Hak Karyawan Setelah Terkena PHK

Hak Karyawan Setelah Terkena PHK Menurut Hukum Indonesia

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat menimbulkan dampak besar bagi pekerja dan keluarganya, terutama ketika penghasilan utama terhenti secara tiba-tiba. Dalam keadaan tersebut, karyawan perlu mengetahui hak-hak yang dapat diterima, prosedur yang wajib diperhatikan perusahaan, serta langkah hukum apabila haknya tidak dipenuhi.

Dalam hukum Indonesia, hak pekerja setelah PHK tidak selalu berupa uang pesangon saja. Bergantung pada alasan PHK, masa kerja, dan status hubungan kerja, hak tersebut dapat mencakup uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, uang pisah dalam keadaan tertentu, atau uang kompensasi bagi pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Ketentuan mengenai PHK dan kompensasinya antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. PP Nomor 35 Tahun 2021 tercatat berstatus berlaku pada basis data peraturan BPK. Rujukan peraturan.

Apa Saja Hak Karyawan Setelah Terkena PHK?

Hak yang diterima setiap pekerja harus diperiksa berdasarkan alasan dan proses PHK. Berikut beberapa komponen yang perlu diketahui.

1. Uang Pesangon

Uang pesangon merupakan salah satu bentuk kompensasi PHK bagi pekerja yang memenuhi ketentuan. Besarannya ditentukan berdasarkan masa kerja dan kemudian disesuaikan dengan ketentuan mengenai alasan PHK yang berlaku.

Sebagai gambaran, tabel dasar uang pesangon berdasarkan masa kerja dalam Pasal 40 PP Nomor 35 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Masa kerja Dasar uang pesangon
Kurang dari 1 tahun 1 bulan upah
1 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 2 tahun 2 bulan upah
2 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 3 tahun 3 bulan upah
3 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 4 tahun 4 bulan upah
4 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 5 tahun 5 bulan upah
5 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 tahun 6 bulan upah
6 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 7 tahun 7 bulan upah
7 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 8 tahun 8 bulan upah
8 tahun atau lebih 9 bulan upah

Penting: angka tersebut merupakan dasar perhitungan uang pesangon, bukan jaminan bahwa setiap pekerja otomatis menerima jumlah tersebut. Besaran akhir bergantung pada alasan PHK dan faktor pengali yang ditetapkan peraturan. Karena itu, tabel ini tidak boleh digunakan sendirian untuk menentukan jumlah akhir hak pekerja.

Dasar upah untuk perhitungan juga harus diperiksa sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk komponen upah pokok dan tunjangan tetap.

2. Uang Penghargaan Masa Kerja

Selain pesangon, pekerja dapat berhak atas uang penghargaan masa kerja (UPMK) apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Dasar perhitungan UPMK menurut masa kerja antara lain:

Masa kerja Dasar UPMK
3 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 tahun 2 bulan upah
6 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 9 tahun 3 bulan upah
9 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 12 tahun 4 bulan upah
12 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 15 tahun 5 bulan upah
15 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 18 tahun 6 bulan upah
18 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 21 tahun 7 bulan upah
21 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 24 tahun 8 bulan upah
24 tahun atau lebih 10 bulan upah

Pemberian UPMK tetap harus dilihat berdasarkan alasan PHK dan ketentuan yang mengaturnya. Tidak setiap jenis pengakhiran hubungan kerja memberikan hak yang sama.

3. Uang Penggantian Hak

Uang penggantian hak merupakan pembayaran atas hak tertentu yang masih menjadi kewajiban perusahaan sesuai peraturan.

Komponen yang dapat termasuk di dalamnya antara lain:

  • Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, sesuai ketentuan yang berlaku.
  • Biaya atau ongkos pulang pekerja dan keluarganya ke tempat pekerja diterima bekerja, jika memenuhi ketentuan.
  • Hak lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Ketentuan mengenai komponen uang penggantian hak perlu diperiksa secara cermat. Jangan langsung menggunakan rumus atau komponen dari aturan lama tanpa memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku saat ini.

4. Uang Pisah dalam Keadaan Tertentu

Uang pisah dapat berlaku pada keadaan tertentu, termasuk ketika pengakhiran hubungan kerja dilakukan atas alasan yang menurut peraturan mengatur hak tersebut.

Besaran dan pelaksanaannya dapat ditentukan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Karena itu, pekerja perlu memeriksa dokumen ketenagakerjaan yang berlaku di tempatnya bekerja.

Uang pisah tidak sama dengan uang pesangon. Keduanya memiliki dasar dan ketentuan pemberian yang berbeda.

5. Uang Kompensasi bagi Karyawan PKWT

Karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) memiliki ketentuan kompensasi tersendiri. Dalam kondisi yang memenuhi persyaratan, pekerja PKWT berhak atas uang kompensasi berdasarkan masa kerja yang telah dijalani.

PP Nomor 35 Tahun 2021 juga mengatur kompensasi ketika hubungan kerja PKWT berakhir atau diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir. Perhitungan dan penerapannya perlu diperiksa berdasarkan keadaan kontrak serta ketentuan yang berlaku.

Oleh karena itu, pekerja kontrak sebaiknya tidak langsung menyimpulkan bahwa dirinya tidak berhak atas kompensasi hanya karena hubungan kerjanya bukan PKWTT atau karyawan tetap.

6. Hak atas Upah dan Pembayaran yang Masih Terutang

Selain kompensasi PHK, pekerja perlu memeriksa apakah masih terdapat kewajiban perusahaan yang belum dibayar, misalnya:

  • Upah untuk hari kerja yang telah dijalani tetapi belum dibayarkan.
  • Upah lembur yang telah menjadi hak dan belum diselesaikan.
  • Tunjangan atau hak lain yang memang telah jatuh tempo berdasarkan peraturan dan perjanjian yang berlaku.
  • Pembayaran lain yang secara hukum masih menjadi kewajiban perusahaan.

Hak-hak tersebut perlu diperiksa satu per satu. Jangan menganggap seluruh pembayaran yang belum diterima otomatis menjadi bagian dari pesangon, sebab dasar hukum dan cara penghitungannya dapat berbeda.

7. Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

Pekerja yang memenuhi persyaratan kepesertaan dan ketentuan program dapat berhak mengakses manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Program ini berbeda dari kompensasi yang wajib dibayarkan perusahaan.

Manfaat JKP dapat meliputi uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja sesuai peraturan program. Ketentuan penyelenggaraan JKP telah mengalami perubahan, termasuk melalui PP Nomor 6 Tahun 2025 yang mengubah PP Nomor 37 Tahun 2021.

Pekerja sebaiknya memeriksa syarat kepesertaan, bukti PHK, dan prosedur pengajuan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan atau instansi yang berwenang. Informasi peraturan dapat dilihat melalui PP Nomor 6 Tahun 2025 pada basis data BPK.

Apakah Semua Karyawan yang Terkena PHK Berhak atas Pesangon?

Tidak semua pengakhiran hubungan kerja memberikan hak yang sama. Penentuan hak bergantung pada alasan PHK, jenis hubungan kerja, masa kerja, serta ketentuan yang mengatur peristiwa tersebut.

Contohnya, PHK karena efisiensi, perusahaan tutup, pekerja melakukan pelanggaran, pekerja memasuki usia pensiun, atau alasan lainnya dapat memiliki perhitungan kompensasi yang berbeda.

Selain itu, mengundurkan diri secara sukarela tidak sama dengan PHK oleh perusahaan. Pekerja yang mengundurkan diri harus diperiksa berdasarkan ketentuan tersendiri mengenai uang penggantian hak dan kemungkinan uang pisah. Jangan menerapkan perhitungan pesangon PHK secara otomatis terhadap pekerja yang resign.

Karena perbedaan tersebut, sebelum menyetujui perhitungan hak akhir, pekerja sebaiknya meminta penjelasan tertulis mengenai alasan PHK dan rincian setiap komponen pembayaran.

Bagaimana Jika Perusahaan Tidak Membayar Pesangon atau Hak PHK?

Jika pekerja menilai perusahaan belum memenuhi kewajibannya, langkah berikut dapat dipertimbangkan.

1. Periksa surat PHK dan dokumen ketenagakerjaan

Simpan surat pemberitahuan PHK, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama jika ada, slip gaji, serta bukti masa kerja. Dokumen ini membantu menilai alasan PHK dan dasar perhitungan kompensasi.

2. Minta rincian perhitungan secara tertulis

Mintalah perusahaan menjelaskan komponen yang dibayarkan, dasar upah yang digunakan, masa kerja yang diperhitungkan, alasan PHK, dan ketentuan yang menjadi dasar penghitungan. Simpan komunikasi dan bukti pembayaran.

3. Sampaikan keberatan secara tertulis

Apabila terdapat perbedaan perhitungan atau hak yang belum dibayar, sampaikan keberatan dengan jelas dan sertakan dasar serta dokumen pendukung yang tersedia. Upayakan komunikasi yang terdokumentasi.

4. Tempuh perundingan bipartit

Perselisihan hak atau perselisihan PHK pada prinsipnya dapat diupayakan penyelesaiannya melalui perundingan bipartit antara pekerja dan pengusaha. Catat hasil perundingan dan simpan risalah atau dokumen yang dibuat.

5. Minta bantuan instansi ketenagakerjaan

Jika perselisihan tidak terselesaikan, pekerja dapat mempertimbangkan pencatatan perselisihan pada instansi ketenagakerjaan yang berwenang untuk proses penyelesaian lebih lanjut sesuai peraturan.

6. Pertimbangkan penyelesaian melalui Pengadilan Hubungan Industrial

Apabila tahapan penyelesaian yang diwajibkan telah ditempuh tetapi perselisihan tetap tidak selesai, perkara dapat diteruskan ke Pengadilan Hubungan Industrial sesuai prosedur yang berlaku. Periksa tenggat waktu yang relevan, karena jenis perselisihan tertentu memiliki batas waktu untuk mengajukan gugatan.

Apakah Karyawan Harus Menandatangani Surat PHK atau Kesepakatan?

Pekerja perlu membaca seluruh isi dokumen sebelum menandatangani surat PHK, tanda terima pembayaran, atau kesepakatan penyelesaian. Periksa apakah dokumen hanya menyatakan penerimaan surat atau juga memuat persetujuan terhadap jumlah pembayaran dan penyelesaian seluruh tuntutan.

Jika terdapat klausul yang tidak dipahami atau jumlah pembayaran belum sesuai, pekerja dapat meminta penjelasan dan salinan dokumen terlebih dahulu. Jangan menganggap tanda tangan selalu sekadar formalitas, sebab isi dokumen dapat memengaruhi posisi hukum para pihak.

Dalam proses PHK yang diperselisihkan, penting untuk memahami prosedur dan akibat hukum setiap dokumen sebelum mengambil keputusan.

Dokumen yang Sebaiknya Disiapkan untuk Memeriksa Hak PHK

Untuk menilai apakah hak setelah PHK telah dibayarkan dengan benar, pekerja dapat mengumpulkan:

  1. Perjanjian kerja dan perubahan-perubahannya.
  2. Surat pengangkatan atau bukti mulai bekerja.
  3. Surat pemberitahuan atau keputusan PHK.
  4. Slip gaji dan bukti pembayaran upah.
  5. Data masa kerja dan komponen upah.
  6. Peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, jika tersedia.
  7. Rincian pembayaran kompensasi PHK dari perusahaan.
  8. Bukti komunikasi dan perundingan mengenai perselisihan.

Dokumen yang dibutuhkan dapat berbeda sesuai keadaan perkara. Simpan dokumen asli dengan aman dan gunakan salinan untuk komunikasi awal apabila memungkinkan.

Konsultasi Hukum Ketenagakerjaan dengan ABE Justice

Perselisihan mengenai PHK dapat melibatkan perbedaan penafsiran alasan pengakhiran hubungan kerja, penghitungan pesangon, masa kerja, uang penghargaan masa kerja, kompensasi PKWT, atau hak lain yang belum dibayarkan.

ABE Justice, S.H., M.H. & Partners menyediakan layanan konsultasi hukum untuk membantu pekerja maupun perusahaan memahami persoalan ketenagakerjaan, memeriksa dokumen, dan mempertimbangkan langkah penyelesaian berdasarkan peraturan yang relevan.

Konsultasi GRATIS melalui WhatsApp: 08214150135

Sampaikan ringkasan persoalan, status hubungan kerja (PKWT atau PKWTT), masa kerja, alasan PHK, serta hak yang menurut Anda belum dipenuhi. Hindari mengirimkan dokumen sensitif yang tidak diperlukan pada tahap konsultasi awal.

FAQ: Hak Karyawan Setelah Terkena PHK

Apakah karyawan tetap berhak mendapatkan pesangon setelah PHK?

Pekerja dapat berhak atas pesangon jika memenuhi ketentuan yang berlaku. Besaran akhirnya bergantung pada alasan PHK, masa kerja, dan faktor perhitungan yang ditentukan peraturan.

Apakah karyawan kontrak berhak atas kompensasi ketika terkena PHK?

Pekerja PKWT dapat berhak atas uang kompensasi sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Pengakhiran kontrak sebelum waktunya juga perlu diperiksa berdasarkan aturan PKWT dan keadaan kontrak.

Apa perbedaan pesangon dan uang penghargaan masa kerja?

Pesangon dan uang penghargaan masa kerja merupakan komponen yang berbeda. Pesangon dihitung berdasarkan masa kerja dengan tabel dasar yang diatur peraturan, sedangkan uang penghargaan masa kerja diberikan berdasarkan rentang masa kerja tertentu dan tetap bergantung pada ketentuan alasan PHK.

Bagaimana jika perusahaan meminta saya mengundurkan diri padahal saya tidak ingin resign?

Jangan langsung menyetujui atau menandatangani surat pengunduran diri jika isi dokumen tidak mencerminkan keadaan sebenarnya. Simpan bukti komunikasi dan mintalah penjelasan tertulis. Status pengakhiran hubungan kerja dan hak yang timbul dapat berbeda antara pengunduran diri sukarela dan PHK oleh perusahaan.

Apakah hak PHK dapat diperselisihkan jika perusahaan sudah membayar sebagian?

Bisa. Pekerja dapat memeriksa apakah jumlah yang dibayar telah sesuai dan apakah masih terdapat komponen hak yang belum dipenuhi. Simpan rincian pembayaran dan dokumen pendukung untuk menilai selisihnya.

Ke mana karyawan harus mengadu jika hak PHK tidak dibayar?

Pekerja dapat memulai dengan meminta rincian tertulis kepada perusahaan dan menempuh perundingan bipartit. Jika tidak tercapai penyelesaian, pekerja dapat menghubungi instansi ketenagakerjaan yang berwenang dan mengikuti mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Kesimpulan

Hak karyawan setelah terkena PHK tidak hanya berkaitan dengan pesangon. Pekerja juga perlu memeriksa kemungkinan uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, uang pisah dalam keadaan tertentu, kompensasi PKWT, pembayaran yang masih terutang, dan manfaat JKP jika memenuhi syarat.

Karena perhitungan ditentukan oleh alasan PHK, masa kerja, komponen upah, serta status hubungan kerja, setiap kasus perlu diperiksa berdasarkan dokumen dan ketentuan yang berlaku. Apabila perusahaan tidak memenuhi hak yang seharusnya diterima, pekerja dapat menempuh penyelesaian perselisihan sesuai prosedur hukum.

Artikel ini merupakan informasi umum, bukan pendapat hukum untuk perkara tertentu. Perhitungan dan langkah yang tepat perlu ditentukan berdasarkan dokumen, fakta, serta peraturan yang berlaku.


Ketahui hak karyawan setelah PHK, mulai dari pesangon, uang penghargaan masa kerja, penggantian hak, kompensasi PKWT, hingga cara menyelesaikan perselisihan.

ABE Justice

ABE Justice, S.H., M.H. & Partners Legal Excellence • Strategic Advocacy • Commitment to Justice Profesional • Berintegritas • Terpercaya ABE Justice, S.H., M.H. & Partners adalah kantor Pengacara, Advokat, dan Konsultan Hukum yang memberikan konsultasi, pendampingan, dan solusi hukum bagi masyarakat, keluarga, pelaku usaha, perusahaan, dan institusi di seluruh Indonesia. Dengan menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, kerahasiaan, dan etika profesi, kami menangani berbagai persoalan hukum melalui pendekatan litigasi maupun nonlitigasi secara strategis dan bertanggung jawab. ABE Justice — Solusi Hukum, Perlindungan Hak, Tegaknya Keadilan. WhatsApp: 0821-4150-135 | Layanan 24 Jam

Lihat Semua Postingan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *