Pasangan Tidak Diketahui Keberadaannya
Pasangan Tidak Diketahui Keberadaannya, Apakah Perceraian Tetap Bisa Dilakukan?
Dalam kehidupan rumah tangga, ada keadaan ketika suami atau istri pergi meninggalkan rumah, tidak lagi berkomunikasi, dan tidak diketahui tempat tinggalnya. Kondisi tersebut dapat menimbulkan persoalan hukum, terutama ketika pasangan yang ditinggalkan ingin mengakhiri perkawinan secara resmi.
Pertanyaan yang sering muncul adalah apakah perceraian tetap dapat diajukan apabila alamat pasangan tidak diketahui, apakah harus menunggu pasangan ditemukan, dan bagaimana proses persidangannya?
Pada prinsipnya, perceraian tetap dapat dilakukan meskipun keberadaan pasangan tidak diketahui. Hukum Indonesia telah mengatur mekanisme pengajuan gugatan dan pemanggilan terhadap pihak yang alamatnya tidak jelas atau tidak diketahui. Dalam praktik peradilan, keadaan ini sering disebut sebagai perkara perceraian dengan pihak tergugat ghaib.
Meskipun demikian, pengajuan perceraian tidak otomatis dikabulkan hanya karena pasangan tidak diketahui keberadaannya. Penggugat tetap harus menjelaskan alasan perceraian dan membuktikan dalil-dalil gugatannya di hadapan pengadilan.
1. Apakah Perceraian Bisa Dilakukan Jika Pasangan Tidak Diketahui Keberadaannya?
Ya. Tidak diketahui alamat atau tempat tinggal pasangan bukan alasan yang dengan sendirinya menutup hak seseorang untuk mengajukan perceraian.
Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas, tidak diketahui, atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian dapat diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat.
Ketentuan tersebut memberikan jalan hukum bagi suami atau istri yang ingin mengajukan perceraian meskipun tidak dapat menyampaikan alamat pasangan secara pasti.
Dengan demikian, penggugat tidak harus menunggu sampai pasangan ditemukan terlebih dahulu. Namun, keadaan bahwa alamat pasangan tidak diketahui perlu diterangkan secara benar dan didukung informasi atau bukti yang relevan.
2. Apa yang Dimaksud dengan Perceraian Ghaib?
Perceraian ghaib merupakan istilah yang umum digunakan dalam praktik peradilan untuk menggambarkan perkara perceraian ketika pihak yang digugat tidak diketahui tempat tinggal atau kediamannya sehingga pemanggilan secara biasa tidak dapat dilakukan.
Keadaan tersebut dapat terjadi, misalnya:
- Suami meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali.
- Istri pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa memberikan alamat baru.
- Pasangan tidak dapat dihubungi melalui telepon atau media komunikasi lainnya.
- Keluarga pasangan tidak mengetahui tempat tinggalnya.
- Pasangan diketahui berada di suatu daerah atau negara, tetapi alamat tempat tinggalnya tidak diketahui.
- Pasangan berpindah-pindah tempat tinggal sehingga tidak memiliki alamat tetap yang dapat digunakan untuk pemanggilan.
Perlu dipahami bahwa mengetahui seseorang berada di suatu kota atau negara belum tentu berarti alamat tempat tinggalnya telah diketahui untuk kepentingan pemanggilan pengadilan. Penentuan mekanisme pemanggilan harus mempertimbangkan apakah alamat tersebut benar-benar dapat digunakan untuk menyampaikan panggilan secara patut.
3. Dasar Hukum Perceraian Ketika Pasangan Tidak Diketahui Alamatnya
Beberapa ketentuan hukum yang relevan antara lain:
a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
Undang-undang ini mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan terdapat alasan yang cukup untuk melakukan perceraian.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
Pasal 20 ayat (2) mengatur kewenangan relatif pengadilan apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui.
Pasal 27 mengatur tata cara pemanggilan terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat kediamannya, termasuk pengumuman melalui media massa sesuai ketentuan yang berlaku.
c. Kompilasi Hukum Islam
Untuk perkara perceraian bagi orang Islam, Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam mengatur pemanggilan terhadap pihak yang tidak diketahui tempat tinggal atau kediamannya.
Ketentuan tersebut menjadi bagian dari prosedur yang digunakan dalam perkara perceraian di lingkungan Peradilan Agama.
4. Di Pengadilan Mana Gugatan Perceraian Diajukan?
Pengadilan yang berwenang bergantung pada agama para pihak dan ketentuan kompetensi pengadilan.
a. Pasangan beragama Islam
Gugatan perceraian diajukan melalui Pengadilan Agama. Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui, Pasal 20 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 menjadi dasar untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat.
b. Pasangan beragama selain Islam
Gugatan perceraian diajukan melalui Pengadilan Negeri. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 juga menjadi dasar mengenai pengajuan gugatan ketika tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui.
Penentuan pengadilan yang tepat tetap perlu memperhatikan domisili penggugat, tempat perkawinan, serta keadaan konkret para pihak.
5. Bagaimana Proses Pemanggilan Pasangan yang Tidak Diketahui Keberadaannya?
Dalam perkara perceraian, pengadilan tidak dapat begitu saja mengabaikan hak tergugat untuk mengetahui adanya gugatan. Meskipun alamatnya tidak diketahui, pengadilan tetap harus melaksanakan pemanggilan menurut prosedur hukum.
Berdasarkan Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975, mekanisme pemanggilan terhadap tergugat yang berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (2) dilakukan melalui pengumuman.
Secara garis besar, tahapan yang diatur dalam ketentuan tersebut meliputi:
Pertama, gugatan didaftarkan ke pengadilan.
Penggugat atau kuasanya mengajukan gugatan perceraian dengan menjelaskan identitas pasangan, riwayat perkawinan, alasan perceraian, serta keadaan bahwa tempat kediaman tergugat tidak diketahui.
Kedua, pengadilan melaksanakan panggilan umum.
Gugatan ditempelkan pada papan pengumuman pengadilan dan diumumkan melalui satu atau beberapa surat kabar atau media massa lain yang ditetapkan pengadilan.
Ketiga, pengumuman dilakukan sebanyak dua kali.
Pasal 27 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa pengumuman dilakukan dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
Keempat, terdapat tenggang waktu sebelum persidangan.
Berdasarkan Pasal 27 ayat (3), jarak antara panggilan terakhir dan hari persidangan sekurang-kurangnya tiga bulan.
Kelima, perkara diperiksa oleh majelis hakim.
Apabila tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir setelah dipanggil menurut ketentuan tersebut, pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa kehadiran tergugat. Namun, gugatan tidak otomatis dikabulkan. Hakim tetap menilai apakah gugatan mempunyai dasar hukum dan alasan yang cukup.
Perlu diperhatikan bahwa tata cara teknis pemanggilan dapat mengikuti ketentuan administrasi dan kebijakan peradilan yang berlaku. Karena itu, pelaksanaan konkret perlu dikonfirmasi kepada pengadilan yang menangani perkara.
6. Apakah Harus Menunggu Dua Tahun Jika Pasangan Menghilang?
Tidak selalu. Hal ini perlu dibedakan antara alasan perceraian karena pasangan meninggalkan pihak lainnya dan keadaan alamat pasangan tidak diketahui.
Pasal 19 huruf b PP Nomor 9 Tahun 1975 mengatur alasan perceraian apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
Pasal 21 PP Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa gugatan perceraian berdasarkan alasan tersebut dapat diajukan setelah lewat dua tahun sejak tergugat meninggalkan rumah. Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.
Namun, ketentuan dua tahun tersebut merupakan persyaratan untuk alasan perceraian karena meninggalkan pasangan sebagaimana Pasal 19 huruf b, bukan syarat mutlak untuk setiap perkara ketika alamat pasangan tidak diketahui.
Jika terdapat alasan perceraian lain yang diakui hukum dan dapat dibuktikan, penggugat dapat menilai penggunaan alasan tersebut sesuai fakta rumah tangganya.
Oleh sebab itu, penting untuk membedakan dasar pengajuan gugatan dengan prosedur pemanggilan tergugat yang tidak diketahui alamatnya.
7. Dokumen yang Perlu Disiapkan untuk Mengajukan Perceraian Ghaib
Sebelum mengajukan gugatan, sebaiknya siapkan dokumen dan informasi yang dapat membantu pengadilan memeriksa perkara.
Dokumen yang umumnya diperlukan antara lain:
- Buku nikah atau kutipan akta perkawinan.
- Kartu Tanda Penduduk penggugat.
- Kartu Keluarga.
- Alamat tempat tinggal penggugat saat ini.
- Informasi alamat terakhir pasangan yang diketahui.
- Kronologi sejak pasangan meninggalkan rumah atau tidak dapat dihubungi.
- Bukti komunikasi atau upaya mencari keberadaan pasangan, jika tersedia.
- Bukti lain yang mendukung alasan perceraian.
- Dokumen pendukung mengenai anak, nafkah, atau harta bersama apabila hal tersebut berkaitan dengan tuntutan yang diajukan.
Daftar dokumen dapat berbeda sesuai pengadilan, jenis perkara, dan keadaan masing-masing keluarga. Jika dokumen perkawinan hilang, penggugat perlu menanyakan prosedur memperoleh duplikat atau dokumen penggantinya kepada instansi yang berwenang.
8. Bagaimana Membuktikan Bahwa Pasangan Benar-Benar Tidak Diketahui Keberadaannya?
Penggugat sebaiknya tidak hanya menyatakan bahwa pasangan telah menghilang. Keadaan tersebut perlu dijelaskan secara kronologis dan didukung informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Beberapa hal yang dapat disiapkan meliputi:
- Keterangan mengenai alamat terakhir pasangan.
- Sejak kapan pasangan meninggalkan rumah.
- Upaya menghubungi pasangan melalui telepon, pesan, atau media komunikasi lainnya.
- Informasi dari keluarga atau orang yang mengetahui keadaan pasangan.
- Keterangan dari aparat desa atau kelurahan apabila relevan dan dapat diperoleh.
- Bukti lain yang menunjukkan bahwa alamat tempat tinggal pasangan memang tidak diketahui.
Tidak semua dokumen tersebut merupakan persyaratan wajib dalam setiap perkara. Pengadilan akan menilai relevansi dan kecukupan informasi berdasarkan keadaan konkret.
Jangan membuat keterangan palsu atau sengaja menyembunyikan alamat pasangan yang sebenarnya diketahui. Penyampaian informasi yang tidak benar dapat menimbulkan persoalan hukum dan mengganggu keabsahan proses persidangan.
9. Apakah Perceraian Tetap Bisa Diputus Jika Pasangan Tidak Hadir?
Bisa, sepanjang pemanggilan telah dilaksanakan secara sah dan patut serta persyaratan hukum lainnya terpenuhi.
Dalam perkara perceraian, ketidakhadiran tergugat setelah pemanggilan yang sah tidak selalu menghalangi pemeriksaan perkara. Pasal 27 ayat (4) PP Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa apabila tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir setelah pemanggilan sebagaimana ketentuan tersebut, gugatan dapat diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.
Artinya, penggugat tetap harus membuktikan alasan perceraian. Hakim dapat memeriksa bukti surat, keterangan saksi, dan alat bukti lain yang relevan sebelum menjatuhkan putusan.
Ketidakhadiran pasangan bukan berarti penggugat otomatis menang atau seluruh tuntutannya pasti dikabulkan.
10. Bagaimana Jika Pasangan Sebenarnya Berada di Luar Negeri?
Keadaan pasangan yang berada di luar negeri perlu dibedakan dari keadaan ketika alamatnya benar-benar tidak diketahui.
Pasal 20 ayat (3) PP Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa apabila tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan ke pengadilan di tempat kediaman penggugat. Ketua pengadilan menyampaikan panggilan kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.
Dengan demikian, apabila negara dan alamat tempat tinggal pasangan diketahui, mekanisme pemanggilan melalui perwakilan Republik Indonesia dapat menjadi relevan.
Namun, apabila hanya diketahui negara atau wilayah umum tanpa alamat yang dapat digunakan untuk pemanggilan, pengadilan perlu menilai apakah keadaan tersebut termasuk alamat tidak diketahui dan prosedur pemanggilan apa yang tepat. Tidak setiap orang yang berada di luar negeri otomatis dapat diperlakukan sebagai pihak ghaib.
11. Apakah Hak Asuh Anak, Nafkah, dan Harta Bersama Tetap Bisa Dimintakan?
Ya, persoalan mengenai anak dan harta perkawinan tetap dapat menjadi bagian dari penyelesaian perkara sesuai ketentuan hukum dan kewenangan pengadilan.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan:
Hak asuh anak
Jika terdapat anak, pengasuhan perlu mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam perkara bagi pasangan Muslim, ketentuan Kompilasi Hukum Islam dapat menjadi salah satu dasar pertimbangan. Penetapan hak asuh tidak semata-mata didasarkan pada siapa yang lebih dahulu mengajukan gugatan.
Nafkah anak
Perceraian tidak menghapus kewajiban orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak. Tuntutan mengenai nafkah anak perlu disusun dengan memperhatikan kebutuhan anak, kemampuan pihak yang dibebani kewajiban, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Harta bersama
Apabila terdapat harta bersama yang belum dibagi, penyelesaiannya dapat dimintakan sesuai prosedur dan kewenangan pengadilan. Perlu dipertimbangkan apakah tuntutan tersebut akan diajukan bersamaan dengan gugatan perceraian atau melalui perkara tersendiri.
Apabila pasangan tidak diketahui keberadaannya, penyusunan tuntutan tersebut perlu dilakukan secara cermat agar tidak menghambat pemeriksaan perkara.
12. Mengapa Perlu Berkonsultasi dengan Advokat Sebelum Mengajukan Gugatan?
Perkara perceraian dengan pasangan yang tidak diketahui keberadaannya memiliki persoalan prosedural yang perlu diperhatikan sejak awal. Kesalahan menentukan pengadilan, menyusun alasan perceraian, atau menjelaskan alamat tergugat dapat menyebabkan proses menjadi lebih rumit.
Advokat dapat membantu:
- Menganalisis apakah keadaan pasangan memenuhi kriteria alamat tidak diketahui.
- Menentukan pengadilan yang berwenang.
- Menilai dasar hukum perceraian yang sesuai dengan fakta.
- Menyusun surat gugatan dan tuntutan yang relevan.
- Menyiapkan bukti serta kronologi peristiwa.
- Mendampingi proses persidangan dan pemanggilan umum.
- Mengidentifikasi persoalan hak asuh anak, nafkah, dan harta bersama.
Pendampingan hukum tidak menjamin gugatan pasti dikabulkan. Keputusan tetap berada pada majelis hakim berdasarkan fakta, alat bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Kesimpulan
Pasangan yang tidak diketahui keberadaannya tetap dapat digugat cerai melalui pengadilan. Pasal 20 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 memberikan dasar pengajuan gugatan di tempat kediaman penggugat apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui.
Dalam prosesnya, pengadilan dapat melaksanakan pemanggilan umum sesuai ketentuan Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975. Apabila tergugat tetap tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut, perkara dapat diperiksa tanpa kehadirannya. Meskipun demikian, penggugat tetap harus membuktikan alasan perceraian dan memenuhi persyaratan hukum.
Sebelum mengajukan gugatan, pastikan kronologi, alamat terakhir pasangan, dokumen perkawinan, serta dasar hukum perceraian telah dipersiapkan dengan benar.
Konsultasi Hukum Perceraian dengan ABE Justice
Apabila suami atau istri tidak diketahui keberadaannya dan Anda ingin mengajukan perceraian, ABE Justice, S.H., M.H. & Partners dapat membantu melakukan analisis hukum, menyiapkan dokumen, menyusun gugatan, serta memberikan pendampingan sesuai kebutuhan perkara.
Konsultasi dapat dilakukan secara online maupun melalui pertemuan langsung, dengan memperhatikan kerahasiaan informasi dan keadaan hukum setiap klien.
Konsultasi GRATIS melalui WhatsApp: 08214150135
ABE Justice, S.H., M.H. & Partners
Layanan konsultasi dan pendampingan hukum untuk wilayah Yogyakarta, seluruh Indonesia, serta kebutuhan hukum lintas negara.
FAQ: Pertanyaan yang Sering Diajukan
1. Apakah istri bisa menggugat cerai suami yang tidak diketahui keberadaannya?
Bisa. Istri dapat mengajukan gugatan cerai melalui pengadilan yang berwenang. Jika tempat kediaman suami tidak jelas atau tidak diketahui, Pasal 20 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 dapat menjadi dasar pengajuan gugatan di tempat kediaman penggugat.
2. Apakah suami bisa menceraikan istri yang tidak diketahui keberadaannya?
Bisa. Suami dapat mengajukan permohonan cerai talak melalui Pengadilan Agama apabila para pihak beragama Islam. Prosedur pemanggilan terhadap istri yang tidak diketahui alamatnya tetap harus mengikuti ketentuan hukum acara.
3. Apakah harus menunggu dua tahun jika pasangan menghilang?
Tidak selalu. Jangka waktu dua tahun berkaitan dengan alasan perceraian karena meninggalkan pasangan sebagaimana Pasal 19 huruf b dan Pasal 21 PP Nomor 9 Tahun 1975. Jika terdapat alasan perceraian lain yang sah, penerapannya perlu dianalisis berdasarkan fakta perkara.
4. Apakah pasangan yang tidak diketahui alamatnya harus tetap dipanggil pengadilan?
Ya. Pengadilan tetap harus melaksanakan pemanggilan menurut prosedur yang berlaku. Untuk keadaan sebagaimana Pasal 20 ayat (2), Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975 mengatur mekanisme pengumuman melalui papan pengumuman pengadilan dan media massa.
5. Berapa lama proses perceraian ghaib?
Prosesnya dapat lebih panjang daripada perkara dengan alamat tergugat yang diketahui karena terdapat tenggang waktu khusus untuk pemanggilan umum. Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975 mengatur dua kali pengumuman dengan jarak satu bulan dan tenggang sekurang-kurangnya tiga bulan antara panggilan terakhir dan persidangan. Lama keseluruhan perkara tetap bergantung pada administrasi pengadilan, pemeriksaan, pembuktian, dan upaya hukum.
6. Apakah perceraian tetap bisa diputus jika pasangan tidak pernah datang ke sidang?
Bisa, apabila pemanggilan telah dilakukan secara sah dan patut. Namun, hakim tetap harus memeriksa alasan perceraian dan bukti yang diajukan penggugat.
7. Bagaimana jika pasangan diketahui berada di luar negeri tetapi alamatnya tidak diketahui?
Pengadilan perlu menilai apakah tersedia alamat yang dapat digunakan untuk pemanggilan melalui Perwakilan Republik Indonesia atau apakah keadaan tersebut memenuhi kriteria alamat tidak diketahui. Informasi negara tempat pasangan berada saja belum tentu cukup untuk menentukan prosedur pemanggilan.
Disclaimer: Artikel ini merupakan informasi hukum umum dan bukan pendapat hukum untuk perkara tertentu. Penerapan prosedur dan dasar hukum perlu disesuaikan dengan agama para pihak, domisili, dokumen perkawinan, serta fakta dan bukti yang tersedia.
