Keputusan Pejabat Pemerintahan Merugikan Warga
Keputusan Pejabat Pemerintahan Merugikan Warga, Apa Upaya Hukumnya?
Keputusan pejabat pemerintahan dapat berdampak langsung terhadap hak dan kepentingan masyarakat. Contohnya, pencabutan izin usaha, pembatalan sertifikat atau keputusan administratif, penolakan permohonan yang seharusnya dipenuhi, pemberhentian dari jabatan, hingga keputusan pemerintah daerah yang menimbulkan kerugian bagi warga.
Dalam praktiknya, tidak semua keputusan pejabat pemerintahan dibuat sesuai ketentuan hukum. Ada keputusan yang diterbitkan tanpa kewenangan, tidak mengikuti prosedur, tidak mempertimbangkan fakta secara objektif, atau bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).
Apabila mengalami keadaan tersebut, warga masyarakat memiliki hak untuk mengajukan keberatan administratif, banding administratif, dan dalam kondisi tertentu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Lantas, bagaimana cara menggugat keputusan pejabat pemerintahan yang merugikan warga? Apa dasar hukumnya dan dokumen apa saja yang perlu dipersiapkan?
1. Apa yang Dimaksud Keputusan Pejabat Pemerintahan yang Merugikan Warga?
Keputusan pejabat pemerintahan yang merugikan warga adalah keputusan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menimbulkan akibat hukum dan berdampak negatif terhadap hak, kepentingan, atau kedudukan seseorang maupun badan hukum.
Keputusan tersebut dapat diterbitkan oleh berbagai badan atau pejabat pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Contohnya meliputi:
- Pencabutan izin usaha tanpa dasar hukum yang memadai.
- Penolakan permohonan perizinan yang tidak disertai alasan yang sah.
- Pembatalan keputusan administrasi yang sebelumnya telah memberikan hak kepada warga.
- Penerbitan keputusan yang berdampak pada hak atas tanah atau kepentingan masyarakat.
- Pemberhentian pegawai atau pejabat yang diduga tidak sesuai prosedur.
- Penetapan administratif yang merugikan hak seseorang.
- Tindakan pemerintah yang menghambat atau menghilangkan akses masyarakat terhadap pelayanan publik.
Namun, perlu dipahami bahwa tidak setiap keputusan pemerintah yang tidak disukai masyarakat otomatis merupakan keputusan yang melanggar hukum.
Untuk menentukan apakah keputusan tersebut dapat dipersoalkan, perlu diperiksa kewenangan pejabat, dasar hukum, prosedur penerbitan, substansi keputusan, serta dampak yang ditimbulkan.
2. Dasar Hukum Perlindungan Warga terhadap Keputusan Pemerintahan
Perlindungan hukum terhadap masyarakat yang dirugikan oleh keputusan atau tindakan pemerintah terutama diatur dalam peraturan mengenai administrasi pemerintahan dan peradilan tata usaha negara.
Beberapa dasar hukum yang relevan antara lain:
a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
UU Administrasi Pemerintahan menjadi dasar penting untuk mengatur kewenangan, prosedur, dan substansi keputusan serta tindakan badan atau pejabat pemerintahan.
Undang-undang ini telah mengalami perubahan, termasuk melalui UU Nomor 6 Tahun 2023.
Ketentuan yang relevan antara lain:
- Pasal 5 mengenai penyelenggaraan administrasi pemerintahan berdasarkan asas legalitas, perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan AUPB.
- Pasal 8 dan Pasal 9 mengenai penggunaan wewenang dan persyaratan keabsahan keputusan serta tindakan.
- Pasal 10 mengenai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.
- Pasal 17 dan Pasal 18 mengenai larangan penyalahgunaan wewenang.
- Pasal 52 mengenai syarat sahnya keputusan.
- Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 mengenai upaya administratif.
- Pasal 87 mengenai perluasan pemaknaan keputusan tata usaha negara.
b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
UU PTUN beserta perubahannya, termasuk UU Nomor 9 Tahun 2004 dan UU Nomor 51 Tahun 2009, mengatur kewenangan dan proses penyelesaian sengketa tata usaha negara melalui pengadilan.
c. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018
Perma Nomor 6 Tahun 2018 mengatur pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.
Peraturan ini penting untuk memahami hubungan antara keberatan, banding administratif, dan gugatan ke PTUN.
3. Kapan Keputusan Pejabat Pemerintahan Dapat Digugat?
Tidak semua keputusan pemerintah dapat langsung digugat ke PTUN. Harus diperiksa terlebih dahulu apakah objek sengketa termasuk dalam kewenangan peradilan tata usaha negara dan apakah persyaratan pengajuan gugatan telah terpenuhi.
Beberapa keadaan yang dapat menjadi dasar untuk mempersoalkan keputusan pemerintahan adalah sebagai berikut.
a. Keputusan dibuat tanpa kewenangan
Pejabat pemerintahan harus bertindak berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
Apabila suatu keputusan diterbitkan oleh pejabat yang tidak memiliki kewenangan, terdapat persoalan hukum yang dapat memengaruhi keabsahan keputusan tersebut.
b. Keputusan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
Keputusan pemerintahan harus mempunyai dasar hukum yang benar dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
Misalnya, pejabat menerbitkan keputusan pencabutan izin tanpa memenuhi persyaratan atau prosedur yang diwajibkan oleh peraturan terkait.
c. Keputusan tidak mengikuti prosedur
Dalam menerbitkan keputusan, pejabat pemerintahan wajib memperhatikan prosedur yang berlaku.
Apabila terdapat kewajiban memberikan pemberitahuan, melakukan pemeriksaan, meminta keterangan, atau memberikan kesempatan kepada pihak yang terkena dampak untuk menyampaikan pendapat, ketentuan tersebut perlu diperhatikan sesuai peraturan yang berlaku.
d. Keputusan bertentangan dengan AUPB
Pasal 10 UU Administrasi Pemerintahan mengatur sejumlah asas yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pemerintahan, antara lain:
- Asas kepastian hukum.
- Asas kemanfaatan.
- Asas ketidakberpihakan.
- Asas kecermatan.
- Asas tidak menyalahgunakan kewenangan.
- Asas keterbukaan.
- Asas kepentingan umum.
- Asas pelayanan yang baik.
Apabila keputusan diterbitkan dengan mengabaikan asas-asas tersebut, hal itu dapat menjadi dasar untuk mengajukan keberatan atau menggugat keputusan sesuai ketentuan hukum.
e. Terdapat penyalahgunaan wewenang
Pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan kewenangannya.
Pasal 17 dan Pasal 18 UU Administrasi Pemerintahan mengatur larangan penyalahgunaan wewenang, termasuk tindakan yang melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, atau bertindak sewenang-wenang.
Namun, penilaian mengenai adanya penyalahgunaan wewenang harus didasarkan pada fakta dan ketentuan hukum, bukan hanya karena keputusan tersebut menimbulkan kerugian bagi warga.
4. Apa Upaya Hukum Jika Keputusan Pemerintah Merugikan Warga?
Warga masyarakat yang merasa dirugikan dapat menempuh beberapa tahapan penyelesaian. Salah satu mekanisme utama yang diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan adalah upaya administratif.
a. Mengajukan keberatan administratif
Pasal 75 UU Administrasi Pemerintahan memberikan hak kepada warga masyarakat yang dirugikan oleh keputusan dan/atau tindakan pemerintahan untuk mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang bersangkutan.
Keberatan administratif pada dasarnya diajukan kepada badan atau pejabat yang menetapkan keputusan atau melakukan tindakan yang dipersoalkan.
Dalam surat keberatan, warga dapat menjelaskan:
- Identitas pihak yang mengajukan keberatan.
- Nomor dan tanggal keputusan yang dipersoalkan.
- Uraian mengenai kerugian yang dialami.
- Alasan keputusan dianggap bertentangan dengan hukum.
- Dasar peraturan perundang-undangan yang relevan.
- Permintaan untuk memperbaiki, mencabut, atau membatalkan keputusan sesuai kewenangan pejabat.
Berdasarkan Pasal 77 UU Administrasi Pemerintahan, keberatan atas keputusan pada prinsipnya diajukan paling lama 21 hari kerja sejak keputusan diumumkan oleh badan atau pejabat pemerintahan. Ketentuan mengenai keputusan yang tidak diumumkan dan keadaan khusus perlu diperiksa secara tersendiri.
Karena itu, warga sebaiknya tidak menunda pengajuan keberatan sambil menunggu kerugian semakin besar.
b. Mengajukan banding administratif
Apabila keberatan tidak diterima atau penyelesaiannya tidak memberikan perlindungan yang diharapkan, warga dapat mempertimbangkan banding administratif kepada atasan pejabat yang menetapkan keputusan.
Pasal 78 UU Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa banding terhadap keputusan diajukan paling lama 10 hari kerja sejak keputusan atas keberatan diterima.
Banding administratif harus disampaikan secara tertulis dengan menjelaskan alasan mengapa keputusan penyelesaian keberatan masih dianggap tidak sesuai hukum.
Namun, perlu diperhatikan bahwa peraturan sektoral tertentu dapat mengatur mekanisme dan tenggang waktu khusus. Oleh karena itu, ketentuan yang mengatur jenis keputusan yang disengketakan harus diperiksa terlebih dahulu.
c. Mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara
Jika upaya administratif tidak menyelesaikan persoalan, warga dapat mempertimbangkan gugatan ke PTUN sesuai ketentuan yang berlaku.
Pasal 76 UU Administrasi Pemerintahan memberikan dasar bagi warga masyarakat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan apabila tidak menerima penyelesaian banding administratif.
Selain itu, Perma Nomor 6 Tahun 2018 memberikan pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah ditempuhnya upaya administratif.
Gugatan dapat diarahkan untuk mempersoalkan keabsahan keputusan atau tindakan pemerintahan yang menjadi objek sengketa.
Dalam gugatan, penggugat perlu menjelaskan:
- Identitas penggugat dan tergugat.
- Keputusan atau tindakan yang menjadi objek sengketa.
- Kepentingan hukum yang dirugikan.
- Alasan keputusan atau tindakan bertentangan dengan hukum.
- Bukti yang mendukung dalil gugatan.
- Tuntutan atau petitum yang diminta kepada pengadilan.
Perlu diperhatikan bahwa tenggang waktu gugatan dan kewajiban menempuh upaya administratif harus diperiksa secara cermat. Jangan menganggap bahwa setiap perkara selalu mempunyai perhitungan waktu yang sama.
5. Apakah Semua Keputusan Pemerintah Bisa Digugat ke PTUN?
Tidak. Kewenangan PTUN memiliki batasan berdasarkan ketentuan hukum.
Secara umum, sengketa tata usaha negara berkaitan dengan keputusan atau tindakan pemerintahan yang menimbulkan akibat hukum dan memenuhi karakteristik objek sengketa dalam peraturan perundang-undangan.
Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan memperluas pemaknaan keputusan tata usaha negara, antara lain mencakup:
- Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual.
- Keputusan badan atau pejabat tata usaha negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya.
- Keputusan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan AUPB.
- Keputusan yang bersifat final dalam arti luas.
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum.
- Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.
Ketentuan tersebut memperluas cakupan objek yang dapat diperiksa dalam lingkungan peradilan tata usaha negara.
Meskipun demikian, perlu diperiksa pula apakah terdapat pengecualian, kewenangan pengadilan lain, atau mekanisme penyelesaian khusus yang ditentukan undang-undang.
6. Bagaimana Jika Kerugian Timbul dari Tindakan Nyata Pejabat Pemerintahan?
Tidak semua persoalan pemerintahan muncul dalam bentuk surat keputusan.
Dalam praktik, kerugian warga juga dapat timbul karena tindakan nyata atau tindakan faktual pejabat pemerintahan.
Contohnya:
- Pembongkaran bangunan tanpa prosedur yang sah.
- Penutupan akses jalan oleh aparat pemerintah tanpa dasar yang memadai.
- Penghentian pelayanan administrasi tanpa alasan hukum.
- Penguasaan atau penggunaan aset warga melalui tindakan pemerintahan yang dipersoalkan.
- Tindakan petugas pemerintahan yang menghambat hak warga untuk memperoleh pelayanan publik.
Pasal 1 angka 8 UU Administrasi Pemerintahan menjelaskan tindakan administrasi pemerintahan sebagai perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
Dengan demikian, warga yang dirugikan oleh tindakan faktual tidak selalu harus mencari surat keputusan tertulis terlebih dahulu.
Apabila tindakan tersebut termasuk dalam kewenangan peradilan tata usaha negara, warga dapat mempertimbangkan upaya administratif dan gugatan terhadap tindakan pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Bukti Apa yang Harus Disiapkan untuk Menggugat Keputusan Pemerintah?
Keberhasilan memperjuangkan hak melalui proses administrasi maupun pengadilan sangat dipengaruhi oleh kelengkapan bukti.
Warga yang merasa dirugikan sebaiknya mengumpulkan dokumen berikut:
a. Salinan keputusan pejabat pemerintahan
Dokumen ini menjadi salah satu bukti utama untuk mengetahui isi keputusan, pejabat yang menerbitkan, tanggal penerbitan, dasar hukum, dan akibat yang ditimbulkan.
b. Dokumen yang menunjukkan kepentingan hukum
Contohnya sertifikat tanah, izin usaha, surat kepemilikan, dokumen kepegawaian, perjanjian, atau dokumen lain yang menunjukkan hubungan hukum dengan objek keputusan.
c. Bukti kerugian
Bukti kerugian dapat berupa dokumen keuangan, bukti kehilangan hak, surat penolakan layanan, dokumentasi kerusakan, atau dokumen lain yang menunjukkan dampak keputusan.
d. Surat keberatan dan banding administratif
Simpan salinan surat yang telah diajukan, bukti penerimaan, tanda terima elektronik, serta jawaban dari pejabat pemerintahan.
e. Bukti komunikasi dan dokumentasi
Surat-menyurat, berita acara, foto, rekaman yang diperoleh secara sah, dan dokumen pendukung lainnya dapat membantu menjelaskan kronologi permasalahan.
f. Peraturan yang menjadi dasar keberatan
Identifikasi ketentuan yang seharusnya menjadi dasar penerbitan keputusan dan jelaskan bagian mana yang diduga tidak dipatuhi oleh pejabat.
8. Apakah Warga Bisa Meminta Ganti Rugi Akibat Keputusan Pemerintah?
Dalam keadaan tertentu, warga dapat mengajukan tuntutan ganti rugi apabila terdapat dasar hukum dan persyaratan yang terpenuhi.
UU Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa penyelesaian upaya administratif berkaitan dengan batal atau tidak sahnya keputusan, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.
Selain itu, dalam proses peradilan tata usaha negara, Pasal 53 UU PTUN memberikan dasar bagi pihak yang merasa kepentingannya dirugikan untuk mengajukan gugatan agar keputusan yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, disertai tuntutan yang diperbolehkan menurut hukum.
Pasal 97 UU PTUN juga mengatur bentuk putusan pengadilan, termasuk kewajiban yang dapat dibebankan kepada badan atau pejabat tata usaha negara sesuai jenis sengketa dan tuntutan yang diajukan.
Namun, ganti rugi tidak diberikan secara otomatis hanya karena warga merasa dirugikan. Harus diperiksa dasar tuntutan, hubungan sebab akibat, pembuktian kerugian, serta ketentuan khusus mengenai pelaksanaannya.
9. Contoh Kasus Keputusan Pejabat Pemerintahan yang Merugikan Warga
Misalnya, seorang pengusaha telah memperoleh izin usaha dari instansi pemerintah daerah dan menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan izin tersebut.
Beberapa waktu kemudian, pejabat pemerintahan menerbitkan keputusan pencabutan izin dengan alasan yang tidak dijelaskan secara memadai. Pengusaha tersebut tidak pernah memperoleh kesempatan untuk memberikan klarifikasi, sementara pencabutan izin mengakibatkan kegiatan usaha terhenti.
Dalam situasi seperti ini, pengusaha dapat melakukan beberapa langkah:
- Meminta salinan keputusan pencabutan izin dan dokumen yang menjadi dasar penerbitannya.
- Memeriksa apakah pejabat yang menerbitkan keputusan memiliki kewenangan.
- Memeriksa prosedur pencabutan izin berdasarkan peraturan sektoral.
- Mengumpulkan bukti kepemilikan izin dan kerugian yang dialami.
- Mengajukan keberatan administratif dalam tenggang waktu yang berlaku.
- Mengajukan banding administratif apabila diperlukan.
- Mempertimbangkan gugatan ke PTUN apabila upaya administratif tidak menyelesaikan persoalan dan persyaratan gugatan terpenuhi.
Contoh tersebut memperlihatkan bahwa warga mempunyai mekanisme hukum untuk mempersoalkan keputusan pemerintahan. Namun, penilaian akhir mengenai sah atau tidaknya keputusan berada pada pejabat atau lembaga peradilan yang berwenang sesuai prosedur hukum.
10. Hal yang Harus Diperhatikan Sebelum Mengajukan Gugatan ke PTUN
Sebelum mengajukan gugatan, terdapat beberapa hal penting yang harus diperiksa.
Pertama, pastikan objek sengketa termasuk kewenangan PTUN.
Tidak semua keputusan pemerintah dapat diperiksa melalui PTUN. Perlu ditentukan apakah objek sengketa merupakan keputusan atau tindakan pemerintahan yang termasuk dalam kompetensi pengadilan tersebut.
Kedua, periksa upaya administratif yang diwajibkan.
Jangan langsung mengajukan gugatan tanpa memeriksa apakah undang-undang atau peraturan sektoral mewajibkan keberatan dan banding administratif terlebih dahulu.
Ketiga, perhatikan tenggang waktu.
Tenggang waktu pengajuan keberatan, banding, dan gugatan dapat berbeda. Keterlambatan berpotensi menyebabkan gugatan tidak dapat diterima.
Keempat, susun alasan gugatan secara jelas.
Gugatan harus menguraikan secara terstruktur kewenangan pejabat, prosedur penerbitan keputusan, substansi keputusan, AUPB, kerugian, dan hubungan antara keputusan dengan kerugian yang dialami.
Kelima, periksa kemungkinan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan.
Dalam keadaan tertentu, penggugat dapat meminta penundaan pelaksanaan keputusan yang disengketakan berdasarkan ketentuan hukum acara PTUN. Permohonan ini harus memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak otomatis dikabulkan pengadilan.
Perlu diingat bahwa pengajuan keberatan atau gugatan pada prinsipnya tidak otomatis menghentikan pelaksanaan keputusan. Pasal 75 ayat (3) UU Administrasi Pemerintahan mengatur pengecualian tertentu, termasuk apabila ditentukan lain oleh undang-undang atau pelaksanaan keputusan menimbulkan kerugian yang lebih besar.
FAQ: Pertanyaan yang Sering Diajukan
1. Apakah keputusan pejabat pemerintah yang merugikan warga bisa digugat?
Bisa, apabila keputusan tersebut memenuhi kriteria objek sengketa yang menjadi kewenangan PTUN dan terdapat kepentingan hukum yang dirugikan. Pengajuan gugatan harus memperhatikan upaya administratif serta tenggang waktu yang berlaku.
2. Apakah harus mengajukan keberatan sebelum menggugat ke PTUN?
Pada prinsipnya, penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan melalui PTUN harus memperhatikan kewajiban menempuh upaya administratif sesuai UU Administrasi Pemerintahan dan Perma Nomor 6 Tahun 2018. Ketentuan khusus untuk jenis keputusan tertentu juga harus diperiksa.
3. Berapa lama waktu mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat pemerintah?
Pasal 77 UU Administrasi Pemerintahan pada prinsipnya mengatur jangka waktu paling lama 21 hari kerja sejak keputusan diumumkan. Perhitungan untuk keputusan yang tidak diumumkan dan keadaan khusus harus diperiksa berdasarkan ketentuan yang berlaku.
4. Apakah warga dapat menggugat tindakan pejabat pemerintah yang tidak berupa surat keputusan?
Dalam kondisi tertentu, bisa. Tindakan faktual pemerintahan dapat termasuk dalam cakupan sengketa administrasi pemerintahan. Dasar hukum dan kompetensi pengadilan harus diperiksa berdasarkan sifat tindakan dan akibat hukumnya.
5. Apakah warga dapat meminta ganti rugi kepada pemerintah?
Dapat dipertimbangkan apabila terdapat dasar hukum, kerugian yang dapat dibuktikan, dan persyaratan tuntutan terpenuhi. Ganti rugi tidak diberikan secara otomatis.
6. Apakah keputusan pejabat pemerintah yang tidak adil otomatis batal?
Tidak otomatis. Keabsahan keputusan harus dinilai berdasarkan kewenangan, prosedur, substansi, peraturan perundang-undangan, dan AUPB. Pembatalan atau pernyataan tidak sah harus ditempuh melalui mekanisme yang berwenang.
7. Apakah menggunakan pengacara diperlukan untuk menggugat keputusan pemerintah?
Tidak selalu diwajibkan, tetapi pendampingan advokat dapat membantu memeriksa objek sengketa, menghitung tenggang waktu, menyusun keberatan, menyiapkan bukti, dan merumuskan gugatan sesuai hukum acara PTUN.
Konsultasi Hukum Sengketa Administrasi Pemerintahan dan PTUN
Keputusan pejabat pemerintahan yang merugikan warga perlu ditangani dengan pemeriksaan hukum yang cermat. Kesalahan menentukan objek sengketa, melewatkan tenggang waktu, atau tidak menempuh prosedur administratif yang diwajibkan dapat memengaruhi proses penyelesaian perkara.
ABE Justice, S.H., M.H. & Partners menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan hukum dalam perkara administrasi pemerintahan, termasuk:
- Pemeriksaan dan analisis keputusan pejabat pemerintahan.
- Penyusunan keberatan dan banding administratif.
- Sengketa perizinan dan keputusan pemerintah daerah.
- Sengketa kepegawaian dan keputusan administrasi.
- Gugatan pembatalan keputusan tata usaha negara.
- Pendampingan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
- Analisis tindakan faktual pemerintah yang merugikan masyarakat.
Konsultasi GRATIS melalui WhatsApp: 08214150135
Layanan konsultasi tersedia bagi individu, pelaku usaha, perusahaan, dan masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum di seluruh Indonesia.
Disclaimer: Artikel ini merupakan informasi hukum umum dan bukan pendapat hukum untuk perkara tertentu. Penentuan upaya hukum memerlukan pemeriksaan keputusan, kronologi, dokumen, peraturan sektoral, serta tenggang waktu yang berlaku.
