ABE Justice
15 Agu 2026

Sengketa Tanah , Penyebab, Cara Penyelesaianya

Sengketa Tanah: Penyebab, Cara Penyelesaian, dan Dasar Hukumnya

Sengketa tanah dapat terjadi karena kepemilikan, batas, warisan, sertifikat, atau jual beli. Simak penyebab, dasar hukum, dan cara penyelesaiannya.

Tanah merupakan salah satu aset yang mempunyai nilai ekonomi sekaligus nilai hukum yang tinggi. Karena itu, persoalan mengenai kepemilikan, penguasaan, batas, jual beli, warisan, maupun penggunaan tanah dapat berkembang menjadi sengketa apabila hak dan kepentingan para pihak saling bertentangan.

Sengketa tanah tidak selalu berarti dua orang sama-sama mengklaim kepemilikan sebidang tanah. Persoalannya dapat jauh lebih kompleks, misalnya perbedaan data dalam dokumen, jual beli yang bermasalah, sertifikat yang dipersoalkan, batas tanah yang tidak jelas, tanah warisan yang belum dibagi, atau penguasaan tanah tanpa hak.

Di Indonesia, persoalan pertanahan berkaitan dengan berbagai ketentuan hukum. Salah satu dasar utamanya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang sampai saat ini berstatus berlaku.

Selain UUPA, penanganan kasus pertanahan oleh Kementerian ATR/BPN antara lain diatur dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, yang berstatus berlaku dan mencabut Permen ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2016.

Konsultasi : 0821-4150-135 KLIK DI SINI

Apa yang Dimaksud dengan Sengketa Tanah?

Secara sederhana, sengketa tanah merupakan perselisihan yang berkaitan dengan hak, penguasaan, penggunaan, kepemilikan, atau kepentingan atas suatu bidang tanah antara pihak yang satu dengan pihak lainnya.

Pihak yang bersengketa dapat berupa:

individu dengan individu;
individu dengan keluarga;
ahli waris dengan ahli waris;
individu dengan badan usaha;
masyarakat dengan perusahaan;
atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap tanah.

Sengketa juga dapat berkaitan dengan tindakan atau keputusan administrasi pertanahan sehingga tidak semua persoalan tanah mempunyai jalur penyelesaian yang sama.

Karena itu, sebelum menentukan langkah hukum, jenis sengketa dan objek yang disengketakan harus diidentifikasi terlebih dahulu.

Penyebab Sengketa Tanah yang Sering Terjadi

Sengketa tanah dapat muncul karena berbagai sebab. Beberapa di antaranya adalah:

1. Klaim Kepemilikan yang Berbeda

Dua pihak atau lebih dapat menganggap dirinya mempunyai hak atas tanah yang sama.

Misalnya, satu pihak memperoleh tanah melalui jual beli, sementara pihak lain mengklaim tanah tersebut sebagai warisan.

Dalam kondisi seperti ini, dokumen dan riwayat perolehan tanah perlu diperiksa.

2. Batas Tanah Tidak Jelas

Perselisihan batas merupakan salah satu persoalan yang sering muncul.

Masalah dapat terjadi ketika:

patok hilang;
ukuran tanah berbeda;
batas alami berubah;
terdapat perbedaan keterangan antar dokumen;
atau pemilik tanah bersebelahan mempunyai pemahaman berbeda mengenai batas.

Masalah batas sebaiknya tidak langsung diselesaikan dengan tindakan sepihak. Pemeriksaan data dan kondisi lapangan menjadi penting.

3. Jual Beli Tanah Bermasalah

Sengketa dapat muncul setelah transaksi jual beli ketika:

dokumen belum lengkap;
pembayaran belum lunas;
objek tanah ternyata bermasalah;
penjual bukan pihak yang berhak;
terdapat ahli waris lain;
atau terjadi transaksi terhadap tanah yang sedang disengketakan.

Karena itu, pemeriksaan status tanah sebelum transaksi sangat penting.

4. Sengketa Tanah Warisan

Tanah warisan sering menjadi objek perselisihan ketika ahli waris belum mencapai kesepakatan.

Masalah dapat muncul karena:

jumlah ahli waris tidak jelas;
pembagian belum dilakukan;
salah satu ahli waris menguasai tanah sendiri;
tanah dijual tanpa persetujuan pihak yang berhak;
atau data kepemilikan belum disesuaikan dengan keadaan pewarisan.

Sengketa warisan juga dapat melibatkan persoalan hukum keluarga selain persoalan pertanahan.

5. Sertifikat Dipersoalkan

Sertifikat merupakan dokumen penting dalam sistem pertanahan, tetapi munculnya sengketa tidak otomatis dapat diselesaikan hanya dengan melihat siapa yang memegang sertifikat.

Dalam kasus tertentu, perlu diperiksa:

proses penerbitan;
data fisik;
data yuridis;
riwayat tanah;
dasar perolehan;
dan dokumen lain yang relevan.

Karena itu, apabila sertifikat dipersoalkan, pemeriksaan menyeluruh diperlukan sebelum menentukan langkah hukum.

6. Tanah Dikuasai Pihak Lain

Persoalan dapat muncul apabila seseorang menguasai atau menggunakan tanah yang menurut pemiliknya merupakan hak pihak lain.

Contohnya:

tanah ditempati;
tanah dipagar;
tanah digunakan untuk usaha;
tanah digarap;
atau bangunan didirikan di atas tanah yang diperselisihkan.

Tindakan yang tepat bergantung pada status tanah dan bukti yang dimiliki masing-masing pihak.

7. Hibah atau Peralihan Hak yang Dipersoalkan

Sengketa juga dapat muncul ketika tanah telah dialihkan melalui hibah atau transaksi lain, tetapi salah satu pihak kemudian mempermasalahkan keabsahan peralihannya.

Dalam keadaan seperti ini, perlu diperiksa dokumen dan dasar hukum peralihannya.

Jenis Persoalan Tanah Tidak Selalu Sama

Penting untuk membedakan beberapa istilah.

Sengketa

Perselisihan antara pihak-pihak yang berkepentingan mengenai suatu objek atau hak atas tanah.

Konflik

Persoalan pertanahan yang dapat mempunyai cakupan lebih luas dan melibatkan kepentingan yang lebih kompleks.

Perkara

Perselisihan yang telah masuk ke lembaga peradilan atau mekanisme proses hukum tertentu.

Dalam penanganan administrasi pertanahan, istilah dan klasifikasi kasus memiliki konsekuensi terhadap mekanisme penyelesaiannya. Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 secara khusus mengatur penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan.

Dasar Hukum Sengketa Tanah di Indonesia

Tidak ada satu undang-undang yang dapat digunakan untuk menjawab seluruh jenis sengketa tanah.

Beberapa aturan penting antara lain:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

UUPA merupakan salah satu dasar utama hukum agraria nasional dan sampai sekarang berstatus berlaku.

UUPA mengatur dasar-dasar mengenai hak atas tanah, penggunaan tanah, serta prinsip-prinsip hukum agraria nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Ketentuan mengenai pendaftaran tanah menjadi penting ketika sengketa berkaitan dengan data pendaftaran, sertifikat, atau riwayat hak.

Dalam memeriksa sengketa, dokumen pendaftaran tanah perlu dilihat bersama dengan bukti dan riwayat perolehan hak.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021

Peraturan ini mengatur antara lain hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah serta mencabut beberapa ketentuan sebelumnya yang diatur dalam PP Nomor 40 Tahun 1996 dan PP Nomor 103 Tahun 2000, antara lain. Karena perkembangan regulasi pertanahan terus berjalan, aturan yang relevan perlu diperiksa sesuai jenis perkara.

Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020

Peraturan ini secara khusus mengatur Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan dan berstatus berlaku. Peraturan tersebut juga mencabut Permen ATR/Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2016.

Peraturan ini penting ketika masyarakat hendak memahami mekanisme penanganan kasus melalui lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Apakah Sertifikat Tanah Menjamin Tidak Akan Ada Sengketa?

Tidak tepat menyimpulkan bahwa adanya sertifikat berarti tidak mungkin ada sengketa.

Sertifikat merupakan alat pembuktian penting mengenai hak yang terdaftar, tetapi apabila timbul sengketa, dapat muncul persoalan mengenai:

riwayat tanah;
dasar perolehan hak;
data fisik;
data yuridis;
proses penerbitan;
atau klaim hak pihak lain.

Karena itu, sengketa yang melibatkan sertifikat perlu diperiksa secara hati-hati, bukan hanya berdasarkan siapa yang memegang dokumen tersebut.

Bukti Apa yang Penting dalam Sengketa Tanah?

Bukti merupakan salah satu aspek paling penting.

Dokumen yang dapat relevan antara lain:

Dokumen Kepemilikan

sertifikat;
surat keputusan atau dokumen hak;
dokumen pendaftaran;
dan dokumen lain yang berkaitan.

Dokumen Peralihan

akta jual beli;
hibah;
waris;
tukar-menukar;
atau dokumen peralihan lainnya.

Dokumen Pembayaran

bukti transfer;
kuitansi;
bukti pelunasan;
atau dokumen transaksi lainnya.

Dokumen Riwayat Tanah

surat atau dokumen lama;
riwayat penguasaan;
dokumen administrasi desa/kelurahan;
dan bukti lain yang relevan.

Bukti Lapangan

kondisi fisik tanah;
bangunan;
patok;
batas;
foto;
dan informasi lain yang berkaitan.

Tidak berarti seluruh dokumen tersebut pasti dibutuhkan dalam setiap perkara. Bukti yang relevan bergantung pada jenis sengketanya.

Bagaimana Cara Menyelesaikan Sengketa Tanah?

Tidak semua sengketa harus langsung diajukan ke pengadilan.

Secara umum, pilihan penyelesaian dapat mencakup:

1. Musyawarah

Para pihak dapat berupaya menyelesaikan perselisihan secara langsung.

Musyawarah dapat menjadi pilihan apabila masih terdapat ruang untuk mencapai kesepakatan.

Namun, apabila dibuat kesepakatan, isi dan bentuk dokumen perdamaian perlu diperhatikan agar mempunyai kepastian hukum yang memadai.

2. Negosiasi

Negosiasi dilakukan dengan mempertemukan kepentingan para pihak untuk mencari solusi.

Contohnya dapat berupa:

penetapan batas;
pengembalian tanah;
pembayaran kompensasi;
penyelesaian transaksi;
atau bentuk kesepakatan lain yang sah.

Negosiasi sebaiknya tidak dilakukan dengan mengabaikan dokumen dan status hukum tanah.

3. Mediasi

Mediasi memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral.

Dalam lingkungan pertanahan, penanganan kasus oleh Kementerian ATR/BPN juga memiliki mekanisme yang diatur dalam Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020.

Penanganan melalui mediasi dapat menjadi pilihan apabila sengketa masih memungkinkan diselesaikan tanpa putusan pengadilan.

4. Penyelesaian Melalui ATR/BPN

Dalam kondisi tertentu, kasus pertanahan dapat ditangani melalui mekanisme administrasi pertanahan pada Kementerian ATR/BPN.

Namun, penting membedakan persoalan administrasi pertanahan dengan sengketa keperdataan antar pihak.

Tidak setiap perselisihan kepemilikan otomatis selesai hanya dengan mengajukan pengaduan ke kantor pertanahan.

Jenis perkara dan kewenangan harus ditentukan terlebih dahulu.

5. Gugatan ke Pengadilan

Apabila sengketa tidak dapat diselesaikan secara damai dan terdapat dasar untuk menempuh jalur litigasi, perkara dapat dibawa ke pengadilan yang berwenang.

Tuntutan dapat bergantung pada persoalan yang terjadi, misalnya mengenai:

hak atas tanah;
perbuatan melawan hukum;
wanprestasi;
pengosongan;
atau persoalan perdata lainnya.

Namun, tidak semua sengketa tanah mempunyai dasar gugatan dan pengadilan yang sama.

Karena itu, jenis gugatan harus ditentukan setelah fakta, dokumen, dan objek sengketa diperiksa.

6. Jalur Hukum Administrasi

Dalam kondisi tertentu, sengketa dapat berkaitan dengan keputusan atau tindakan administrasi pemerintahan.

Apabila objek persoalan merupakan keputusan tata usaha negara tertentu, jalur penyelesaiannya dapat berbeda dengan sengketa kepemilikan antara dua orang.

Karena itu, jangan langsung membuat gugatan sebelum menentukan terlebih dahulu apa sebenarnya objek yang disengketakan dan siapa yang menjadi pihak yang berwenang.

Apakah Sengketa Tanah Harus Diselesaikan di Pengadilan?

Tidak selalu.

Pengadilan merupakan salah satu jalur penyelesaian, tetapi musyawarah, negosiasi, mediasi, atau mekanisme administratif tertentu dapat menjadi pilihan sesuai kondisi.

Pilihan terbaik bergantung pada:

jenis sengketa;
bukti;
posisi masing-masing pihak;
tujuan penyelesaian;
nilai objek;
kemungkinan perdamaian;
dan kewenangan lembaga yang tersedia.

Karena itu, strategi penyelesaian sebaiknya ditentukan setelah sengketa dipetakan.

Apa yang Harus Dilakukan Jika Tanah Anda Diklaim Orang Lain?

Jangan langsung melakukan tindakan yang dapat memperburuk konflik.

Langkah awal yang lebih aman adalah:

Periksa Dokumen

Kumpulkan sertifikat, akta, bukti pembayaran, surat waris, dan dokumen lainnya.

Telusuri Riwayat Tanah

Cari tahu bagaimana tanah diperoleh dan siapa yang pernah menguasainya.

Periksa Kondisi Lapangan

Pastikan luas, batas, lokasi, dan objek tanah sesuai dengan dokumen.

Identifikasi Pihak yang Mengklaim

Pahami dasar klaim pihak tersebut.

Jangan Melakukan Tindakan Sepihak

Hindari pengrusakan, pemagaran secara paksa, pengusiran, atau tindakan lain yang berpotensi menimbulkan masalah hukum baru.

Konsultasikan Posisi Hukum

Setelah dokumen dan fakta dikumpulkan, lakukan analisis untuk menentukan jalur yang paling tepat.

Bagaimana Jika Sertifikat Tanah Dipersoalkan?

Jika pihak lain menyatakan sertifikat bermasalah, jangan langsung menyimpulkan bahwa sertifikat tersebut pasti sah atau pasti batal.

Perlu diperiksa:

siapa pemegang hak;
dasar perolehan;
riwayat tanah;
data fisik;
data yuridis;
proses pendaftaran;
dokumen pendukung;
serta dasar klaim pihak yang menentang.

Penyelesaian dapat membutuhkan pemeriksaan administrasi pertanahan maupun proses hukum sesuai objek sengketa.

Bagaimana Jika Tanah Merupakan Warisan?

Sengketa warisan perlu dilihat dari dua sisi:

hukum waris dan status tanah.

Perlu diperiksa:

siapa ahli waris;
apakah ada dokumen waris;
apakah tanah sudah dibagi;
siapa yang menguasai;
apakah ada peralihan;
dan apakah sertifikat sudah diperbarui.

Jangan melakukan jual beli atau pengalihan tanah warisan sebelum status para pihak dan kewenangannya jelas.

Bagaimana Jika Tanah Dibeli tetapi Belum Bersertifikat atas Nama Pembeli?

Kondisi tersebut membutuhkan pemeriksaan dokumen transaksi dan status hak atas tanah.

Dokumen yang dapat menjadi relevan antara lain:

bukti pembayaran;
akta;
perjanjian;
dokumen penjual;
sertifikat induk apabila ada;
dan riwayat penguasaan.

Tidak dapat langsung disimpulkan bahwa pembeli pasti mempunyai atau tidak mempunyai hak hanya dari belum berubahnya nama pada sertifikat.

Posisi hukum harus dinilai berdasarkan seluruh dokumen dan fakta.

Bagaimana Jika Ada Dua Sertifikat atas Tanah yang Sama?

Situasi tersebut sangat serius dan membutuhkan pemeriksaan segera.

Jangan memilih sertifikat hanya berdasarkan siapa yang lebih dahulu menunjukkannya.

Perlu diperiksa:

identitas bidang tanah;
data fisik;
data yuridis;
riwayat pendaftaran;
penerbitan dokumen;
batas dan luas;
serta dasar perolehan masing-masing pihak.

Dalam kondisi seperti ini, konsultasi hukum dan pemeriksaan data pertanahan sebaiknya dilakukan sebelum mengambil tindakan.

Apakah Sengketa Batas Tanah Harus Langsung Digugat?

Tidak selalu.

Untuk sengketa batas, langkah awal dapat berupa pemeriksaan dokumen dan kondisi lapangan serta komunikasi dengan pemilik tanah yang berbatasan.

Jika masih memungkinkan, penentuan batas melalui kesepakatan dapat menjadi pilihan.

Namun, jika konflik tidak dapat diselesaikan dan terdapat klaim hak yang serius, perlu dipertimbangkan jalur hukum yang sesuai.

Berapa Lama Penyelesaian Sengketa Tanah?

Tidak ada satu durasi yang berlaku untuk semua sengketa tanah.

Perkara dapat berlangsung berbeda tergantung:

jumlah pihak;
kompleksitas dokumen;
riwayat tanah;
pemeriksaan lapangan;
proses mediasi;
pembuktian;
saksi;
jenis lembaga yang menangani;
serta kemungkinan upaya hukum.

Karena itu, hindari pihak yang menjanjikan sengketa tanah pasti selesai dalam waktu tertentu tanpa memeriksa dokumennya terlebih dahulu.

Apakah Sengketa Tanah Bisa Diselesaikan Tanpa Pengacara?

Secara umum seseorang dapat mengurus persoalannya sendiri sesuai mekanisme yang berlaku.

Namun, pengacara dapat membantu apabila perkara melibatkan:

banyak pihak;
sertifikat bermasalah;
tanah warisan;
transaksi bernilai besar;
sengketa batas;
perusahaan;
dokumen lama;
klaim kepemilikan ganda;
atau proses pengadilan.

Advokat dapat membantu melakukan pemeriksaan dokumen, analisis posisi hukum, penyusunan surat atau gugatan, negosiasi, mediasi, maupun pendampingan litigasi sesuai kebutuhan.

Peran Pengacara dalam Sengketa Tanah

Pendampingan hukum dapat mencakup:

Pemeriksaan Dokumen

Menilai dokumen kepemilikan, transaksi, waris, dan riwayat tanah.

Pemetaan Masalah

Mengidentifikasi siapa para pihak, objek sengketa, dan dasar klaim masing-masing.

Analisis Jalur Penyelesaian

Menentukan apakah masalah lebih tepat diselesaikan melalui negosiasi, mediasi, ATR/BPN, pengadilan, atau mekanisme lain.

Negosiasi

Membantu menyusun dan melakukan komunikasi hukum dengan pihak lawan.

Penyusunan Dokumen Hukum

Membantu mempersiapkan surat, kesepakatan, somasi, atau dokumen perkara sesuai kebutuhan.

Pendampingan Litigasi

Mendampingi proses hukum apabila perkara harus diselesaikan melalui pengadilan.

Kesalahan yang Sebaiknya Dihindari

Menjual Tanah Saat Sengketa Berlangsung

Jangan mengalihkan tanah secara sembarangan ketika statusnya sedang dipersoalkan.

Mengandalkan Fotokopi Dokumen Tanpa Memeriksa Aslinya

Dokumen asli dan riwayatnya dapat sangat penting.

Menguasai Tanah dengan Cara Paksa

Tindakan fisik sepihak dapat menimbulkan masalah hukum baru.

Membuat Klaim yang Tidak Benar

Sampaikan fakta sesuai keadaan sebenarnya.

Mengabaikan Riwayat Tanah

Tanah yang sekarang terlihat sederhana dapat mempunyai riwayat transaksi atau warisan yang panjang.

Langsung Menggugat Tanpa Memetakan Masalah

Gugatan yang tidak tepat sasaran dapat memperpanjang penyelesaian.

Checklist Awal Menghadapi Sengketa Tanah

Sebelum berkonsultasi, siapkan:

Dokumen Tanah

Sertifikat
Akta jual beli apabila ada
Dokumen peralihan
Surat waris atau hibah apabila relevan

Dokumen Transaksi

Bukti pembayaran
Kuitansi
Bukti transfer
Perjanjian

Data Lapangan

Informasi Sengketa

Siapa yang mengklaim
Dasar klaim pihak lain
Sejak kapan masalah terjadi
Upaya penyelesaian yang sudah dilakukan
Surat atau pemberitahuan yang sudah diterima

Dokumen tersebut bukan berarti seluruhnya pasti diperlukan. Tujuannya untuk membantu membuat gambaran awal mengenai masalah.

Konsultasi Sengketa Tanah

Sengketa tanah sebaiknya tidak ditangani hanya berdasarkan asumsi bahwa “sertifikat ada berarti pasti menang” atau “tanah milik keluarga berarti otomatis menjadi hak ahli waris tertentu.”

Status tanah perlu dilihat dari dokumen, riwayat perolehan, data pertanahan, penguasaan fisik, serta dasar hukum masing-masing pihak.

ABE Justice, S.H., M.H. & Partners menyediakan konsultasi dan pendampingan hukum untuk persoalan pertanahan, termasuk:

sengketa kepemilikan;
sengketa batas;
tanah warisan;
jual beli tanah bermasalah;
sertifikat yang dipersoalkan;
penguasaan tanah;
sengketa dengan pihak lain;
serta perkara pertanahan yang membutuhkan pendampingan hukum.

Konsultasikan Sengketa Tanah Anda

Jelaskan secara singkat kronologi dan dokumen yang tersedia agar dapat dilakukan pemetaan awal mengenai posisi hukum dan pilihan penyelesaian.

ABE Justice, S.H., M.H. & Partners

Konsultasi: 0821-4150-135

Konsultasi 24 Jam KLIK DI SINI

FAQ Sengketa Tanah

Apa penyebab sengketa tanah yang paling sering terjadi?

Sengketa dapat berkaitan dengan klaim kepemilikan, batas tanah, jual beli, warisan, sertifikat, penguasaan tanah, atau peralihan hak.

Apakah sertifikat tanah menjamin tidak ada sengketa?

Tidak. Sertifikat merupakan dokumen penting, tetapi apabila muncul sengketa, riwayat tanah, data fisik, data yuridis, dan dasar perolehan tetap dapat diperiksa.

Apakah sengketa tanah harus diselesaikan di pengadilan?

Tidak selalu. Musyawarah, negosiasi, mediasi, atau mekanisme administrasi pertanahan dapat menjadi pilihan sesuai jenis kasus.

Apakah sengketa tanah bisa diselesaikan melalui ATR/BPN?

Kasus pertanahan tertentu dapat ditangani melalui mekanisme di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 mengatur penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan.

Apakah tanah warisan dapat menjadi sengketa?

Bisa. Sengketa dapat muncul karena perbedaan klaim ahli waris, pembagian yang belum selesai, atau pengalihan tanah tanpa persetujuan pihak yang berhak.

Bagaimana jika ada dua sertifikat atas tanah yang sama?

Kondisi tersebut perlu segera diperiksa melalui dokumen, data pertanahan, riwayat hak, dan kondisi fisik bidang tanah. Jangan mengambil tindakan sepihak sebelum status hukumnya jelas.

Apakah sengketa batas tanah harus langsung digugat?

Tidak selalu. Pemeriksaan batas dan upaya penyelesaian secara damai dapat menjadi langkah awal apabila masih memungkinkan.

Apakah pengacara dapat menjamin sengketa tanah pasti menang?

Tidak. Hasil perkara bergantung pada fakta, bukti, proses hukum, dan keputusan lembaga yang berwenang.

Kesimpulan

Sengketa tanah merupakan persoalan hukum yang dapat mempunyai banyak penyebab dan tidak selalu dapat diselesaikan dengan satu cara.

Perselisihan dapat muncul karena klaim kepemilikan, batas tanah, jual beli, warisan, sertifikat, penguasaan tanah, atau peralihan hak.

Dasar hukum pertanahan di Indonesia salah satunya adalah UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang sampai saat ini berstatus berlaku. Untuk penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan dalam lingkungan ATR/BPN, salah satu peraturan yang relevan adalah Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020.

Sebelum mengambil tindakan, kumpulkan dokumen, telusuri riwayat tanah, pahami klaim masing-masing pihak, dan tentukan terlebih dahulu apakah persoalan lebih tepat diselesaikan melalui musyawarah, negosiasi, mediasi, mekanisme ATR/BPN, atau pengadilan.

Jangan mengambil tindakan fisik atau administratif secara sepihak hanya karena merasa mempunyai hak. Dalam sengketa tanah, langkah yang keliru dapat menimbulkan persoalan hukum baru.