• ABE Justice
• 20 Okt 2026

Hak Asuh Anak Setelah Perceraian: Siapa yang Berhak?

Hak Asuh Anak Setelah Perceraian: Siapa yang Berhak?

Perceraian tidak hanya mengakhiri hubungan perkawinan antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan persoalan penting mengenai pengasuhan anak. Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah siapa yang berhak mendapatkan hak asuh anak setelah perceraian: ibu atau ayah?

Dalam hukum Indonesia, penentuan hak asuh anak tidak semata-mata didasarkan pada keinginan salah satu orang tua. Pertimbangan utamanya adalah kepentingan terbaik bagi anak, termasuk keamanan, kesehatan, pendidikan, kebutuhan emosional, dan keberlangsungan hubungan anak dengan kedua orang tuanya.

Bagi keluarga Muslim, ketentuan mengenai pemeliharaan anak juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sementara itu, untuk perkara perceraian non-Muslim, penentuan hak asuh mengikuti hukum yang berlaku dan pertimbangan pengadilan yang berwenang.

Artikel ini membahas siapa yang berhak mengasuh anak setelah perceraian, bagaimana ketentuan berdasarkan usia anak, kapan hak asuh dapat diberikan kepada ayah, serta langkah hukum yang dapat ditempuh apabila orang tua berselisih.

Apa Itu Hak Asuh Anak Setelah Perceraian?

Hak asuh anak adalah pengasuhan dan pemeliharaan anak yang mencakup tanggung jawab untuk merawat, mendidik, melindungi, dan memenuhi kebutuhan anak setelah orang tuanya berpisah atau bercerai.

Dalam perkara keluarga Muslim, istilah yang sering digunakan adalah hadhanah. Pengasuhan ini bukan berarti anak menjadi milik salah satu orang tua. Hak asuh merupakan tanggung jawab untuk memastikan anak memperoleh kehidupan dan perkembangan yang layak.

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menegaskan bahwa setelah perceraian, ayah dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak berdasarkan kepentingan anak. Apabila terdapat perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberikan keputusan.

Dengan demikian, perceraian tidak menghapus tanggung jawab orang tua terhadap anak.

Siapa yang Berhak Mendapatkan Hak Asuh Anak: Ibu atau Ayah?

Jawabannya bergantung pada keadaan anak, ketentuan hukum yang berlaku, serta hasil pemeriksaan pengadilan jika terjadi perselisihan.

1. Hak Asuh Anak di Bawah Umur 12 Tahun bagi Orang Tua Muslim

Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun merupakan hak ibunya.

Ketentuan ini menjadi dasar penting dalam perkara hak asuh anak bagi keluarga Muslim. Namun, bukan berarti ibu selalu mendapatkan hak asuh tanpa mempertimbangkan keadaan konkret anak.

Pengadilan dapat menilai berbagai faktor yang berkaitan dengan kepentingan anak, termasuk kemampuan mengasuh, kondisi lingkungan, keselamatan, serta ada atau tidaknya keadaan yang dapat membahayakan anak.

Karena itu, apabila ayah mengajukan tuntutan hak asuh atas anak yang masih kecil, penilaiannya tidak cukup hanya berdasarkan siapa yang secara umum diprioritaskan dalam ketentuan KHI. Keadaan nyata dan kepentingan anak tetap harus diperiksa.

2. Hak Asuh Anak Berusia 12 Tahun atau Lebih bagi Orang Tua Muslim

Pasal 105 huruf b KHI mengatur bahwa pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.

Dalam praktiknya, ketentuan ini perlu dibaca bersama prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Pendapat anak merupakan hal yang relevan, tetapi tidak seharusnya digunakan untuk menempatkan anak dalam tekanan atau konflik loyalitas antara kedua orang tuanya.

Pengadilan dapat mempertimbangkan keadaan anak secara menyeluruh, bukan sekadar menjadikan pilihannya sebagai satu-satunya faktor penentu.

3. Hak Asuh Anak dalam Perceraian Non-Muslim

Untuk perkara perceraian non-Muslim, ketentuan Pasal 105 KHI tidak menjadi dasar yang berlaku langsung seperti dalam perkara keluarga Muslim.

Penentuan pengasuhan anak dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang relevan, termasuk Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta pertimbangan hakim mengenai kepentingan terbaik anak.

Pengadilan dapat menilai hubungan emosional anak dengan masing-masing orang tua, pola pengasuhan selama ini, kemampuan memenuhi kebutuhan anak, keamanan lingkungan, dan faktor lain yang relevan.

Dengan demikian, tidak tepat menyimpulkan bahwa hak asuh anak non-Muslim selalu diberikan kepada ibu atau otomatis diberikan kepada ayah setelah anak mencapai usia tertentu.

Apakah Ayah Bisa Mendapatkan Hak Asuh Anak?

Ya. Ayah dapat memperoleh hak asuh anak apabila berdasarkan ketentuan yang berlaku dan keadaan perkara, pengasuhan oleh ayah dinilai lebih sesuai dengan kepentingan terbaik anak.

Dalam perkara keluarga Muslim, meskipun Pasal 105 KHI memprioritaskan ibu untuk anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, penentuan hak asuh tetap dapat dipengaruhi oleh fakta konkret yang diperiksa pengadilan.

Beberapa keadaan yang dapat menjadi bahan pertimbangan antara lain:

• Anak menghadapi risiko keselamatan atau kekerasan dalam pengasuhan saat ini.
• Orang tua yang mengasuh terbukti mengabaikan kebutuhan dasar anak.
• Terdapat kondisi yang serius sehingga pengasuhan oleh pihak tersebut tidak mendukung kepentingan anak.
• Ayah telah menjalankan pengasuhan sehari-hari dan terdapat bukti bahwa lingkungan pengasuhannya sesuai dengan kebutuhan anak.
• Terdapat kebutuhan khusus anak yang lebih dapat dipenuhi melalui pengaturan pengasuhan tertentu.

Daftar tersebut bukan syarat otomatis untuk memperoleh hak asuh. Setiap perkara memiliki fakta, bukti, dan konteks yang berbeda. Kondisi ekonomi semata juga tidak seharusnya menjadi satu-satunya ukuran untuk menentukan siapa yang lebih layak mengasuh anak.

Mahkamah Agung melalui berbagai pembahasan dan putusan mengenai hadhanah menekankan pentingnya kepentingan terbaik anak dalam penentuan pengasuhan. Lihat juga pembahasan resmi mengenai hak asuh bersama demi kepentingan terbaik anak.

Faktor yang Dipertimbangkan dalam Menentukan Hak Asuh Anak

Ketika ayah dan ibu tidak mencapai kesepakatan, pengadilan perlu menilai keadaan yang relevan untuk menentukan pengaturan pengasuhan yang paling tepat.

1. Kepentingan Terbaik bagi Anak

Faktor utama adalah kebutuhan dan kepentingan anak, bukan keinginan untuk memenangkan perselisihan antara mantan suami dan istri.

Pengaturan pengasuhan seharusnya mendukung pertumbuhan fisik, mental, sosial, pendidikan, dan emosional anak.

2. Kedekatan Emosional dan Riwayat Pengasuhan

Pengadilan dapat mempertimbangkan siapa yang selama ini menjalankan pengasuhan sehari-hari, bagaimana hubungan anak dengan masing-masing orang tua, dan apakah perubahan pengasuhan akan memengaruhi kestabilan anak.

Kedekatan emosional bukan semata-mata ditentukan oleh jenis kelamin orang tua, melainkan juga oleh hubungan dan kualitas pengasuhan yang nyata.

3. Keamanan dan Perlindungan Anak

Jika terdapat dugaan kekerasan, penelantaran, ancaman, atau kondisi lain yang membahayakan anak, informasi tersebut perlu disampaikan melalui prosedur hukum yang tepat dan didukung bukti yang relevan.

Keselamatan anak harus menjadi perhatian utama dalam menentukan pengaturan pengasuhan.

4. Kemampuan Memenuhi Kebutuhan Anak

Kemampuan orang tua dapat dinilai dari aspek perawatan, pendidikan, kesehatan, waktu yang tersedia, kestabilan lingkungan, dan kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kemampuan finansial merupakan salah satu aspek, tetapi bukan satu-satunya ukuran kelayakan pengasuhan.

5. Pendapat dan Kebutuhan Anak

Pendapat anak dapat menjadi relevan, terutama jika anak telah cukup matang untuk mengungkapkan keinginan dan memahami situasinya.

Namun, anak tidak semestinya dipaksa memilih orang tua atau dijadikan alat untuk menyerang pihak lainnya. Cara dan bobot pertimbangan terhadap pendapat anak bergantung pada usia, kematangan, keadaan perkara, dan hukum yang berlaku.

Apakah Orang Tua yang Tidak Mendapatkan Hak Asuh Masih Berhak Bertemu Anak?

Pada prinsipnya, penetapan hak asuh tidak otomatis menghapus hubungan anak dengan orang tua lainnya.

Anak tetap memiliki kepentingan untuk memperoleh kasih sayang, perhatian, dan hubungan yang sehat dengan kedua orang tuanya sepanjang hal tersebut aman dan sesuai dengan kepentingan terbaik anak.

Dalam perkara tertentu, pengadilan dapat menetapkan atau mempertimbangkan pengaturan mengenai akses, jadwal pertemuan, komunikasi, liburan, serta hal lain yang diperlukan untuk menjaga hubungan anak dengan orang tua yang tidak memegang pengasuhan sehari-hari.

Mahkamah Agung juga telah membahas pentingnya akses orang tua yang tidak memegang hak asuh dalam putusan pengasuhan. Baca Hak Akses Orang Tua dalam Putusan Hak Asuh Anak.

Akses tersebut tetap harus memperhatikan keselamatan anak. Jika terdapat risiko kekerasan atau keadaan yang membahayakan, pengaturan pertemuan perlu dinilai secara hati-hati dan dapat memerlukan pembatasan atau mekanisme perlindungan yang sesuai.

Orang tua yang memegang hak asuh juga tidak seharusnya menggunakan anak sebagai alat untuk membalas konflik dengan mantan pasangan.

Siapa yang Wajib Membayar Nafkah Anak Setelah Perceraian?

Hak asuh dan kewajiban nafkah merupakan dua persoalan yang berbeda.

Dalam hukum Indonesia, perceraian tidak menghapus tanggung jawab orang tua untuk memelihara dan mendidik anak. Pasal 41 huruf b Undang-Undang Perkawinan pada prinsipnya mengatur bahwa bapak bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Apabila dalam kenyataannya bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Dalam perkara keluarga Muslim, ketentuan mengenai biaya hadhanah dan nafkah anak juga diatur dalam Pasal 105 dan Pasal 156 KHI.

Karena itu, ayah tidak otomatis bebas dari kewajiban nafkah hanya karena anak diasuh oleh ibu. Sebaliknya, persoalan hak asuh tidak boleh disamakan dengan kewajiban membayar nafkah.

Besaran dan pelaksanaan kewajiban nafkah perlu dinilai berdasarkan kebutuhan anak, kemampuan pihak yang bertanggung jawab, ketentuan hukum, dan putusan pengadilan apabila ada.

Bagaimana Cara Mengajukan Hak Asuh Anak ke Pengadilan?

Jika orang tua tidak mencapai kesepakatan mengenai pengasuhan, tuntutan hak asuh dapat diajukan melalui pengadilan yang berwenang sesuai dengan jenis perkara dan ketentuan hukum yang berlaku.

Secara umum, langkah yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut.

1. Tentukan Pengadilan yang Berwenang

Perkara keluarga Muslim umumnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama, sedangkan perkara perceraian non-Muslim umumnya diperiksa Pengadilan Negeri.

Kewenangan dan bentuk permohonan atau gugatan harus diperiksa berdasarkan keadaan perkara, termasuk apakah tuntutan hak asuh diajukan bersama perkara perceraian atau setelah perceraian diputus.

2. Siapkan Dokumen dan Bukti

Dokumen yang mungkin diperlukan antara lain:

• Identitas para pihak.
• Buku nikah atau akta perkawinan, jika relevan.
• Akta kelahiran anak.
• Putusan perceraian jika perceraian telah diputus.
• Bukti mengenai riwayat pengasuhan.
• Bukti biaya pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan anak.
• Dokumen atau bukti lain yang berkaitan dengan keselamatan dan kepentingan anak.

Kelengkapan dokumen bergantung pada jenis perkara dan prosedur pengadilan yang digunakan.

3. Rumuskan Tuntutan secara Jelas

Tuntutan perlu menjelaskan pengaturan pengasuhan yang dimohonkan, alasan permohonan, dan dasar faktual yang mendukungnya.

Jika diperlukan, persoalan mengenai nafkah anak, akses bertemu, komunikasi, atau pengaturan lain dapat dipertimbangkan sesuai dengan ruang lingkup perkara dan prosedur yang berlaku.

4. Siapkan Bukti yang Relevan

Pernyataan bahwa salah satu orang tua lebih layak mengasuh anak perlu didukung fakta yang relevan. Bukti dapat berupa dokumen, komunikasi, keterangan saksi, atau bukti lain yang sah dan dapat dipertimbangkan pengadilan.

Hindari membuat tuduhan tanpa dasar atau melibatkan anak dalam pengumpulan bukti dengan cara yang dapat menimbulkan tekanan psikologis.

5. Ikuti Proses Persidangan

Pengadilan akan memeriksa perkara berdasarkan hukum acara yang berlaku. Para pihak perlu menyampaikan fakta dan bukti secara jujur serta mengutamakan kepentingan anak.

Pendampingan advokat dapat membantu menilai dasar hukum, menyusun gugatan atau jawaban, menyiapkan bukti, dan menjelaskan kemungkinan langkah hukum sesuai dengan keadaan perkara.

Apakah Hak Asuh Anak Bisa Dialihkan Setelah Putusan Pengadilan?

Pengaturan pengasuhan dapat dimohonkan untuk ditinjau kembali apabila terdapat perubahan keadaan atau alasan hukum yang relevan dan hal tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Contohnya, apabila setelah putusan muncul keadaan serius yang membahayakan anak atau pengasuhan tidak lagi memenuhi kebutuhan anak, pihak yang berkepentingan dapat mencari langkah hukum yang tepat.

Namun, ketidakpuasan terhadap mantan pasangan atau perbedaan pendapat biasa tidak otomatis menjadi dasar untuk mengalihkan hak asuh. Perlu ada alasan dan fakta yang dapat diperiksa secara hukum.

Langkah yang tepat perlu ditentukan berdasarkan isi putusan sebelumnya, keadaan terbaru anak, bukti yang tersedia, dan kewenangan pengadilan.

Kesalahan yang Perlu Dihindari dalam Sengketa Hak Asuh Anak

Sengketa hak asuh dapat berdampak besar terhadap kondisi emosional anak. Karena itu, orang tua sebaiknya menghindari tindakan berikut:

1. Menganggap anak sebagai milik salah satu pihak.
2. Menghalangi hubungan anak dengan orang tua lain tanpa alasan yang sah dan tanpa mempertimbangkan keselamatan anak.
3. Memaksa anak memilih antara ayah dan ibu.
4. Menggunakan nafkah anak sebagai alat tekanan dalam perselisihan.
5. Membuat tuduhan yang tidak didukung bukti.
6. Mengabaikan kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kestabilan emosional anak.
7. Mengabaikan isi putusan atau pengaturan pengasuhan yang berlaku.

Pendekatan yang mengutamakan kebutuhan anak dapat membantu mencegah konflik berkepanjangan dan mengurangi dampak perceraian terhadap tumbuh kembangnya.

FAQ: Hak Asuh Anak Setelah Perceraian

1. Apakah hak asuh anak otomatis jatuh kepada ibu?

Tidak selalu. Untuk keluarga Muslim, Pasal 105 KHI memprioritaskan ibu dalam pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun. Namun, keadaan konkret dan kepentingan terbaik anak tetap relevan dalam penentuan hak asuh. Untuk perkara non-Muslim, ketentuan hukum yang berlaku perlu dinilai tersendiri.

2. Apakah ayah bisa mendapatkan hak asuh anak yang masih kecil?

Bisa, bergantung pada ketentuan hukum dan keadaan perkara. Pengadilan dapat menilai kelayakan pengasuhan berdasarkan bukti, keselamatan, kebutuhan anak, serta kepentingan terbaiknya.

3. Apakah anak berusia 12 tahun boleh memilih tinggal bersama ayah atau ibu?

Dalam perkara keluarga Muslim, Pasal 105 huruf b KHI mengatur pilihan bagi anak yang sudah mumayyiz. Namun, penerapannya tetap perlu memperhatikan kematangan anak, keadaan perkara, dan kepentingan terbaik anak.

4. Jika ibu mendapatkan hak asuh, apakah ayah tetap wajib memberi nafkah?

Pada prinsipnya, perceraian tidak menghapus kewajiban orang tua terhadap anak. Ketentuan hukum mengenai nafkah, kemampuan pihak yang bertanggung jawab, dan keadaan perkara tetap perlu diperhatikan.

5. Apakah ayah yang tidak mendapatkan hak asuh masih boleh bertemu anak?

Pada prinsipnya, hubungan anak dengan orang tua yang tidak memegang pengasuhan tetap perlu diperhatikan. Pengaturan akses dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan atau putusan pengadilan, dengan tetap mengutamakan keselamatan dan kepentingan anak.

6. Bagaimana jika mantan pasangan tidak mengizinkan bertemu anak?

Periksa terlebih dahulu isi putusan atau kesepakatan yang berlaku. Dokumentasikan kejadian dan pertimbangkan konsultasi hukum untuk menentukan langkah yang sesuai. Jika terdapat risiko keselamatan, penanganannya perlu disesuaikan dengan keadaan tersebut.

7. Apakah hak asuh bisa diminta setelah perceraian selesai?

Dalam keadaan tertentu, tuntutan atau permohonan terkait pengasuhan dapat diajukan setelah perceraian diputus. Prosedur dan dasar hukumnya perlu diperiksa berdasarkan putusan sebelumnya serta keadaan perkara.

8. Apakah hak asuh anak dapat diberikan kepada ayah dan ibu bersama-sama?

Pengasuhan bersama dapat dipertimbangkan dalam keadaan yang sesuai dan dengan memperhatikan kepentingan anak. Pengaturan yang tepat bergantung pada kondisi keluarga, kemampuan bekerja sama, keselamatan anak, serta ketentuan dan praktik hukum yang relevan.

9. Apakah orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh dapat mengajukan perubahan hak asuh?

Hal tersebut dapat dipertimbangkan jika terdapat alasan hukum yang relevan dan didukung fakta yang dapat diperiksa. Perubahan tidak terjadi secara otomatis hanya karena salah satu pihak menginginkannya.

10. Di mana mengajukan sengketa hak asuh anak?

Perkara keluarga Muslim umumnya diajukan ke Pengadilan Agama, sedangkan perkara perceraian non-Muslim umumnya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Pengadilan yang tepat dan prosedur pengajuannya harus diperiksa sesuai keadaan perkara.

Konsultasi Hukum Hak Asuh Anak bersama ABE Justice

Perselisihan hak asuh anak memerlukan pendekatan hukum yang cermat karena menyangkut masa depan dan kesejahteraan anak. Penentuan langkah hukum sebaiknya tidak hanya berfokus pada siapa yang ingin mendapatkan hak asuh, tetapi juga pada pengaturan yang paling melindungi kepentingan anak.

ABE Justice, S.H., M.H. & Partners menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan hukum untuk membantu memahami ketentuan hak asuh anak, menilai dokumen dan bukti, serta mempertimbangkan langkah hukum yang sesuai dengan keadaan perkara.

Konsultasi GRATIS bersama ABE Justice

WhatsApp: 08214150135

Layanan konsultasi tersedia 24 jam untuk kebutuhan hukum di Indonesia maupun bagi klien yang berada di luar negeri.

Artikel ini merupakan informasi hukum umum dan bukan pengganti pendapat hukum berdasarkan pemeriksaan dokumen serta fakta perkara tertentu.