Nama Usaha Sudah Dipakai Orang Lain
Nama Usaha Sudah Dipakai Orang Lain, Apakah Bisa Dilindungi Hukum?
Nama usaha bukan sekadar identitas yang dicantumkan pada papan toko, kemasan produk, situs web, atau media sosial. Bagi pelaku usaha, nama merupakan bagian penting dari reputasi, kepercayaan konsumen, dan nilai komersial yang dibangun dalam jangka panjang.
Namun, tidak sedikit pengusaha yang baru menyadari pentingnya perlindungan hukum setelah menemukan pihak lain menggunakan nama usaha yang sama atau mirip. Bahkan, ada keadaan ketika seseorang telah menggunakan suatu nama usaha selama bertahun-tahun, tetapi pihak lain justru lebih dahulu mendaftarkan nama tersebut sebagai merek.
Lantas, apakah nama usaha yang sudah digunakan orang lain masih dapat dilindungi? Apakah pemilik usaha yang lebih dahulu menggunakan nama tersebut dapat menuntut pihak lain? Dan bagaimana jika nama usaha itu belum pernah didaftarkan sebagai merek?
Untuk menjawab persoalan tersebut, perlu dipahami perbedaan antara penggunaan nama usaha, pendaftaran nama badan usaha, dan perlindungan merek berdasarkan hukum kekayaan intelektual di Indonesia.
1. Apakah Nama Usaha Mendapat Perlindungan Hukum?
Pada prinsipnya, nama usaha dapat memperoleh perlindungan hukum, tetapi bentuk perlindungannya bergantung pada kedudukan dan penggunaannya.
Nama yang digunakan untuk membedakan produk atau jasa dari produk atau jasa pihak lain dapat berfungsi sebagai merek. Dalam konteks ini, perlindungan hukumnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana telah mengalami perubahan, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Pasal 1 angka 1 UU Merek menjelaskan bahwa merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis, seperti gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa.
Dengan demikian, nama usaha dapat dilindungi sebagai merek apabila memenuhi persyaratan pendaftaran dan digunakan untuk membedakan barang atau jasa.
Namun, perlu dibedakan beberapa hal berikut:
- Nama usaha: Identitas yang digunakan untuk menjalankan kegiatan bisnis.
- Nama badan usaha: Nama resmi suatu badan usaha yang tercatat sesuai ketentuan administrasi badan usaha.
- Merek: Tanda pembeda barang atau jasa yang memperoleh perlindungan berdasarkan hukum merek.
Ketiganya tidak selalu memberikan hak dan perlindungan yang sama. Pencatatan nama badan usaha, misalnya, tidak otomatis berarti nama tersebut telah memperoleh hak eksklusif sebagai merek.
2. Bagaimana Jika Nama Usaha Sudah Digunakan Orang Lain?
Apabila nama usaha yang ingin digunakan ternyata sudah dipakai pihak lain, langkah pertama adalah memeriksa apakah nama tersebut telah terdaftar sebagai merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).
Pemeriksaan ini penting karena Indonesia menerapkan prinsip first to file dalam perlindungan merek. Artinya, hak atas merek pada prinsipnya diperoleh setelah merek tersebut terdaftar.
Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2016.
Konsekuensinya, seseorang yang lebih dahulu menggunakan suatu nama dalam kegiatan usaha belum tentu otomatis menjadi pemegang hak eksklusif atas merek tersebut apabila belum mendaftarkannya.
Sebaliknya, pihak yang lebih dahulu memperoleh pendaftaran merek pada prinsipnya mempunyai hak untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya sesuai ketentuan hukum.
Meskipun demikian, prinsip first to file bukan berarti pihak yang pertama mendaftarkan merek selalu memiliki hak yang tidak dapat diganggu gugat. Pendaftaran yang dilakukan dengan iktikad tidak baik atau memenuhi alasan pembatalan berdasarkan undang-undang tetap dapat dipersoalkan.
3. Apakah Orang yang Lebih Dahulu Menggunakan Nama Usaha Bisa Mengajukan Keberatan?
Bisa, sepanjang terdapat dasar hukum dan bukti yang mendukung keberatannya.
Misalnya, seseorang telah menjalankan usaha dengan nama tertentu selama bertahun-tahun. Nama tersebut sudah dikenal pelanggan, digunakan dalam transaksi, tercantum dalam dokumen usaha, dan dipromosikan secara luas.
Kemudian, pihak lain mengajukan permohonan pendaftaran merek dengan nama yang sama atau memiliki persamaan pada pokoknya.
Dalam keadaan seperti ini, pengguna pertama dapat memeriksa kemungkinan mengajukan keberatan terhadap permohonan pendaftaran merek tersebut apabila memenuhi persyaratan hukum.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah:
a. Bukti penggunaan nama lebih dahulu
Bukti dapat berupa dokumen transaksi, faktur, kuitansi, katalog, kemasan, iklan, foto papan nama, publikasi media, arsip situs web, dan bukti promosi yang menunjukkan sejak kapan nama tersebut digunakan.
b. Reputasi dan pengenalan masyarakat
Apabila nama usaha telah dikenal konsumen atau memiliki reputasi tertentu, bukti mengenai pengenalan dan hubungan nama tersebut dengan usaha yang bersangkutan dapat menjadi relevan.
c. Dugaan iktikad tidak baik
Pasal 21 ayat (3) UU Merek mengatur bahwa permohonan ditolak apabila diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik.
Contohnya, seseorang mengetahui bahwa suatu nama telah digunakan dan dikenal sebagai identitas usaha pihak lain, tetapi kemudian mendaftarkan nama tersebut untuk mengambil keuntungan dari reputasi yang sudah dibangun pihak sebelumnya.
Namun, dugaan iktikad tidak baik tidak cukup hanya didasarkan pada kesamaan nama. Harus ada fakta dan bukti yang dapat mendukung penilaian tersebut.
4. Apa yang Terjadi Jika Nama Usaha Sudah Terdaftar atas Nama Orang Lain?
Keadaannya menjadi lebih rumit apabila pihak lain telah memperoleh sertifikat merek atas nama usaha yang sama atau memiliki persamaan pada pokoknya.
Pemilik usaha yang merasa dirugikan perlu memeriksa beberapa hal:
- Siapa yang tercatat sebagai pemilik merek?
- Kapan permohonan merek diajukan dan kapan merek tersebut terdaftar?
- Untuk barang atau jasa apa merek tersebut didaftarkan?
- Apakah terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya?
- Apakah pendaftaran dilakukan dengan iktikad baik?
- Apakah terdapat bukti penggunaan lebih dahulu atau reputasi yang dapat dipertanggungjawabkan?
Tidak semua nama yang sama otomatis merupakan pelanggaran merek. Penilaian harus memperhatikan unsur kemiripan, jenis barang atau jasa, ruang lingkup perlindungan, reputasi merek, serta ketentuan hukum yang relevan.
Apabila terdapat alasan hukum yang kuat, pihak yang dirugikan dapat mempertimbangkan gugatan pembatalan merek melalui Pengadilan Niaga berdasarkan Pasal 76 UU Merek.
Pasal 77 pada prinsipnya mengatur jangka waktu pengajuan gugatan pembatalan. Akan tetapi, terdapat pengecualian terhadap gugatan yang didasarkan pada iktikad tidak baik dan alasan tertentu yang bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum sebagaimana diatur undang-undang.
Karena itu, pemeriksaan terhadap riwayat pendaftaran dan bukti penggunaan merek sangat penting sebelum menentukan langkah hukum.
5. Dasar Hukum Perlindungan Nama Usaha dan Merek
Beberapa ketentuan hukum yang dapat menjadi dasar dalam menilai persoalan penggunaan nama usaha antara lain:
a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
Undang-undang ini menjadi dasar utama perlindungan merek di Indonesia.
Ketentuan yang relevan antara lain:
- Pasal 1 angka 1 mengenai pengertian merek.
- Pasal 3 mengenai hak atas merek yang diperoleh setelah merek terdaftar.
- Pasal 20 mengenai merek yang tidak dapat didaftarkan.
- Pasal 21 mengenai alasan penolakan permohonan merek, termasuk persamaan dengan merek pihak lain dan permohonan yang diajukan dengan iktikad tidak baik.
- Pasal 35 mengenai jangka waktu perlindungan merek.
- Pasal 76 mengenai gugatan pembatalan merek.
- Pasal 83 mengenai gugatan atas pelanggaran hak merek.
b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
Peraturan ini merupakan undang-undang yang menetapkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang dan turut mengubah sejumlah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan mengenai merek.
c. Ketentuan mengenai badan usaha
Apabila persoalannya berkaitan dengan nama resmi perseroan terbatas, ketentuan mengenai nama perseroan juga perlu diperiksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta perubahannya dan peraturan pelaksananya.
Perlindungan nama perseroan dalam administrasi badan hukum harus dibedakan dari hak eksklusif atas merek. Oleh sebab itu, memiliki nama perseroan yang telah disetujui atau tercatat tidak otomatis menggantikan kewajiban mendaftarkan merek.
6. Bagaimana Cara Melindungi Nama Usaha agar Tidak Digunakan Orang Lain?
Bagi pengusaha yang ingin mempertahankan nama usahanya, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan.
Pertama, melakukan penelusuran merek.
Periksa apakah nama yang akan digunakan sudah dimohonkan atau terdaftar sebagai merek oleh pihak lain. Penelusuran dapat dilakukan melalui fasilitas pencarian merek DJKI.
Pemeriksaan sebaiknya tidak hanya berdasarkan kesamaan nama secara persis, tetapi juga memperhatikan kemiripan pengucapan, penulisan, unsur dominan, logo, dan jenis barang atau jasa.
Kedua, menentukan kelas barang atau jasa.
Pendaftaran merek dilakukan berdasarkan kelas barang atau jasa. Pemilihan kelas harus disesuaikan dengan kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan atau direncanakan.
Perlu diperhatikan bahwa perbedaan kelas tidak selalu berarti tidak ada risiko konflik. Barang atau jasa yang berbeda kelas tetap dapat dinilai memiliki hubungan atau termasuk jenis yang sejenis dalam keadaan tertentu.
Ketiga, mengajukan pendaftaran merek.
Apabila hasil penelusuran menunjukkan tidak terdapat hambatan hukum yang relevan, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan pendaftaran melalui sistem resmi DJKI.
Prosesnya meliputi pembuatan akun, pengisian identitas pemohon, pengisian data merek, pemilihan kelas, pengunggahan dokumen persyaratan, dan penyelesaian pembayaran sesuai ketentuan.
Keempat, menyimpan bukti penggunaan nama usaha.
Simpan seluruh dokumen yang menunjukkan penggunaan nama usaha, termasuk bukti transaksi, materi pemasaran, arsip digital, kontrak, dan dokumen pendirian usaha.
Dokumen tersebut dapat berguna apabila di kemudian hari muncul sengketa mengenai penggunaan nama atau merek.
Kelima, mendaftarkan unsur identitas lain jika diperlukan.
Selain nama, identitas usaha dapat mencakup logo, slogan, atau unsur visual lainnya. Apabila unsur tersebut memenuhi persyaratan perlindungan kekayaan intelektual, pertimbangkan pendaftaran atau perlindungan yang sesuai.
Logo yang memiliki unsur orisinal, misalnya, dapat pula berkaitan dengan perlindungan hak cipta. Namun, perlindungan hak cipta atas logo tidak sama dengan hak merek atas nama usaha.
7. Apa Upaya Hukum Jika Nama Usaha Digunakan Tanpa Izin?
Apabila pihak lain menggunakan nama usaha yang dianggap melanggar hak hukum, pemilik usaha dapat mempertimbangkan langkah-langkah berikut.
a. Mengumpulkan bukti pelanggaran
Dokumentasikan penggunaan nama oleh pihak lain, termasuk foto, tangkapan layar, iklan, kemasan, situs web, akun media sosial, dan bukti transaksi apabila tersedia.
b. Memeriksa status merek
Lakukan penelusuran untuk mengetahui apakah nama tersebut telah terdaftar, siapa pemegang haknya, dan untuk barang atau jasa apa perlindungan diberikan.
c. Mengirimkan somasi
Jika terdapat dasar hukum yang cukup, pemilik hak dapat menyampaikan somasi atau teguran tertulis kepada pihak yang diduga menggunakan merek tanpa hak.
Somasi dapat memuat identitas pemilik hak, dasar kepemilikan, uraian penggunaan yang dipersoalkan, permintaan penghentian penggunaan, serta langkah penyelesaian yang diharapkan.
d. Mengajukan gugatan perdata
Pasal 83 UU Merek memberikan dasar bagi pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar untuk mengajukan gugatan terhadap pihak yang tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa sejenis.
Gugatan dapat berupa tuntutan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Gugatan diajukan melalui Pengadilan Niaga sesuai ketentuan yang berlaku.
e. Mempertimbangkan langkah pidana apabila memenuhi unsur
UU Merek juga mengatur ketentuan pidana atas perbuatan tertentu yang memenuhi unsur pelanggaran merek.
Namun, tidak setiap penggunaan nama yang sama otomatis merupakan tindak pidana. Harus diperiksa terlebih dahulu apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur delik yang diatur dalam undang-undang.
8. Apakah Nama Usaha yang Belum Terdaftar Masih Bisa Dipertahankan?
Nama usaha yang belum terdaftar sebagai merek tidak berarti seluruh kepentingan hukumnya sama sekali tidak dapat dipertahankan.
Bukti penggunaan lebih dahulu, reputasi, hubungan dengan konsumen, dokumen usaha, serta keadaan ketika pihak lain menggunakan atau mendaftarkan nama tersebut dapat menjadi bahan penilaian hukum.
Akan tetapi, bukti penggunaan lebih dahulu tidak otomatis memberikan hak eksklusif sebagai merek sebagaimana hak yang diperoleh melalui pendaftaran.
Jika pihak lain telah mendaftarkan merek dengan iktikad tidak baik atau terdapat alasan pembatalan yang sah, pemilik usaha yang dirugikan dapat menilai kemungkinan menempuh upaya hukum berdasarkan ketentuan UU Merek.
Oleh karena itu, pelaku usaha sebaiknya tidak hanya mengandalkan penggunaan nama selama bertahun-tahun. Pendaftaran merek sejak awal merupakan langkah penting untuk memperoleh kepastian hukum.
9. Contoh Kasus Nama Usaha Digunakan oleh Pihak Lain
Misalnya, seseorang mendirikan usaha kuliner dengan nama “Dapur Nusantara” sejak tahun 2018. Nama tersebut digunakan pada papan toko, kemasan, media sosial, dan berbagai materi promosi.
Pada tahun 2025, orang lain mengajukan pendaftaran merek dengan nama yang sama untuk produk makanan sejenis.
Dalam situasi tersebut, pemilik usaha pertama tidak sebaiknya langsung beranggapan bahwa dirinya pasti memenangkan sengketa hanya karena telah menggunakan nama tersebut lebih dahulu.
Ia perlu memeriksa tanggal permohonan, status pendaftaran, jenis barang atau jasa, bukti penggunaan, reputasi usaha, serta kemungkinan adanya iktikad tidak baik dari pemohon.
Jika terdapat bukti bahwa pendaftaran dilakukan dengan tujuan mengambil keuntungan dari reputasi usaha yang telah dibangun pihak lain, fakta tersebut dapat menjadi bagian penting dalam menilai kemungkinan pengajuan keberatan atau gugatan pembatalan.
Sebaliknya, jika tidak terdapat dasar pembatalan yang memadai dan pihak lain telah memperoleh hak merek secara sah, pemilik usaha pertama dapat menghadapi risiko hukum apabila tetap menggunakan nama yang dilindungi tersebut.
Contoh ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa nama usaha harus didasarkan pada pemeriksaan fakta dan ketentuan hukum, bukan semata-mata siapa yang merasa lebih dahulu menggunakan nama.
10. Mengapa Konsultasi Hukum Penting dalam Sengketa Nama Usaha?
Sengketa nama usaha dapat berdampak pada keberlangsungan bisnis, reputasi, hubungan dengan pelanggan, dan nilai komersial perusahaan.
Kesalahan dalam mengambil langkah dapat menimbulkan kerugian, misalnya mengganti nama usaha tanpa pemeriksaan hukum yang memadai atau justru tetap menggunakan merek yang telah dilindungi pihak lain.
Pendampingan hukum dapat membantu pelaku usaha untuk:
- Memeriksa status pendaftaran dan kepemilikan merek.
- Menganalisis persamaan nama atau logo dengan merek pihak lain.
- Menilai bukti penggunaan nama usaha lebih dahulu.
- Mengidentifikasi kemungkinan adanya iktikad tidak baik.
- Menyiapkan keberatan atau tanggapan atas permohonan merek.
- Menyusun somasi dan langkah penyelesaian sengketa.
- Menilai kemungkinan gugatan pembatalan atau gugatan pelanggaran merek.
Dengan pemeriksaan yang tepat, pelaku usaha dapat menentukan strategi hukum yang sesuai sebelum mengambil keputusan yang berpengaruh terhadap kelangsungan bisnis.
FAQ: Pertanyaan yang Sering Diajukan
1. Apakah nama usaha yang sudah dipakai orang lain boleh digunakan?
Belum tentu. Perlu diperiksa apakah nama tersebut telah terdaftar sebagai merek, siapa pemiliknya, serta apakah barang atau jasa yang ditawarkan termasuk dalam ruang lingkup perlindungan merek tersebut.
2. Apakah orang yang pertama kali menggunakan nama usaha otomatis menjadi pemilik merek?
Tidak otomatis. Berdasarkan Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2016, hak atas merek diperoleh setelah merek terdaftar. Namun, bukti penggunaan lebih dahulu dapat relevan dalam sengketa, terutama ketika terdapat dugaan iktikad tidak baik.
3. Apakah nama usaha yang sudah terdaftar sebagai merek bisa dibatalkan?
Bisa, apabila terdapat alasan pembatalan yang diatur dalam undang-undang. Salah satunya adalah apabila pendaftaran dilakukan dengan iktikad tidak baik. Gugatan pembatalan dapat diajukan melalui Pengadilan Niaga sesuai ketentuan Pasal 76 UU Merek.
4. Apakah mendaftarkan nama perusahaan sama dengan mendaftarkan merek?
Tidak. Pencatatan atau persetujuan nama badan usaha merupakan proses administrasi badan usaha, sedangkan pendaftaran merek memberikan perlindungan atas tanda pembeda barang atau jasa.
5. Apakah saya bisa menuntut orang yang menggunakan nama usaha saya?
Bisa dipertimbangkan apabila terdapat hak hukum yang dilanggar dan unsur-unsur pelanggaran dapat dibuktikan. Bentuk upaya hukumnya bergantung pada status merek, bukti penggunaan, jenis pelanggaran, serta kerugian yang timbul.
6. Di mana saya dapat memeriksa apakah nama usaha sudah terdaftar sebagai merek?
Pemeriksaan dapat dilakukan melalui layanan penelusuran merek pada situs resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).
Konsultasi Hukum Perlindungan Merek dan Nama Usaha
Nama usaha merupakan aset penting yang perlu dilindungi agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Apabila nama usaha Anda digunakan pihak lain, didaftarkan oleh orang lain, atau terdapat dugaan peniruan identitas bisnis, persoalan tersebut perlu dianalisis berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
ABE Justice, S.H., M.H. & Partners menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan hukum dalam bidang kekayaan intelektual, termasuk persoalan pendaftaran merek, sengketa merek, keberatan, pembatalan merek, dan pelanggaran hak atas merek.
Konsultasi GRATIS melalui WhatsApp: 08214150135
Layanan konsultasi tersedia untuk individu, pelaku usaha, perusahaan, serta kebutuhan hukum lainnya di seluruh Indonesia dan perkara yang berkaitan dengan kepentingan hukum di luar negeri.
Disclaimer: Artikel ini merupakan informasi hukum umum dan bukan pendapat hukum untuk perkara tertentu. Penentuan langkah hukum memerlukan pemeriksaan dokumen, status pendaftaran merek, kronologi, dan bukti yang relevan.
