Gaji Ditahan oleh Perusahaan
Gaji Ditahan oleh Perusahaan, Apa Langkah Hukum yang Bisa Dilakukan Pekerja?
Gaji merupakan hak pekerja yang wajib dibayarkan perusahaan sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Karena itu, perusahaan tidak seharusnya menahan, menunda, atau tidak membayarkan upah secara sepihak tanpa dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam praktik hubungan industrial, persoalan gaji yang tidak dibayarkan dapat terjadi karena berbagai alasan. Misalnya, perusahaan mengalami kesulitan keuangan, pekerja dituduh melakukan pelanggaran, terjadi perselisihan dengan atasan, pekerja mengundurkan diri, atau perusahaan sengaja menunda pembayaran tanpa memberikan penjelasan yang jelas.
Pekerja perlu memahami bahwa hak atas upah tidak serta-merta hilang hanya karena sedang terjadi perselisihan dengan perusahaan. Ada langkah hukum yang dapat ditempuh, mulai dari meminta klarifikasi secara tertulis, melakukan perundingan bipartit, mengadukan persoalan kepada instansi ketenagakerjaan, hingga mengajukan perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial.
1. Apakah Perusahaan Boleh Menahan Gaji Pekerja?
Pada prinsipnya, perusahaan wajib membayar upah sesuai kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban tersebut merupakan bagian mendasar dari hubungan kerja.
Saat ini, salah satu dasar hukum yang perlu diperhatikan adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Pasal 135 ayat (1) mengatur bahwa hak pekerja atas upah timbul sejak adanya hubungan kerja dan berakhir ketika hubungan kerja putus. Pasal 135 ayat (3) juga mewajibkan pemberi kerja membayar upah sesuai kesepakatan.
Dengan demikian, apabila pekerja telah melaksanakan kewajibannya, tetapi perusahaan tidak membayarkan upah yang telah menjadi haknya, keadaan tersebut dapat menjadi perselisihan hak dalam hubungan industrial.
Namun, perlu dibedakan antara menahan seluruh gaji, melakukan pemotongan upah yang diperbolehkan hukum, dan menunda pembayaran karena tanggal pembayaran belum tiba. Penilaian hukumnya harus memperhatikan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, serta ketentuan pengupahan yang berlaku.
2. Alasan Perusahaan Menahan Gaji dan Penilaian Hukumnya
Beberapa alasan yang sering digunakan perusahaan untuk menahan atau tidak membayar gaji antara lain:
a. Pekerja dianggap melakukan pelanggaran
Perusahaan mungkin beralasan bahwa pekerja melakukan kesalahan, melanggar tata tertib, atau menyebabkan kerugian. Akan tetapi, tuduhan pelanggaran tidak dengan sendirinya menghapus kewajiban perusahaan untuk membayar upah yang telah menjadi hak pekerja.
Apabila perusahaan hendak menjatuhkan sanksi atau melakukan pemotongan, harus diperiksa dasar pengaturannya, prosedur yang berlaku, dan apakah tindakan tersebut sesuai ketentuan hukum.
b. Pekerja mengundurkan diri sebelum menyelesaikan pekerjaan
Pengunduran diri atau persoalan serah terima pekerjaan tidak otomatis menghapus hak atas upah yang telah diperoleh selama hubungan kerja. Perusahaan tetap harus menghitung dan menyelesaikan hak pekerja sesuai ketentuan yang berlaku.
c. Perusahaan mengalami kesulitan keuangan
Kesulitan keuangan perusahaan tidak serta-merta menghilangkan kewajiban membayar upah. Kondisi usaha dapat menjadi fakta yang perlu diperhatikan dalam penyelesaian perselisihan, tetapi bukan alasan otomatis untuk menghapus hak pekerja.
d. Pekerja dituduh menyebabkan kerugian perusahaan
Apabila perusahaan menganggap pekerja memiliki utang atau kewajiban ganti rugi, persoalan tersebut perlu dibuktikan dan diselesaikan berdasarkan dasar hukum yang tepat. Perusahaan tidak dapat begitu saja menyatakan seluruh gaji menjadi miliknya tanpa memperhatikan ketentuan pemotongan upah.
3. Dasar Hukum Perlindungan Upah Pekerja
Ada beberapa ketentuan yang dapat digunakan untuk menilai persoalan gaji yang ditahan perusahaan.
a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 berlaku sejak diundangkan pada 28 Oktober 2026 dan menjadi undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku saat ini.
Beberapa ketentuan pentingnya meliputi:
- Pasal 134: pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan layak bagi kemanusiaan.
- Pasal 135 ayat (1): hak pekerja atas upah timbul sejak hubungan kerja berlangsung.
- Pasal 135 ayat (3): pemberi kerja wajib membayar upah sesuai kesepakatan.
- Pasal 135 ayat (4) dan ayat (5): kesepakatan pengupahan tidak boleh lebih rendah atau bertentangan dengan ketentuan pengupahan dalam peraturan perundang-undangan.
- Pasal 287: mengatur ketentuan pidana bagi pemberi kerja yang tidak membayar upah sesuai kesepakatan, dengan pengecualian yang ditentukan undang-undang untuk upah berdasarkan kesepakatan pada usaha mikro dan kecil.
Pasal 287 perlu diperhatikan secara khusus. Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak kategori IV bagi pemberi kerja yang tidak membayar upah sesuai kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (3). Untuk korporasi, terdapat ketentuan pidana denda tersendiri.
Penerapan ketentuan pidana tetap harus memperhatikan unsur tindak pidana, bukti, subjek yang bertanggung jawab, dan pengecualian yang diatur undang-undang. Tidak setiap perbedaan perhitungan gaji atau keterlambatan pembayaran otomatis dapat disimpulkan sebagai tindak pidana.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan tetap menjadi salah satu aturan pelaksanaan yang relevan sepanjang tidak bertentangan dengan UU Nomor 27 Tahun 2026. Hal ini sejalan dengan ketentuan peralihan Pasal 310 UU Nomor 27 Tahun 2026.
Beberapa ketentuan PP Nomor 36 Tahun 2021 yang perlu diperhatikan:
- Pasal 53: upah wajib dibayarkan kepada pekerja yang bersangkutan dan pengusaha wajib memberikan bukti pembayaran.
- Pasal 54: upah harus dibayarkan seluruhnya pada setiap periode dan tanggal pembayaran upah.
- Pasal 55: pengusaha wajib membayar upah pada waktu yang diperjanjikan.
- Pasal 61: mengatur denda keterlambatan pembayaran upah.
Pasal 61 mengatur bahwa keterlambatan pembayaran upah dapat menimbulkan denda. Secara garis besar, denda mulai dikenakan pada hari keempat sampai hari kedelapan keterlambatan sebesar 5% untuk setiap hari dari upah yang seharusnya dibayarkan. Setelah hari kedelapan, terdapat tambahan denda 1% untuk setiap hari keterlambatan dengan batas tertentu. Apabila keterlambatan berlangsung lebih dari satu bulan, ketentuan tersebut juga mengatur tambahan bunga.
Pengenaan denda tidak menghapus kewajiban perusahaan untuk tetap membayar upah pekerja. Perhitungan dan penerapannya harus memperhatikan ketentuan lengkap PP Pengupahan serta perubahan peraturan yang berlaku.
c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Persoalan upah yang tidak dibayarkan pada umumnya dapat dikualifikasikan sebagai perselisihan hak, yaitu perselisihan karena tidak dipenuhinya hak pekerja yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 menjadi dasar prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial, termasuk perundingan bipartit, mediasi, dan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial.
4. Langkah Hukum yang Dapat Dilakukan Pekerja
Apabila perusahaan menahan gaji atau tidak membayarkan upah sesuai waktu yang disepakati, pekerja dapat mempertimbangkan langkah berikut.
a. Periksa perjanjian kerja dan aturan perusahaan
Langkah pertama adalah memeriksa dokumen yang mengatur hubungan kerja, antara lain:
- Perjanjian kerja.
- Peraturan perusahaan.
- Perjanjian kerja bersama, apabila ada.
- Ketentuan mengenai tanggal pembayaran upah.
- Ketentuan mengenai pemotongan upah dan sanksi.
- Ketentuan mengenai pengunduran diri dan berakhirnya hubungan kerja.
Pemeriksaan ini diperlukan untuk mengetahui besaran upah, periode pembayaran, hak yang belum dipenuhi, dan apakah perusahaan memiliki dasar yang sah untuk melakukan pemotongan.
b. Minta penjelasan tertulis kepada perusahaan
Pekerja sebaiknya meminta penjelasan secara tertulis kepada bagian HRD, manajemen, atau pihak yang berwenang.
Dalam permintaan tersebut, pekerja dapat mencantumkan periode gaji yang belum dibayarkan, jumlah yang belum diterima, tanggal pembayaran yang seharusnya, dan permintaan agar perusahaan memberikan alasan serta kepastian penyelesaian.
Permintaan tertulis berguna untuk menunjukkan bahwa pekerja telah berupaya menyelesaikan persoalan secara baik dan menjadi bagian dari dokumentasi apabila sengketa berlanjut.
c. Kumpulkan bukti hubungan kerja dan pembayaran gaji
Pekerja perlu mengamankan dokumen yang menunjukkan adanya hubungan kerja dan kewajiban pembayaran upah.
Bukti yang dapat disiapkan antara lain:
- Perjanjian kerja atau surat pengangkatan.
- Slip gaji dan catatan pembayaran sebelumnya.
- Rekening koran atau mutasi rekening bank.
- Daftar absensi dan catatan kehadiran.
- Bukti pekerjaan yang telah diselesaikan.
- Percakapan dengan HRD atau pimpinan perusahaan.
- Surat atau pesan mengenai penundaan pembayaran.
- Perhitungan jumlah upah yang belum dibayarkan.
Simpan dokumen asli dan buat salinan digital. Hindari mengambil atau menyebarkan dokumen rahasia perusahaan yang tidak berkaitan dengan pembuktian hak pekerja.
d. Lakukan perundingan bipartit
Apabila permintaan penyelesaian secara langsung tidak menghasilkan kesepakatan, pekerja dapat mengajukan perundingan bipartit dengan perusahaan.
Perundingan bipartit merupakan proses penyelesaian perselisihan antara pekerja atau serikat pekerja dengan pengusaha secara langsung melalui musyawarah.
Dalam perundingan, pekerja dapat meminta perusahaan untuk:
- Membayar seluruh upah yang tertunggak.
- Menjelaskan dasar setiap pemotongan yang dilakukan.
- Menyelesaikan hak lain yang berkaitan dengan upah, jika memang menjadi kewajiban perusahaan.
- Menyepakati jadwal pembayaran yang jelas.
- Membuat hasil perundingan secara tertulis.
Jika tercapai kesepakatan, hasilnya sebaiknya dituangkan dalam perjanjian bersama dan ditandatangani para pihak.
e. Mencatatkan perselisihan ke Dinas Ketenagakerjaan
Apabila perundingan bipartit tidak mencapai kesepakatan, pekerja dapat mencatatkan perselisihan hubungan industrial kepada instansi ketenagakerjaan yang berwenang.
Dokumen yang umumnya perlu disiapkan meliputi:
- Identitas pekerja.
- Identitas dan alamat perusahaan.
- Uraian permasalahan upah.
- Bukti hubungan kerja.
- Bukti upah yang belum dibayarkan.
- Risalah perundingan bipartit atau bukti bahwa perundingan telah diupayakan.
Instansi ketenagakerjaan dapat memproses perselisihan sesuai kewenangannya, termasuk melalui mediasi oleh mediator hubungan industrial.
f. Mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial
Jika penyelesaian melalui mekanisme yang berlaku tidak menghasilkan kesepakatan, pekerja dapat menempuh jalur Pengadilan Hubungan Industrial sesuai prosedur hukum.
Dalam gugatan perselisihan hak, pekerja dapat meminta agar perusahaan memenuhi hak upah yang belum dibayarkan berdasarkan bukti dan dasar hukum yang relevan.
Sebelum mengajukan gugatan, pekerja perlu memperhatikan kompetensi pengadilan, kelengkapan dokumen, hasil proses penyelesaian sebelumnya, serta tenggang waktu yang berlaku.
5. Apakah Perusahaan Dapat Dikenai Sanksi karena Tidak Membayar Gaji?
Perusahaan yang tidak membayar upah sesuai ketentuan dapat menghadapi konsekuensi hukum, baik dalam ranah hubungan industrial maupun pidana apabila unsur tindak pidananya terpenuhi.
Dalam ranah hubungan industrial, pekerja dapat menuntut pemenuhan hak upah yang belum dibayarkan. Selain itu, ketentuan PP Nomor 36 Tahun 2021 mengatur denda keterlambatan pembayaran upah sepanjang ketentuannya berlaku terhadap perkara tersebut.
Dalam ranah pidana, Pasal 287 UU Nomor 27 Tahun 2026 mengatur ancaman pidana terhadap pemberi kerja yang tidak membayar upah sesuai kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (3). Ketentuan ini memiliki pengecualian untuk upah berdasarkan kesepakatan pada usaha mikro dan kecil.
Oleh karena itu, pekerja perlu membedakan antara sengketa mengenai perhitungan atau pemotongan upah dengan keadaan tidak dibayarkannya upah yang memenuhi unsur tindak pidana. Penentuan pertanggungjawaban pidana harus dilakukan berdasarkan fakta dan alat bukti, bukan semata-mata karena perusahaan terlambat membayar.
6. Bagaimana Jika Pekerja Sudah Resign atau Di-PHK tetapi Gajinya Belum Dibayar?
Berakhirnya hubungan kerja tidak otomatis menghapus kewajiban perusahaan untuk membayar upah yang telah menjadi hak pekerja selama masa kerja.
Sebagai contoh, pekerja telah menyelesaikan pekerjaan selama satu periode pembayaran, tetapi perusahaan belum membayarkan gaji sampai pekerja mengundurkan diri atau terkena PHK. Dalam keadaan demikian, hak atas upah yang telah timbul tetap perlu diselesaikan.
Pekerja sebaiknya memisahkan perhitungan setiap jenis hak, seperti:
- Upah yang belum dibayar.
- Upah atau kompensasi lain yang memang masih menjadi hak berdasarkan ketentuan.
- Uang penggantian hak atau hak akibat PHK apabila memenuhi persyaratan.
- Denda keterlambatan pembayaran upah apabila ketentuan hukumnya terpenuhi.
Jangan langsung menandatangani surat pernyataan bahwa seluruh hak telah diterima apabila pembayaran belum benar-benar dilakukan atau jumlahnya masih diperselisihkan. Mintalah rincian perhitungan dan salinan dokumen yang ditandatangani.
7. Hal yang Sebaiknya Dihindari Pekerja Ketika Menghadapi Gaji Ditahan
Dalam menghadapi persoalan ini, pekerja sebaiknya tetap mengambil langkah yang terukur dan menyimpan bukti.
Beberapa tindakan yang perlu dihindari antara lain:
- Mengancam atau melakukan kekerasan terhadap pihak perusahaan.
- Merusak fasilitas atau mengambil barang perusahaan sebagai pengganti gaji.
- Menyebarkan data rahasia perusahaan secara sembarangan.
- Mengundurkan diri secara tergesa-gesa tanpa memahami konsekuensi dan hak yang masih harus diselesaikan.
- Menandatangani dokumen pelunasan hak yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
- Mengabaikan undangan perundingan atau proses penyelesaian perselisihan.
Pekerja tetap dapat memperjuangkan haknya melalui mekanisme hukum tanpa melakukan tindakan yang justru menimbulkan persoalan hukum baru.
8. Kapan Pekerja Perlu Menggunakan Pendampingan Advokat?
Pendampingan advokat dapat dipertimbangkan apabila perusahaan menolak membayar gaji, jumlah tunggakan cukup besar, terdapat pemotongan upah yang diperselisihkan, pekerja menghadapi ancaman atau tekanan, atau penyelesaian melalui perundingan tidak mencapai kesepakatan.
Advokat dapat membantu memeriksa perjanjian kerja, menilai dasar hukum tuntutan, menyusun surat permintaan pembayaran atau somasi, mendampingi perundingan bipartit, mempersiapkan dokumen perselisihan, serta memberikan pendampingan dalam proses penyelesaian hubungan industrial sesuai kewenangannya.
Penanganan perlu disesuaikan dengan fakta, status hubungan kerja, jenis hak yang belum dibayarkan, dan bukti yang tersedia.
9. FAQ: Pertanyaan yang Sering Diajukan tentang Gaji Ditahan Perusahaan
Apakah perusahaan boleh menahan gaji pekerja karena pekerja dianggap melakukan kesalahan?
Tidak otomatis. Perusahaan harus memiliki dasar hukum dan mengikuti ketentuan yang berlaku. Tuduhan pelanggaran tidak dengan sendirinya menghapus hak atas upah yang telah diperoleh pekerja.
Apakah pekerja yang sudah resign tetap berhak menerima gaji tertunggak?
Ya. Hak atas upah yang telah timbul selama hubungan kerja tetap harus diselesaikan meskipun hubungan kerja telah berakhir.
Apakah pekerja dapat melaporkan perusahaan ke Disnaker karena tidak membayar gaji?
Pekerja dapat mengadukan atau mencatatkan perselisihan sesuai mekanisme dan kewenangan instansi ketenagakerjaan. Bukti hubungan kerja, rincian tunggakan, dan upaya perundingan akan membantu proses penanganan.
Apakah keterlambatan pembayaran gaji dapat dikenai denda?
Dapat. Pasal 61 PP Nomor 36 Tahun 2021 mengatur denda keterlambatan pembayaran upah. Penerapannya perlu memperhatikan ketentuan yang berlaku dan keadaan konkret.
Apakah perusahaan bisa dipidana karena tidak membayar gaji?
Pasal 287 UU Nomor 27 Tahun 2026 mengatur ancaman pidana bagi pemberi kerja yang tidak membayar upah sesuai kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (3), dengan pengecualian tertentu untuk usaha mikro dan kecil. Unsur dan pengecualian hukumnya harus diperiksa berdasarkan fakta perkara.
Apakah pekerja harus mengirim somasi sebelum melapor ke Disnaker?
Somasi dapat digunakan sebagai upaya tertulis untuk meminta pembayaran dan mendokumentasikan tuntutan. Namun, langkah utama penyelesaian perselisihan hak tetap perlu mengikuti prosedur hubungan industrial, termasuk perundingan bipartit dan tahapan berikutnya sesuai hukum.
10. Kesimpulan
Gaji merupakan hak pekerja yang wajib dibayarkan sesuai kesepakatan dan ketentuan hukum. Perusahaan tidak dapat menghapus kewajiban pembayaran upah hanya dengan alasan adanya perselisihan, tuduhan pelanggaran, pengunduran diri, atau kesulitan keuangan.
Pekerja yang mengalami penahanan atau keterlambatan pembayaran gaji sebaiknya memeriksa perjanjian kerja, meminta penjelasan tertulis, mengumpulkan bukti, dan mengupayakan perundingan bipartit. Apabila tidak tercapai kesepakatan, perselisihan dapat dilanjutkan melalui instansi ketenagakerjaan dan Pengadilan Hubungan Industrial sesuai prosedur yang berlaku.
Setiap perkara memiliki keadaan dan bukti yang berbeda. Karena itu, penentuan langkah hukum perlu dilakukan dengan memeriksa dokumen hubungan kerja dan ketentuan yang berlaku.
Konsultasi Hukum Ketenagakerjaan – ABE Justice
Apabila Anda mengalami gaji ditahan, upah tidak dibayarkan, pemotongan gaji tanpa dasar yang jelas, atau perselisihan hak dengan perusahaan, ABE Justice, S.H., M.H. & Partners menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan hukum untuk membantu menelaah permasalahan serta menentukan langkah hukum yang sesuai.
Konsultasi GRATIS melalui WhatsApp: 08214150135
Layanan konsultasi dan pendampingan hukum tersedia bagi pekerja maupun perusahaan, baik secara daring maupun tatap muka.
Disclaimer: Artikel ini merupakan informasi hukum umum dan bukan pendapat hukum yang mengikat untuk perkara tertentu. Penilaian dan langkah hukum perlu disesuaikan dengan dokumen, fakta, serta peraturan yang berlaku.
