Mitra Bisnis Ingkar Janji
Mitra Bisnis Ingkar Janji: Bagaimana Melindungi Kepentingan Perusahaan?
Kerja sama bisnis dibangun atas dasar kepercayaan, kesepakatan, dan komitmen untuk memenuhi kewajiban masing-masing pihak. Namun, dalam praktiknya, tidak semua mitra bisnis menjalankan kesepakatan sebagaimana yang telah diperjanjikan.
Ada mitra yang terlambat membayar kewajiban, tidak menyerahkan barang sesuai pesanan, mengingkari pembagian keuntungan, menghentikan pekerjaan tanpa alasan yang jelas, atau menggunakan dana perusahaan tidak sesuai tujuan kerja sama.
Kondisi tersebut dapat mengganggu arus kas, operasional, reputasi, bahkan keberlangsungan perusahaan.
Dalam hukum Indonesia, tindakan tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dapat dikategorikan sebagai wanprestasi atau ingkar janji apabila unsur-unsurnya terpenuhi. Perusahaan yang dirugikan dapat menuntut pemenuhan perjanjian, meminta ganti rugi, atau menempuh langkah hukum lainnya berdasarkan isi kontrak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lantas, bagaimana cara perusahaan melindungi kepentingannya ketika mitra bisnis ingkar janji? Apa yang harus dilakukan sebelum mengajukan gugatan? Dan apakah setiap pelanggaran perjanjian dapat dilaporkan sebagai tindak pidana?
1. Apa yang Dimaksud Mitra Bisnis Ingkar Janji?
Mitra bisnis ingkar janji merupakan keadaan ketika salah satu pihak dalam hubungan kerja sama tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian.
Dalam hukum perdata, kondisi tersebut dikenal dengan istilah wanprestasi.
Pasal 1234 KUHPerdata menjelaskan bahwa suatu perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.
Dengan demikian, kewajiban dalam kerja sama bisnis tidak selalu berupa pembayaran uang. Kewajiban dapat berbentuk penyerahan barang, penyelesaian pekerjaan, pemberian layanan, penyediaan fasilitas, atau kewajiban untuk tidak melakukan tindakan tertentu.
Contoh mitra bisnis yang melakukan wanprestasi antara lain:
- Tidak membayar tagihan sesuai waktu yang disepakati.
- Tidak menyerahkan barang sesuai spesifikasi dan jumlah dalam kontrak.
- Terlambat menyelesaikan pekerjaan tanpa alasan yang dapat dibenarkan.
- Tidak memberikan laporan keuangan sebagaimana diwajibkan dalam perjanjian.
- Menggunakan dana kerja sama di luar tujuan yang disepakati.
- Mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain tanpa persetujuan apabila persetujuan tersebut diwajibkan.
- Menghentikan kerja sama secara sepihak tanpa dasar yang sah.
- Melakukan tindakan yang secara tegas dilarang dalam kontrak.
Namun, tidak setiap perbedaan pendapat atau kegagalan bisnis otomatis merupakan wanprestasi. Harus diperiksa terlebih dahulu kewajiban yang disepakati, bentuk pelanggarannya, penyebab kegagalan, serta ketentuan kontrak yang berlaku.
2. Apa Saja Bentuk Wanprestasi dalam Kerja Sama Bisnis?
Dalam hubungan komersial, wanprestasi dapat muncul dalam beberapa bentuk.
a. Tidak melaksanakan kewajiban sama sekali
Contohnya, perusahaan telah menerima pembayaran dari mitra bisnis untuk pengadaan barang, tetapi tidak pernah menyerahkan barang tersebut dan tidak memberikan penyelesaian sesuai kontrak.
b. Melaksanakan kewajiban tetapi tidak sesuai perjanjian
Misalnya, pemasok menyerahkan barang dengan spesifikasi, kualitas, atau jumlah yang berbeda dari pesanan yang telah disepakati.
c. Melaksanakan kewajiban tetapi terlambat
Contohnya, kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaan pada tanggal yang telah ditentukan sehingga perusahaan mengalami keterlambatan operasional dan kerugian.
d. Melakukan tindakan yang dilarang dalam perjanjian
Misalnya, mitra bisnis membocorkan informasi rahasia perusahaan, menggunakan merek tanpa izin, atau mengalihkan hak dan kewajiban kontraktual tanpa persetujuan yang diwajibkan.
Bentuk wanprestasi tersebut perlu dibuktikan dengan dokumen perjanjian, bukti pelaksanaan kerja sama, komunikasi para pihak, dan bukti kerugian.
3. Dasar Hukum untuk Melindungi Kepentingan Perusahaan
Perusahaan yang dirugikan oleh mitra bisnis dapat menggunakan sejumlah ketentuan hukum perdata sebagai dasar untuk mempertahankan haknya.
a. Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sah perjanjian
Pasal 1320 KUHPerdata mengatur empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:
- Kesepakatan para pihak.
- Kecakapan untuk membuat perikatan.
- Suatu hal tertentu.
- Sebab yang tidak terlarang.
Keabsahan perjanjian menjadi penting karena hak dan kewajiban para pihak pada umumnya bersumber dari kesepakatan yang sah.
b. Pasal 1338 KUHPerdata tentang kekuatan mengikat perjanjian
Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Pelaksanaannya juga harus dilakukan dengan iktikad baik.
Ketentuan ini menjadi dasar bahwa mitra bisnis wajib melaksanakan kewajiban sesuai kontrak.
c. Pasal 1238 KUHPerdata tentang keadaan lalai
Pasal 1238 KUHPerdata mengatur bahwa debitur dinyatakan lalai melalui surat perintah atau akta sejenis, atau berdasarkan ketentuan perikatan itu sendiri apabila lewatnya waktu yang ditentukan menyebabkan debitur dianggap lalai.
Artinya, perusahaan perlu memeriksa apakah kontrak telah menentukan batas waktu pemenuhan kewajiban dan akibat hukum apabila batas waktu tersebut terlampaui.
d. Pasal 1243 KUHPerdata tentang ganti rugi
Pasal 1243 KUHPerdata menjadi dasar tuntutan penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya perikatan dalam kondisi yang ditentukan oleh undang-undang.
Tuntutan ganti rugi perlu didukung bukti mengenai kewajiban yang dilanggar, kelalaian atau keadaan wanprestasi, serta kerugian yang mempunyai hubungan dengan pelanggaran tersebut.
e. Pasal 1267 KUHPerdata tentang pilihan tuntutan
Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, Pasal 1267 KUHPerdata memberikan dasar bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan perikatan atau pembatalan perjanjian, disertai tuntutan ganti rugi sesuai persyaratan hukum.
Pilihan tuntutan harus disesuaikan dengan isi kontrak dan kepentingan perusahaan.
4. Langkah Pertama: Periksa Kontrak dan Seluruh Dokumen Kerja Sama
Ketika mitra bisnis mulai tidak memenuhi kewajibannya, perusahaan sebaiknya tidak langsung mengambil tindakan yang dapat memperburuk hubungan hukum.
Langkah pertama adalah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kontrak dan dokumen pendukung.
Beberapa hal yang harus diperiksa meliputi:
a. Identitas dan kewenangan para pihak
Pastikan pihak yang menandatangani perjanjian memiliki kewenangan untuk mewakili perusahaan atau badan usaha.
Apabila mitra bisnis merupakan perseroan terbatas, periksa identitas perseroan dan kapasitas pihak yang bertindak mewakilinya.
b. Objek dan ruang lingkup kerja sama
Pastikan kewajiban masing-masing pihak dijelaskan secara terukur, termasuk jenis barang, pekerjaan, layanan, nilai transaksi, dan standar hasil yang harus dipenuhi.
c. Jangka waktu pelaksanaan
Periksa tanggal mulai, batas waktu penyelesaian, tahapan pekerjaan, dan ketentuan perpanjangan.
d. Klausul pembayaran
Periksa jadwal pembayaran, persyaratan penagihan, dokumen pendukung, mekanisme pembayaran, serta ketentuan denda apabila disepakati secara sah.
e. Klausul wanprestasi dan pengakhiran
Perhatikan apakah kontrak mengatur bentuk pelanggaran, pemberitahuan kelalaian, kesempatan memperbaiki pelanggaran, hak mengakhiri perjanjian, dan konsekuensi hukumnya.
f. Klausul penyelesaian sengketa
Periksa apakah kontrak menentukan penyelesaian melalui negosiasi, mediasi, pengadilan negeri, atau arbitrase.
Klausul ini penting karena dapat memengaruhi jalur penyelesaian sengketa yang harus ditempuh perusahaan.
5. Kumpulkan Bukti Sebelum Mengambil Langkah Hukum
Dalam sengketa bisnis, bukti memiliki peranan penting untuk menunjukkan adanya hubungan hukum, pelanggaran kewajiban, dan kerugian yang dialami perusahaan.
Dokumen yang sebaiknya disiapkan antara lain:
- Perjanjian kerja sama atau kontrak bisnis.
- Addendum atau perubahan perjanjian.
- Purchase Order (PO) dan invoice.
- Bukti transfer dan pembayaran.
- Berita acara serah terima barang atau pekerjaan.
- Laporan progres pekerjaan.
- Surat elektronik dan komunikasi resmi.
- Notulen rapat atau kesepakatan tertulis.
- Bukti pengiriman barang dan dokumen logistik.
- Laporan keuangan yang berkaitan dengan kerugian.
- Bukti lain yang menunjukkan pelanggaran kewajiban mitra bisnis.
Untuk dokumen elektronik, perusahaan sebaiknya menyimpan file asli, riwayat komunikasi, metadata yang tersedia, dan salinan cadangan secara aman.
Hindari mengubah, menghapus, atau memanipulasi dokumen karena dapat mengganggu pembuktian.
Pasal 1865 KUHPerdata pada prinsipnya mengatur bahwa pihak yang mengaku memiliki hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya wajib membuktikan hal tersebut.
Karena itu, perusahaan perlu menyiapkan bukti yang saling mendukung, bukan hanya mengandalkan pernyataan bahwa mitra bisnis telah ingkar janji.
6. Mengirimkan Somasi kepada Mitra Bisnis
Setelah menemukan adanya pelanggaran kewajiban, perusahaan dapat mempertimbangkan pengiriman somasi atau teguran hukum secara tertulis.
Somasi bertujuan meminta mitra bisnis memenuhi kewajibannya sekaligus memberikan pemberitahuan bahwa perusahaan mempersoalkan pelaksanaan perjanjian.
Somasi dapat memuat:
- Identitas perusahaan yang mengirimkan somasi.
- Identitas mitra bisnis yang dituju.
- Nomor dan tanggal perjanjian.
- Uraian kewajiban yang belum dipenuhi.
- Kronologi pelanggaran.
- Dasar hukum dan klausul kontrak yang relevan.
- Permintaan untuk memenuhi kewajiban atau melakukan perbaikan.
- Tenggang waktu penyelesaian yang wajar atau sesuai kontrak.
- Pemberitahuan mengenai langkah hukum yang akan dipertimbangkan apabila kewajiban tetap tidak dipenuhi.
Perlu diperhatikan bahwa hukum tidak menetapkan kewajiban universal untuk mengirimkan tiga kali somasi dalam setiap perkara wanprestasi.
Berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata, keadaan lalai dapat timbul melalui surat perintah atau akta sejenis, maupun karena lewatnya waktu yang ditentukan dalam perikatan itu sendiri.
Dengan demikian, isi kontrak dan keadaan konkret harus diperiksa untuk menentukan apakah somasi diperlukan dan kapan kelalaian dianggap terjadi.
7. Apakah Perusahaan Bisa Menuntut Ganti Rugi?
Bisa, sepanjang terdapat dasar hukum dan unsur tuntutan dapat dibuktikan.
Pasal 1243 KUHPerdata memberikan dasar untuk menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan dalam kondisi yang diatur undang-undang.
Dalam kerja sama bisnis, kerugian yang dapat dipertimbangkan antara lain:
a. Biaya yang telah dikeluarkan
Misalnya biaya pengadaan barang, biaya pengiriman, biaya tenaga kerja, atau biaya operasional yang dikeluarkan karena pelaksanaan kontrak.
b. Kerugian nyata
Contohnya pembayaran yang telah dilakukan tetapi barang atau pekerjaan yang dijanjikan tidak diterima sesuai ketentuan.
c. Keuntungan yang seharusnya diperoleh
Dalam kondisi yang memenuhi persyaratan hukum, perusahaan dapat mempertimbangkan tuntutan atas keuntungan yang seharusnya diperoleh apabila perjanjian dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Namun, keuntungan yang diharapkan tidak otomatis dapat dituntut. Dasar perhitungan, hubungan sebab akibat, dan pembuktiannya perlu diperiksa.
Perusahaan sebaiknya menyusun perhitungan kerugian secara rinci, didukung dokumen transaksi, laporan keuangan, dan bukti lainnya.
8. Apakah Perusahaan Bisa Membatalkan atau Mengakhiri Perjanjian?
Dalam keadaan tertentu, perusahaan dapat menuntut pembatalan perjanjian atau melakukan pengakhiran kerja sama berdasarkan ketentuan kontrak dan hukum yang berlaku.
Pasal 1267 KUHPerdata memberikan dasar bagi pihak yang dirugikan untuk meminta pemenuhan perikatan atau pembatalan perjanjian disertai ganti rugi sesuai keadaan hukumnya.
Namun, perusahaan perlu membedakan antara:
- Pengakhiran perjanjian berdasarkan klausul kontrak.
- Pembatalan perjanjian melalui mekanisme hukum.
- Pengakhiran berdasarkan kesepakatan para pihak.
- Pengakhiran karena keadaan atau alasan yang ditentukan undang-undang.
Sebelum menghentikan kerja sama secara sepihak, perusahaan harus memeriksa apakah terdapat kewajiban pemberitahuan, masa perbaikan pelanggaran, prosedur pengakhiran, atau konsekuensi pembayaran tertentu.
Tindakan mengakhiri kontrak tanpa dasar yang tepat justru dapat menimbulkan sengketa baru dan membuka kemungkinan pihak lain mengajukan tuntutan.
9. Apakah Sengketa Mitra Bisnis Bisa Diselesaikan Melalui Pengadilan atau Arbitrase?
Jalur penyelesaian sengketa bergantung pada perjanjian dan sifat hubungan hukum para pihak.
a. Negosiasi dan mediasi
Negosiasi dapat dilakukan untuk mencari penyelesaian tanpa proses pengadilan.
Misalnya, para pihak menyepakati pembayaran secara bertahap, penyerahan barang pengganti, perubahan jadwal pekerjaan, atau pengakhiran kerja sama dengan penyelesaian kewajiban tertentu.
Kesepakatan hasil negosiasi sebaiknya dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang.
Mediasi juga dapat digunakan untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan dengan bantuan pihak ketiga yang netral.
b. Mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri
Jika penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil dan sengketa termasuk kewenangan peradilan umum, perusahaan dapat mempertimbangkan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri yang berwenang.
Gugatan dapat memuat tuntutan:
- Menyatakan mitra bisnis telah melakukan wanprestasi.
- Meminta pemenuhan kewajiban sesuai perjanjian.
- Meminta pembayaran kewajiban yang tertunggak.
- Menuntut ganti rugi berdasarkan dasar hukum yang dapat dibuktikan.
- Meminta pembatalan perjanjian apabila memenuhi persyaratan.
- Meminta tindakan lain yang diperbolehkan hukum sesuai keadaan perkara.
Penentuan pengadilan yang berwenang perlu memperhatikan ketentuan kompetensi relatif, klausul pilihan domisili, dan aturan khusus yang berlaku.
c. Menempuh penyelesaian melalui arbitrase
Apabila kontrak memuat perjanjian arbitrase yang sah, sengketa yang termasuk dalam cakupan klausul tersebut pada prinsipnya diselesaikan melalui arbitrase sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Arbitrase dapat menjadi pilihan bagi perusahaan yang menginginkan penyelesaian sengketa melalui forum di luar pengadilan negeri.
Namun, perusahaan perlu memeriksa klausul arbitrase, lembaga yang dipilih, tempat arbitrase, bahasa, biaya, dan aturan prosedur yang disepakati.
10. Apakah Mitra Bisnis yang Ingkar Janji Bisa Dilaporkan Secara Pidana?
Tidak setiap wanprestasi dapat diproses sebagai tindak pidana.
Pada prinsipnya, kegagalan memenuhi kewajiban kontrak merupakan persoalan perdata apabila sengketa hanya berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian.
Namun, suatu hubungan bisnis dapat mengandung unsur pidana apabila terdapat perbuatan yang secara terpisah memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan hukum.
Contohnya, apabila sejak awal kerja sama dilakukan dengan menggunakan identitas palsu, dokumen palsu, rangkaian kebohongan, atau tipu muslihat untuk memperoleh uang atau keuntungan secara melawan hukum, keadaan tersebut dapat memerlukan pemeriksaan pidana.
Sejak 2 Januari 2026, ketentuan pidana umum mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Karena itu, penilaian harus memperhatikan waktu terjadinya perbuatan, ketentuan pidana yang berlaku, unsur tindak pidana, dan bukti yang tersedia.
Perusahaan tidak sebaiknya menggunakan laporan pidana semata-mata sebagai tekanan untuk menagih utang atau memaksa mitra bisnis memenuhi kontrak. Harus ada dasar faktual dan hukum yang mendukung dugaan tindak pidana tersebut.
11. Bagaimana Perusahaan Mencegah Mitra Bisnis Ingkar Janji?
Perlindungan kepentingan perusahaan sebaiknya dilakukan sejak sebelum kerja sama dimulai, bukan hanya setelah sengketa terjadi.
Beberapa langkah pencegahan yang dapat diterapkan adalah:
a. Melakukan pemeriksaan latar belakang mitra bisnis
Periksa legalitas badan usaha, identitas pengurus, kewenangan penandatangan, reputasi, kemampuan keuangan, dan pengalaman kerja sama.
b. Membuat kontrak secara tertulis
Hindari hanya mengandalkan kesepakatan lisan untuk transaksi yang memiliki nilai atau risiko besar.
Kontrak harus menjelaskan hak dan kewajiban secara terukur.
c. Menetapkan jadwal dan indikator pelaksanaan
Tentukan target pekerjaan, tenggat waktu, standar kualitas, tahapan pembayaran, serta dokumen yang menjadi bukti penyelesaian.
d. Mengatur konsekuensi wanprestasi
Cantumkan ketentuan mengenai keterlambatan, denda apabila disepakati, ganti rugi, pemberitahuan kelalaian, kesempatan memperbaiki pelanggaran, dan pengakhiran kontrak.
e. Memasukkan klausul kerahasiaan
Untuk kerja sama yang melibatkan informasi bisnis, data pelanggan, strategi pemasaran, atau rahasia perusahaan, pertimbangkan klausul kerahasiaan dan pembatasan penggunaan informasi.
f. Menentukan mekanisme penyelesaian sengketa
Pastikan kontrak menjelaskan apakah sengketa diselesaikan melalui negosiasi, mediasi, pengadilan, atau arbitrase.
g. Melakukan evaluasi pelaksanaan kerja sama
Perusahaan perlu memantau kewajiban mitra bisnis secara berkala, menyimpan bukti komunikasi, dan mendokumentasikan setiap perubahan kesepakatan melalui addendum atau dokumen tertulis.
Langkah-langkah tersebut dapat membantu mengurangi risiko sengketa dan memperkuat posisi hukum perusahaan apabila terjadi pelanggaran kontrak.
12. Contoh Kasus: Mitra Bisnis Tidak Memenuhi Kesepakatan Kerja Sama
Misalnya, PT A menjalin kerja sama dengan PT B untuk pengadaan bahan baku produksi.
Dalam perjanjian disepakati bahwa PT B wajib mengirimkan bahan baku dalam jumlah tertentu setiap bulan. PT A telah melakukan pembayaran sesuai jadwal, tetapi PT B hanya mengirimkan sebagian barang dan tidak memberikan kepastian mengenai kekurangannya.
Akibatnya, kegiatan produksi PT A terganggu dan perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mendapatkan bahan baku dari pemasok lain.
Dalam keadaan tersebut, PT A dapat melakukan langkah berikut:
- Memeriksa kontrak dan kewajiban pengiriman PT B.
- Mengumpulkan bukti pembayaran, PO, invoice, dan dokumen pengiriman.
- Membuat kronologi keterlambatan dan kekurangan barang.
- Menghitung kerugian yang dapat dibuktikan.
- Mengirimkan somasi agar PT B memenuhi kewajibannya.
- Melakukan negosiasi atau mediasi apabila masih terdapat peluang penyelesaian.
- Mengajukan gugatan wanprestasi atau menggunakan mekanisme arbitrase apabila persyaratan dan klausul kontrak mendukungnya.
Contoh tersebut menunjukkan bahwa perusahaan harus membangun langkah hukum berdasarkan dokumen dan bukti, bukan semata-mata berdasarkan dugaan bahwa mitra bisnis tidak memiliki iktikad baik.
FAQ: Pertanyaan yang Sering Diajukan
1. Apakah mitra bisnis yang tidak memenuhi perjanjian dapat digugat?
Bisa. Apabila terdapat perjanjian yang sah dan pihak tersebut tidak memenuhi kewajibannya tanpa alasan hukum yang dapat dibenarkan, perusahaan dapat mempertimbangkan gugatan wanprestasi.
2. Apakah perusahaan harus mengirimkan somasi sebelum menggugat mitra bisnis?
Somasi dapat diperlukan untuk menyatakan pihak yang berkewajiban berada dalam keadaan lalai. Namun, Pasal 1238 KUHPerdata juga mengakui keadaan lalai yang timbul karena lewatnya waktu yang ditentukan dalam perikatan itu sendiri. Oleh karena itu, periksa ketentuan kontrak dan sifat kewajibannya.
3. Apakah perusahaan dapat meminta ganti rugi akibat mitra bisnis ingkar janji?
Bisa, sepanjang terdapat dasar hukum, hubungan sebab akibat, dan kerugian yang dapat dibuktikan. Pasal 1243 KUHPerdata menjadi salah satu dasar tuntutan penggantian biaya, kerugian, dan bunga.
4. Bagaimana jika perjanjian kerja sama hanya dibuat secara lisan?
Perjanjian lisan pada prinsipnya dapat memiliki kekuatan hukum apabila memenuhi syarat sah perjanjian. Namun, pembuktiannya dapat lebih sulit. Karena itu, dokumen transaksi, bukti pembayaran, komunikasi, dan saksi dapat menjadi penting.
5. Apakah perusahaan dapat menghentikan kerja sama secara sepihak?
Hal tersebut bergantung pada isi kontrak, alasan pengakhiran, dan ketentuan hukum yang berlaku. Perusahaan perlu memeriksa prosedur pengakhiran dan konsekuensinya agar tidak justru dianggap melakukan wanprestasi.
6. Apakah wanprestasi merupakan tindak pidana penipuan?
Tidak otomatis. Wanprestasi pada dasarnya merupakan persoalan perdata. Tindak pidana penipuan harus memenuhi unsur pidana tersendiri dan didukung bukti yang relevan.
7. Apakah perusahaan dapat menggunakan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa bisnis?
Bisa apabila terdapat perjanjian arbitrase yang sah dan sengketa tersebut termasuk dalam cakupannya. Arbitrase diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Konsultasi Hukum Sengketa Bisnis dan Wanprestasi Perusahaan
Mitra bisnis yang tidak memenuhi kewajibannya dapat menimbulkan kerugian finansial dan mengganggu kelangsungan kegiatan perusahaan. Karena itu, setiap sengketa kerja sama perlu ditangani dengan analisis kontrak, pemeriksaan bukti, dan strategi penyelesaian yang tepat.
ABE Justice, S.H., M.H. & Partners menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan hukum untuk kepentingan individu, pelaku usaha, dan perusahaan, termasuk:
- Analisis dan pemeriksaan perjanjian bisnis.
- Penanganan sengketa kerja sama perusahaan.
- Pendampingan perkara wanprestasi.
- Penyusunan somasi dan tanggapan somasi.
- Tuntutan pemenuhan kewajiban dan ganti rugi.
- Sengketa pembayaran dan pengadaan barang atau jasa.
- Penyelesaian sengketa melalui negosiasi, mediasi, pengadilan, dan arbitrase sesuai kewenangan.
Konsultasi GRATIS melalui WhatsApp: 08214150135
Layanan konsultasi tersedia bagi perusahaan, pelaku usaha, dan individu di seluruh Indonesia serta untuk kebutuhan hukum yang berkaitan dengan kepentingan WNI dan WNA.
Disclaimer: Artikel ini merupakan informasi hukum umum dan bukan pendapat hukum untuk perkara tertentu. Penentuan langkah hukum memerlukan pemeriksaan kontrak, kronologi, bukti pelaksanaan kerja sama, kerugian, serta klausul penyelesaian sengketa.
