Pengacara Perusahaan Yogyakarta

Perusahaan membutuhkan landasan hukum yang jelas agar kegiatan usaha dapat berjalan dengan tertib, terukur, dan memiliki kepastian dalam mengambil keputusan. Persoalan hukum perusahaan tidak hanya muncul ketika terjadi sengketa, tetapi juga dapat muncul sejak pendirian badan usaha, penyusunan anggaran dasar, hubungan antar pemegang saham, pengambilan keputusan Direksi dan Komisaris, hingga perubahan struktur perusahaan.

ABE Justice, S.H., M.H. & Partners menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan hukum perusahaan di Yogyakarta bagi perusahaan, pemegang saham, Direksi, Komisaris, maupun pelaku usaha yang membutuhkan pendampingan dalam menghadapi persoalan corporate law.

Pendampingan dapat dilakukan untuk kebutuhan preventif maupun ketika perusahaan telah menghadapi permasalahan hukum.

Layanan Pengacara Perusahaan di Yogyakarta

Layanan hukum perusahaan dapat disesuaikan dengan kondisi, struktur, dan kebutuhan masing-masing perusahaan.

1. Pendirian dan Pembentukan Perusahaan

Pendampingan hukum dapat diberikan kepada pelaku usaha yang sedang mempersiapkan pembentukan perusahaan, termasuk dalam memahami struktur badan usaha dan konsekuensi hukumnya.

Untuk Perseroan Terbatas, ketentuan mengenai pendirian, anggaran dasar, modal, saham, RUPS, Direksi, Komisaris, perubahan perseroan, hingga pembubaran diatur dalam rezim hukum Perseroan Terbatas. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas masih berstatus berlaku dan telah mengalami perubahan, termasuk melalui UU No. 6 Tahun 2023. (JDIH BPK)

Pendampingan dapat mencakup:

konsultasi struktur perusahaan;
pemeriksaan dokumen perusahaan;
penyusunan dan penelaahan dokumen korporasi;
perubahan anggaran dasar;
perubahan susunan pemegang saham;
perubahan Direksi dan Komisaris;
restrukturisasi perusahaan;
pembubaran dan likuidasi perusahaan.

Untuk usaha mikro dan kecil, terdapat pula pengaturan mengenai Perseroan yang dapat didirikan oleh satu orang sebagaimana diatur dalam PP No. 8 Tahun 2021. (JDIH BPK)

2. Konsultasi Hukum Korporasi

Perusahaan dapat menghadapi persoalan hukum yang tidak selalu terlihat sebagai sengketa.

Contohnya antara lain:

bagaimana Direksi mengambil keputusan tertentu;
kewenangan Direksi dalam melakukan tindakan hukum;
hak pemegang saham;
pelaksanaan RUPS;
perubahan komposisi kepemilikan;
penggunaan aset perusahaan;
hubungan antara pemegang saham dan pengurus;
tanggung jawab hukum Direksi atau Komisaris;
transaksi dengan pihak ketiga;
persoalan kepatuhan perusahaan.

Konsultasi sejak awal dapat membantu perusahaan memahami konsekuensi hukum sebelum mengambil keputusan bisnis.

Pengacara untuk Pemegang Saham

Perselisihan dalam perusahaan dapat terjadi karena perbedaan kepentingan antara pemegang saham, Direksi, Komisaris, atau pihak lain yang mempunyai hubungan hukum dengan perusahaan.

Pendampingan dapat berkaitan dengan:

perselisihan antar pemegang saham;
hak dan kewajiban pemegang saham;
pelaksanaan RUPS;
keputusan RUPS;
perubahan kepemilikan saham;
pengalihan saham;
penggunaan aset perusahaan;
pembagian keuntungan;
dugaan pelanggaran kewajiban pengurus;
perselisihan mengenai pengelolaan perusahaan.

Setiap persoalan perlu dianalisis berdasarkan dokumen perusahaan, anggaran dasar, perjanjian yang berlaku, keputusan organ perusahaan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan.

Pengacara Direksi dan Komisaris

Direksi dan Komisaris memiliki fungsi serta tanggung jawab yang berbeda dalam struktur Perseroan Terbatas.

Karena itu, persoalan yang berkaitan dengan tindakan pengurus perusahaan perlu diperiksa secara hati-hati berdasarkan kewenangan, dokumen korporasi, keputusan organ perseroan, dan tindakan yang dilakukan dalam menjalankan perusahaan.

ABE Justice dapat memberikan pendampingan untuk:

pemeriksaan aspek hukum tindakan Direksi;
persoalan tanggung jawab Direksi;
persoalan yang berkaitan dengan Komisaris;
penyusunan tanggapan hukum;
pemeriksaan dokumen korporasi;
penyelesaian perselisihan internal;
negosiasi dengan pemegang saham atau pihak lain;
pendampingan apabila persoalan berkembang menjadi sengketa.

Pendampingan RUPS dan Keputusan Korporasi

Rapat Umum Pemegang Saham merupakan bagian penting dalam tata kelola Perseroan Terbatas.

Pendampingan hukum dapat dibutuhkan ketika perusahaan akan melakukan keputusan korporasi yang mempunyai konsekuensi hukum, misalnya:

perubahan anggaran dasar;
perubahan susunan pemegang saham;
perubahan Direksi atau Komisaris;
penambahan atau perubahan modal;
penggabungan perusahaan;
pengambilalihan;
pemisahan perusahaan;
pembubaran perusahaan;
keputusan korporasi lainnya.

Pendampingan bertujuan membantu perusahaan memahami prosedur dan konsekuensi hukum dari keputusan yang akan diambil.

Pengacara Sengketa Antar Pemegang Saham

Sengketa perusahaan dapat berkembang menjadi persoalan serius apabila komunikasi antara para pihak telah mengalami kebuntuan.

Perselisihan dapat berkaitan dengan:

kepemilikan saham;
pengendalian perusahaan;
keputusan RUPS;
pembagian keuntungan;
penggunaan aset perusahaan;
kewenangan Direksi;
dugaan penyalahgunaan kewenangan;
pelaksanaan perjanjian antar pemegang saham;
tindakan yang merugikan perusahaan atau pihak tertentu.

Penyelesaian dapat terlebih dahulu diarahkan melalui pemeriksaan dokumen dan negosiasi. Apabila tidak tercapai penyelesaian, dapat dipertimbangkan mediasi, arbitrase, atau proses litigasi sesuai dengan dasar hukum dan forum penyelesaian yang tersedia.

Legal Due Diligence Perusahaan

Legal due diligence atau pemeriksaan hukum perusahaan diperlukan ketika seseorang atau suatu perusahaan ingin memperoleh gambaran mengenai kondisi hukum sebuah perusahaan atau transaksi.

Pemeriksaan dapat mencakup:

dokumen pendirian perusahaan;
anggaran dasar dan perubahan-perubahannya;
struktur pemegang saham;
Direksi dan Komisaris;
perjanjian penting;
aset perusahaan;
hubungan ketenagakerjaan;
perizinan;
potensi sengketa;
kewajiban kepada pihak ketiga;
risiko hukum dalam transaksi.

Hasil pemeriksaan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi persoalan yang perlu diselesaikan sebelum suatu transaksi atau keputusan korporasi dilaksanakan.

Pendampingan Kontrak Perusahaan

Kontrak merupakan bagian penting dalam kegiatan perusahaan.

Perusahaan dapat membutuhkan pengacara untuk melakukan:

penyusunan kontrak;
review perjanjian;
negosiasi klausul;
pemeriksaan risiko hukum;
penyusunan addendum;
somasi;
penyelesaian wanprestasi;
pendampingan sengketa kontrak.

Perjanjian dengan mitra usaha, distributor, pemasok, investor, konsultan, karyawan, maupun pihak lainnya perlu diperiksa sesuai karakter transaksi dan kepentingan perusahaan.

Restrukturisasi dan Perubahan Perusahaan

Perubahan kondisi bisnis dapat menyebabkan perusahaan perlu melakukan restrukturisasi.

Pendampingan hukum dapat berkaitan dengan:

perubahan struktur kepemilikan;
masuk atau keluarnya pemegang saham;
perubahan pengurus;
restrukturisasi hubungan kontraktual;
penggabungan atau pengambilalihan;
penataan kembali hubungan antar perusahaan;
penyelesaian kewajiban kepada pihak ketiga.

Setiap langkah restrukturisasi perlu memperhatikan dokumen perusahaan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Penanaman Modal dan Hubungan dengan Investor

Perusahaan yang memperoleh investasi perlu memperhatikan aspek hukum dari hubungan dengan investor.

UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal masih berstatus berlaku dan telah mengalami perubahan, termasuk melalui UU No. 6 Tahun 2023. (JDIH BPK)

Pendampingan dapat mencakup:

pemeriksaan dokumen investasi;
penyusunan atau review perjanjian investasi;
struktur kepemilikan;
hak dan kewajiban investor;
hubungan investor dengan perusahaan;
pengalihan kepemilikan;
potensi sengketa investasi.

Penyelesaian Sengketa Perusahaan

Tidak semua persoalan perusahaan harus langsung dibawa ke pengadilan.

Strategi penyelesaian dapat disesuaikan dengan karakter masalah, antara lain:

Negosiasi

Digunakan untuk mencari penyelesaian langsung antara para pihak.

Mediasi

Pihak ketiga membantu para pihak mencari solusi yang dapat diterima bersama.

Arbitrase

Dapat menjadi pilihan apabila terdapat dasar atau kesepakatan arbitrase yang relevan.

Litigasi

Apabila penyelesaian nonlitigasi tidak menghasilkan kesepakatan atau perkara memang perlu diajukan melalui pengadilan, pendampingan dapat dilanjutkan pada proses hukum yang sesuai.

Pemilihan mekanisme penyelesaian harus didasarkan pada dokumen, klausul kontrak, posisi hukum para pihak, serta tujuan yang ingin dicapai.

Ketika Perusahaan Menghadapi Gugatan atau Somasi

Somasi atau gugatan dari pihak lain tidak sebaiknya diabaikan.

Perusahaan perlu terlebih dahulu memeriksa:

siapa pihak yang mengajukan tuntutan;
dasar hukum tuntutan;
hubungan kontraktual para pihak;
dokumen yang menjadi dasar klaim;
kronologi kejadian;
bukti yang dimiliki perusahaan;
potensi kerugian;
pilihan penyelesaian yang tersedia.

Pendampingan pengacara dapat membantu perusahaan menyiapkan tanggapan berdasarkan dokumen dan posisi hukum yang sebenarnya.

Pengacara Perusahaan untuk Bisnis di Yogyakarta

Yogyakarta memiliki ekosistem usaha yang beragam, mulai dari perusahaan jasa, perdagangan, pendidikan, pariwisata, properti, teknologi, kuliner, manufaktur, hingga usaha berbasis digital.

Setiap sektor dapat memiliki kebutuhan hukum yang berbeda.

Karena itu, konsultasi hukum perusahaan tidak seharusnya hanya berfokus pada penyelesaian sengketa. Perusahaan juga perlu memperhatikan aspek hukum sebelum melakukan transaksi, membuat perjanjian, menerima investasi, mengubah struktur kepemilikan, atau mengambil keputusan korporasi.

ABE Justice memberikan pendampingan hukum perusahaan bagi pelaku usaha di Yogyakarta dan dapat menangani kebutuhan hukum perusahaan yang berkaitan dengan hubungan internal maupun eksternal perusahaan.

Kapan Perusahaan Perlu Berkonsultasi dengan Pengacara?

Konsultasi hukum perusahaan sebaiknya dipertimbangkan ketika:

akan mendirikan perusahaan;
melakukan perubahan struktur perusahaan;
terdapat persoalan antar pemegang saham;
akan melakukan transaksi bernilai besar;
menerima investasi;
membuat perjanjian penting;
menerima somasi;
menghadapi gugatan;
terdapat perselisihan dengan mitra usaha;
terjadi perubahan Direksi atau Komisaris;
perusahaan akan melakukan aksi korporasi;
terdapat potensi pelanggaran hukum;
perusahaan membutuhkan pemeriksaan legal due diligence.

Konsultasi pada tahap awal dapat membantu perusahaan memahami risiko hukum sebelum persoalan berkembang menjadi sengketa.

Mengapa Pendampingan Hukum Perusahaan Penting?

Hukum perusahaan berkaitan langsung dengan bagaimana perusahaan didirikan, dikelola, mengambil keputusan, melakukan transaksi, dan menyelesaikan persoalan hukum.

Pendampingan hukum dapat membantu perusahaan:

memahami posisi hukumnya;
mengidentifikasi risiko;
memeriksa dokumen;
menyusun strategi penyelesaian;
melakukan negosiasi;
mempersiapkan dokumen hukum;
mengambil keputusan korporasi dengan pertimbangan hukum yang lebih jelas.

Dengan demikian, fungsi pengacara perusahaan tidak hanya dibutuhkan ketika perusahaan menghadapi perkara di pengadilan. Pendampingan hukum juga dapat berperan sebagai bagian dari tata kelola dan manajemen risiko perusahaan.

Konsultasi Pengacara Perusahaan Yogyakarta

Apabila perusahaan Anda sedang menghadapi persoalan hukum, membutuhkan pemeriksaan dokumen, akan melakukan transaksi atau aksi korporasi, atau ingin memahami risiko hukum dari suatu keputusan, konsultasi dapat dilakukan terlebih dahulu.

ABE Justice, S.H., M.H. & Partners menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan hukum perusahaan di Yogyakarta dengan pendekatan yang disesuaikan dengan persoalan dan kebutuhan masing-masing klien.

Hubungi ABE Justice untuk membahas persoalan hukum perusahaan Anda dan menentukan langkah hukum yang sesuai berdasarkan kondisi serta dokumen yang tersedia.

FAQ Pengacara Perusahaan Yogyakarta

Apa yang dimaksud dengan pengacara perusahaan?

Pengacara perusahaan adalah advokat yang memberikan konsultasi dan pendampingan terhadap persoalan hukum yang berkaitan dengan perusahaan, termasuk tata kelola, kontrak, pemegang saham, Direksi, Komisaris, transaksi, aksi korporasi, hingga sengketa.

Apakah pengacara perusahaan hanya menangani perkara di pengadilan?

Tidak. Pendampingan dapat bersifat preventif maupun represif. Pengacara dapat membantu perusahaan sebelum sengketa muncul, misalnya melalui pemeriksaan kontrak, legal due diligence, konsultasi korporasi, dan pendampingan negosiasi.

Apakah pemegang saham dapat berkonsultasi secara langsung?

Ya. Pemegang saham dapat membutuhkan konsultasi apabila menghadapi persoalan mengenai kepemilikan saham, RUPS, hubungan dengan pemegang saham lainnya, atau persoalan dengan Direksi dan Komisaris.

Apakah Direksi dapat memperoleh pendampingan hukum?

Ya. Pendampingan dapat diberikan berkaitan dengan tindakan korporasi, kontrak, persoalan internal perusahaan, somasi, sengketa, maupun perkara hukum yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Direksi.

Apakah perusahaan di luar Yogyakarta dapat menggunakan layanan?

Konsultasi dapat dibahas terlebih dahulu untuk menentukan bentuk pendampingan yang sesuai dengan lokasi perusahaan, jenis persoalan, serta kebutuhan penanganan perkara.

Apakah konsultasi dapat dilakukan sebelum perusahaan menghadapi sengketa?

Bisa. Bahkan konsultasi preventif dapat membantu perusahaan mengidentifikasi potensi risiko hukum sebelum mengambil keputusan atau melakukan transaksi.

Persoalan hukum perusahaan dapat berkaitan dengan berbagai aspek, mulai dari pendirian dan tata kelola hingga kontrak, investasi, hubungan pemegang saham, dan penyelesaian sengketa.

Karena itu, setiap persoalan perlu dianalisis berdasarkan struktur perusahaan, dokumen, kronologi, hubungan hukum para pihak, serta ketentuan hukum yang berlaku.

Pengacara Perusahaan Yogyakarta dapat menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam memahami dan mengelola risiko hukum secara lebih terarah.

Pengacara Perusahaan Yogyakarta untuk konsultasi hukum korporasi, PT, pemegang saham, Direksi, Komisaris, kontrak, legal due diligence, dan sengketa perusahaan.

Artikel Terkait :