memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek terdaftar untuk menggunakan merek tersebut atau memberikan izin penggunaannya sesuai ketentuan hukum.

Periksa beberapa hal berikut:

• Apakah merek telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)?
• Siapa pihak yang tercatat sebagai pemilik merek?
• Apakah sertifikat dan data pendaftaran masih sesuai?
• Untuk kelas barang atau jasa apa merek tersebut didaftarkan?
• Apakah permohonan merek masih dalam proses pemeriksaan atau telah memperoleh sertifikat?

Pemeriksaan dapat dilakukan melalui layanan penelusuran merek resmi DJKI di merek.dgip.go.id.

Jika merek belum terdaftar, jangan langsung menyimpulkan bahwa tidak ada langkah hukum yang dapat ditempuh. Riwayat penggunaan, bukti transaksi, reputasi merek, itikad tidak baik pihak lain, serta keadaan konkret perkara tetap perlu diperiksa. Namun, posisi hukum pemilik merek yang belum terdaftar dapat berbeda dari pemilik merek yang telah memperoleh pendaftaran.

2. Identifikasi Apakah Penggunaan Merek Berpotensi Melanggar Hukum

Setelah memeriksa status merek, langkah berikutnya adalah membandingkan merek milik Anda dengan merek yang digunakan pihak lain.

Perhatikan unsur-unsur yang berpotensi menimbulkan persamaan, antara lain:

• Nama atau susunan kata dalam merek.
• Bentuk, gambar, simbol, atau logo.
• Pengucapan dan bunyi merek.
• Kesan keseluruhan yang muncul pada konsumen.
• Jenis barang atau jasa yang ditawarkan.
• Kemungkinan konsumen mengira produk berasal dari pelaku usaha yang sama.

Misalnya, sebuah perusahaan telah mendaftarkan merek untuk produk kosmetik, kemudian pihak lain menggunakan nama dan tampilan yang sangat mirip untuk menawarkan produk sejenis. Jika penggunaan tersebut memenuhi unsur pelanggaran menurut hukum yang berlaku, pemilik merek dapat mempertimbangkan langkah hukum untuk melindungi haknya.

Namun, kemiripan visual semata belum cukup untuk memastikan terjadinya pelanggaran. Penilaian perlu mempertimbangkan unsur hukum, cakupan perlindungan, dan bukti yang tersedia.

3. Kumpulkan Bukti Penggunaan Merek oleh Pihak Lain

Bukti merupakan bagian penting dalam penanganan dugaan pelanggaran merek dagang. Jangan hanya mengandalkan cerita atau tangkapan layar yang tidak menunjukkan sumber dan waktu kejadian secara jelas.

Kumpulkan bukti yang relevan, seperti:

1. Sertifikat merek atau dokumen permohonan pendaftaran.
2. Bukti penggunaan merek dalam kegiatan perdagangan.
3. Foto produk, kemasan, label, papan nama, atau materi promosi.
4. Tangkapan layar situs web, media sosial, atau marketplace yang menunjukkan penggunaan merek.
5. Tautan halaman, tanggal akses, dan identitas akun atau penjual.
6. Bukti transaksi, faktur, katalog, atau komunikasi dengan pihak terkait.
7. Bukti kerugian atau kebingungan konsumen apabila tersedia.
8. Dokumen lain yang dapat membantu menjelaskan kronologi kejadian.

Simpan bukti asli apabila memungkinkan dan catat kapan bukti tersebut diperoleh. Untuk bukti elektronik, pertahankan file, alamat halaman, serta informasi pendukung yang membantu verifikasi keasliannya.

Hindari mengedit bukti dengan cara yang mengubah substansi atau menghapus konteks penting. Apabila sengketa berpotensi berkembang menjadi proses hukum, mintalah nasihat profesional mengenai cara mendokumentasikan dan menjaga bukti agar dapat dipertanggungjawabkan.

4. Dokumentasikan Kerugian yang Timbul

Selain membuktikan penggunaan merek oleh pihak lain, pemilik usaha sebaiknya mendokumentasikan dampak yang ditimbulkan.

Kerugian dapat berupa penurunan penjualan, keluhan konsumen yang salah mengira produk, gangguan reputasi, biaya penanganan masalah, atau kerugian lain yang memiliki hubungan dengan peristiwa tersebut.

Dokumen yang dapat dikumpulkan antara lain:

• Data penjualan sebelum dan sesudah masalah muncul.
• Keluhan atau pertanyaan konsumen yang relevan.
• Bukti transaksi yang berkaitan dengan dugaan penggunaan merek.
• Catatan biaya pemulihan reputasi atau penanganan sengketa.
• Komunikasi dengan distributor, mitra, atau pelanggan.

Kerugian tidak selalu mudah dibuktikan hanya dari penurunan penjualan. Diperlukan analisis terhadap hubungan antara dugaan pelanggaran dan dampak yang diklaim, termasuk faktor bisnis lain yang mungkin memengaruhi hasil usaha.

Dokumentasi yang teratur akan membantu proses evaluasi dan penyusunan langkah penyelesaian yang sesuai.

5. Pertimbangkan Somasi kepada Pihak yang Menggunakan Merek

Jika bukti awal telah dikumpulkan, pemilik merek dapat mempertimbangkan pengiriman somasi atau surat teguran kepada pihak yang diduga menggunakan merek tanpa hak.

Somasi dapat digunakan untuk menyampaikan keberatan secara resmi, menjelaskan dasar klaim, dan meminta pihak terkait menghentikan tindakan yang dianggap melanggar hukum.

Isi surat sebaiknya disusun secara cermat dan dapat mencakup:

• Identitas pemilik merek dan pihak yang dituju.
• Informasi merek yang dipermasalahkan.
• Data pendaftaran dan dasar kepemilikan hak, jika ada.
• Penjelasan mengenai penggunaan yang dipersoalkan.
• Permintaan yang jelas dan proporsional.
• Tenggat waktu untuk memberikan tanggapan.
• Usulan penyelesaian apabila masih dimungkinkan.

Somasi bukan syarat mutlak untuk setiap tindakan hukum pelanggaran merek. Kebutuhan dan manfaatnya harus dinilai berdasarkan keadaan perkara.

Surat teguran juga tidak otomatis mengakhiri sengketa. Jika pihak yang dituju menolak, tidak merespons, atau tetap menggunakan merek tersebut, pemilik hak dapat mengevaluasi pilihan berikutnya.

6. Laporkan Dugaan Pelanggaran kepada Platform atau Pihak Berwenang

Apabila merek digunakan pada marketplace, media sosial, situs web, atau platform perdagangan elektronik, periksa mekanisme pelaporan pelanggaran kekayaan intelektual yang disediakan oleh platform tersebut.

Siapkan dokumen kepemilikan merek, tautan konten yang dipermasalahkan, bukti penggunaan, dan penjelasan mengenai dugaan pelanggaran.

Platform dapat melakukan peninjauan berdasarkan kebijakan dan prosedur internalnya. Namun, laporan tidak selalu berujung pada penghapusan konten atau penutupan akun. Hasilnya bergantung pada bukti, kebijakan platform, dan penilaian yang dilakukan.

Jika terdapat dugaan tindak pidana atau pelanggaran yang membutuhkan penanganan aparat, pemilik merek dapat mempertimbangkan pelaporan kepada instansi yang berwenang setelah menilai fakta dan dasar hukumnya.

Perlu dibedakan antara pelaporan kepada platform, pengaduan atau laporan kepada aparat, dan gugatan melalui pengadilan. Masing-masing mempunyai tujuan, prosedur, serta konsekuensi yang berbeda.

7. Pertimbangkan Gugatan Perdata untuk Melindungi Hak Merek

Dalam keadaan yang memenuhi persyaratan hukum, pemilik merek terdaftar dapat mempertimbangkan gugatan perdata terhadap pihak yang menggunakan merek tanpa hak.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur hak pemilik merek terdaftar untuk mengajukan gugatan terhadap pihak yang tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa sejenis. Ketentuan lebih lanjut, termasuk dasar gugatan dan forum pengadilan yang berwenang, perlu diperiksa sesuai keadaan perkara.

Gugatan dapat ditujukan untuk memperoleh perlindungan hak dan meminta bentuk pemulihan yang diperbolehkan oleh hukum. Dalam perkara tertentu, tuntutan ganti rugi atau penghentian penggunaan merek dapat dipertimbangkan sesuai dasar hukum dan bukti yang tersedia.

Sebelum menggugat, evaluasi beberapa aspek berikut:

• Kedudukan hukum penggugat.
• Status dan cakupan pendaftaran merek.
• Bukti penggunaan merek oleh pihak yang digugat.
• Persamaan merek dan relevansi barang atau jasa.
• Dasar hukum serta jenis tuntutan yang dapat diajukan.
• Risiko, waktu, biaya, dan alternatif penyelesaian sengketa.

Gugatan tidak menjamin kemenangan. Oleh karena itu, analisis hukum dan pembuktian harus dilakukan secara cermat sebelum menentukan langkah litigasi.

8. Apakah Meniru Merek Dagang Dapat Dipidana?

Dalam kondisi tertentu, penggunaan merek tanpa hak dapat menimbulkan konsekuensi pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis memuat ketentuan pidana untuk perbuatan tertentu terkait penggunaan merek tanpa hak. Namun, tidak setiap kemiripan merek secara otomatis merupakan tindak pidana.

Penilaian perlu memperhatikan antara lain:

• Status merek yang memperoleh perlindungan.
• Bentuk penggunaan yang dilakukan pihak terkait.
• Unsur-unsur tindak pidana yang relevan.
• Ketentuan mengenai sifat delik dan persyaratan penuntutan.
• Bukti yang mendukung dugaan perbuatan tersebut.

Karena penerapan hukum pidana bergantung pada rumusan undang-undang dan fakta perkara, pemilik merek sebaiknya tidak langsung menyimpulkan adanya tindak pidana hanya berdasarkan kemiripan nama atau logo.

Pemeriksaan dokumen dan konsultasi hukum dapat membantu menentukan apakah perkara lebih tepat ditangani melalui mekanisme perdata, pidana, administratif, penyelesaian melalui platform, atau kombinasi langkah yang dibenarkan hukum.

9. Bagaimana Jika Merek Anda Belum Terdaftar?

Pemilik usaha yang belum mendaftarkan mereknya tetap perlu bertindak cermat ketika menemukan pihak lain menggunakan nama atau identitas usaha yang mirip.

Langkah awal yang dapat dilakukan adalah:

1. Mengumpulkan bukti kapan dan bagaimana merek mulai digunakan.
2. Menyimpan dokumen usaha, promosi, transaksi, dan riwayat penggunaan merek.
3. Menelusuri apakah pihak lain telah mendaftarkan merek yang dipersoalkan.
4. Memeriksa kemungkinan dasar perlindungan hukum berdasarkan fakta dan ketentuan yang berlaku.
5. Mempertimbangkan pengajuan pendaftaran merek apabila memenuhi persyaratan.

Pendaftaran merek bukan sekadar formalitas. Pemilihan kelas barang atau jasa, pemeriksaan merek terdahulu, serta pemenuhan persyaratan pendaftaran perlu dilakukan dengan benar.

Apabila pihak lain telah mendaftarkan merek yang menyerupai merek Anda, pilihan hukum tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan siapa yang lebih dahulu mengaku menggunakan nama tersebut. Perlu diperiksa tanggal relevan, status pendaftaran, persamaan merek, itikad baik atau buruk, serta dasar hukum yang tersedia.

Karena itu, konsultasi hukum sejak awal dapat membantu mengidentifikasi opsi yang masih terbuka.

10. Cara Mencegah Merek Dagang Ditiru pada Masa Mendatang

Perlindungan merek sebaiknya menjadi bagian dari strategi bisnis sejak awal, bukan hanya dilakukan setelah muncul sengketa.

Beberapa langkah pencegahan yang dapat diterapkan adalah:

• Daftarkan merek: ajukan pendaftaran untuk barang atau jasa yang sesuai dengan kegiatan usaha.
• Lakukan penelusuran sebelum memilih merek: periksa kemungkinan adanya merek terdahulu yang sama atau mirip.
• Simpan dokumentasi: arsipkan sertifikat, bukti penggunaan, desain, dan materi promosi.
• Pantau penggunaan merek: lakukan pemantauan secara berkala di marketplace, media sosial, dan kanal perdagangan lainnya.
• Atur penggunaan oleh mitra: buat perjanjian yang jelas dengan distributor, penerima lisensi, atau mitra bisnis.
• Gunakan identitas merek secara konsisten: pastikan penggunaan nama dan logo terdokumentasi.
• Tangani indikasi pelanggaran sejak awal: kumpulkan bukti dan evaluasi langkah hukum sebelum mengambil tindakan terbuka.

Pencegahan yang baik membantu memperjelas kepemilikan, memperkuat posisi bisnis, dan mengurangi risiko sengketa yang dapat mengganggu kegiatan usaha.

Layanan Konsultasi dan Pendampingan Hukum ABE Justice

Menghadapi dugaan peniruan merek dagang membutuhkan pemeriksaan dokumen, analisis status pendaftaran, evaluasi bukti, dan penentuan langkah yang sesuai dengan hukum. Kesalahan dalam menentukan tindakan dapat menambah risiko bisnis atau memperumit penyelesaian sengketa.

ABE Justice, S.H., M.H. & Partners menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan hukum yang dapat membantu individu, pelaku usaha, dan perusahaan mengevaluasi persoalan kekayaan intelektual berdasarkan fakta serta dokumen yang tersedia.

Ruang lingkup konsultasi terkait merek dagang dapat mencakup:

• Pemeriksaan awal status pendaftaran dan dokumen merek.
• Analisis awal dugaan penggunaan merek tanpa hak.
• Evaluasi bukti penggunaan merek oleh pihak lain.
• Pertimbangan pengiriman somasi atau surat teguran.
• Penilaian alternatif penyelesaian sengketa.
• Konsultasi mengenai kemungkinan gugatan atau pelaporan sesuai dasar hukum yang relevan.
• Pendampingan hukum berdasarkan kesepakatan dan ruang lingkup layanan yang tersedia.

Setiap perkara memiliki karakteristik yang berbeda. Bentuk pendampingan dan langkah hukum yang dapat ditempuh perlu ditentukan setelah memeriksa fakta, dokumen, serta ketentuan yang berlaku.

Konsultasikan Masalah Merek Dagang Anda

Jika merek dagang bisnis Anda diduga ditiru, digunakan tanpa izin, atau menimbulkan kebingungan konsumen, jangan terburu-buru mengambil tindakan tanpa memeriksa bukti dan dasar hukum.

Mulailah dengan mendokumentasikan penggunaan merek oleh pihak lain, memeriksa status pendaftaran, dan menilai pilihan penyelesaian yang tersedia.

Hubungi ABE Justice, S.H., M.H. & Partners melalui WhatsApp 08214150135 untuk memperoleh informasi mengenai konsultasi dan kemungkinan pendampingan hukum terkait sengketa merek dagang.

FAQ: Merek Dagang Ditiru Orang Lain

1. Apa yang harus dilakukan jika merek dagang ditiru orang lain?

Periksa status pendaftaran merek, dokumentasikan penggunaan oleh pihak lain, kumpulkan bukti yang relevan, dan evaluasi apakah terdapat dugaan pelanggaran hukum. Setelah itu, pertimbangkan somasi, pelaporan kepada platform, penyelesaian sengketa, atau gugatan sesuai keadaan perkara.

2. Apakah meniru merek dagang merupakan pelanggaran hukum?

Penggunaan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar untuk barang atau jasa sejenis dapat menimbulkan konsekuensi hukum apabila memenuhi ketentuan yang berlaku. Penilaiannya tidak hanya berdasarkan kemiripan visual, tetapi juga status perlindungan, penggunaan, dan unsur hukum terkait.

3. Apakah merek yang belum terdaftar tetap dapat dilindungi?

Perlindungan dan pilihan hukum bagi merek yang belum terdaftar berbeda dari merek terdaftar. Riwayat penggunaan, bukti, keadaan pihak yang terlibat, serta dasar hukum yang relevan perlu diperiksa. Karena itu, jangan langsung menganggap bahwa pemilik merek yang belum terdaftar sama sekali tidak mempunyai pilihan hukum.

4. Apakah saya dapat menggugat pihak yang meniru merek dagang?

Gugatan dapat dipertimbangkan apabila terdapat dasar hukum dan pihak yang mengajukan memiliki kedudukan hukum yang sesuai. Untuk sengketa merek terdaftar, Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis mengatur mekanisme gugatan bagi pemilik hak dalam kondisi tertentu. Kelayakan gugatan perlu dinilai berdasarkan dokumen, bukti, dan fakta perkara.

5. Apakah peniruan merek dagang dapat dilaporkan ke polisi?

Dalam kondisi tertentu, dugaan pelanggaran merek dapat berkaitan dengan ketentuan pidana. Namun, tidak setiap kemiripan merek merupakan tindak pidana. Perlu diperiksa unsur tindak pidana, status merek, bentuk penggunaan, dan persyaratan hukum yang berlaku sebelum menentukan langkah pelaporan.

6. Apakah somasi wajib dilakukan sebelum menggugat?

Somasi tidak selalu menjadi syarat wajib untuk setiap gugatan terkait merek. Namun, dalam keadaan tertentu, somasi dapat berguna untuk menyampaikan keberatan dan membuka peluang penyelesaian. Kebutuhannya bergantung pada dasar hukum dan strategi penanganan perkara.

7. Bagaimana cara mengetahui apakah merek telah terdaftar?

Penelusuran dapat dilakukan melalui layanan resmi DJKI di https://merek.dgip.go.id/. Periksa nama merek, pemilik, kelas barang atau jasa, serta status pendaftarannya. Untuk penilaian yang lebih menyeluruh, hasil penelusuran perlu dibandingkan dengan merek yang dipersoalkan dan keadaan penggunaan sebenarnya.

8. Bukti apa yang dibutuhkan untuk menangani sengketa merek dagang?

Bukti dapat meliputi sertifikat merek, dokumen pendaftaran, foto produk, kemasan, materi promosi, tangkapan layar halaman penjualan, tautan sumber, bukti transaksi, komunikasi, dan dokumentasi kerugian. Jenis bukti yang dibutuhkan bergantung pada dasar hukum serta tujuan penyelesaian yang ditempuh.

9. Berapa lama penyelesaian sengketa merek dagang?

Waktu penyelesaian bergantung pada kompleksitas perkara, kelengkapan bukti, respons pihak yang terlibat, jalur penyelesaian, dan prosedur yang berlaku. Negosiasi, proses pada platform, pelaporan, serta persidangan memiliki mekanisme dan jangka waktu berbeda sehingga tidak dapat disamaratakan.

10. Di mana mendapatkan konsultasi hukum mengenai merek dagang?

Anda dapat menghubungi ABE Justice, S.H., M.H. & Partners melalui WhatsApp 08214150135 untuk menanyakan layanan konsultasi dan kemungkinan pendampingan hukum terkait dugaan peniruan atau penggunaan merek dagang tanpa hak.

Penutup

Merek dagang yang ditiru orang lain dapat menimbulkan risiko bagi reputasi, penjualan, dan keberlangsungan bisnis. Oleh karena itu, pemilik usaha perlu memeriksa status perlindungan merek, mengumpulkan bukti, mendokumentasikan dampak yang timbul, dan menentukan langkah berdasarkan ketentuan hukum yang relevan.

Tidak semua kemiripan merupakan pelanggaran, dan tidak setiap sengketa harus langsung dibawa ke pengadilan. Pemeriksaan fakta serta pemilihan strategi yang tepat membantu pemilik usaha mengambil keputusan secara lebih terukur.

Untuk memperoleh informasi mengenai konsultasi dan pendampingan hukum terkait merek dagang, hubungi ABE Justice, S.H., M.H. & Partners melalui WhatsApp 08214150135.

Artikel ini bersifat edukasi hukum umum dan bukan pengganti penilaian hukum berdasarkan dokumen serta fakta perkara tertentu.