Panduan Lengkap Jual Beli Tanah

Panduan Lengkap Jual Beli Tanah yang Aman Menurut Hukum

Jual beli tanah merupakan transaksi bernilai besar yang memiliki konsekuensi hukum jangka panjang. Kesalahan dalam memeriksa status tanah, identitas pemilik, dokumen, batas bidang, atau proses peralihan hak dapat menimbulkan masalah di kemudian hari.

Karena itu, jual beli tanah sebaiknya tidak dilakukan hanya berdasarkan kepercayaan kepada penjual atau karena sertifikat terlihat resmi. Transaksi perlu diperiksa dari sisi subjek, objek, dokumen, status hak, kewenangan menjual, pajak, proses pembuatan akta, dan pendaftaran peralihan hak.

Kerangka hukum pertanahan nasional antara lain bertumpu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, sedangkan pendaftaran tanah diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 yang telah diperbarui melalui PP Nomor 18 Tahun 2021. (Database Peraturan | JDIH BPK)

Mengapa Jual Beli Tanah Harus Dilakukan dengan Hati-Hati?

Tanah berbeda dengan barang bergerak biasa. Objeknya harus dapat diidentifikasi dengan jelas, pihak yang menjual harus mempunyai kewenangan untuk mengalihkan hak, dan proses peralihannya perlu dilakukan sesuai ketentuan pertanahan.

Risiko dapat muncul ketika:

tanah dijual oleh orang yang bukan pemegang hak;
sertifikat bermasalah atau datanya tidak sesuai;
tanah sedang dijaminkan;
terdapat sengketa;
tanah merupakan harta bersama;
tanah merupakan bagian dari warisan;
batas bidang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya;
ada pihak lain yang menguasai tanah;
atau transaksi dilakukan hanya berdasarkan surat di bawah tangan tanpa proses yang semestinya.

Karena itu, pemeriksaan sebelum membayar jauh lebih penting daripada memperbaiki persoalan setelah transaksi selesai.

1. Pastikan Siapa Pemilik atau Pemegang Hak

Langkah pertama adalah memastikan identitas pihak yang menjual tanah.

Nama penjual harus diperiksa dan dicocokkan dengan dokumen pertanahan. Jangan hanya mengandalkan keterangan lisan.

Apabila tanah dimiliki oleh satu orang, identitas pemegang hak harus jelas.

Situasinya berbeda apabila tanah:

dimiliki bersama;
merupakan harta dalam perkawinan;
berasal dari warisan;
dimiliki badan hukum;
atau sedang berada dalam kondisi hukum tertentu.

Semakin kompleks status kepemilikan, semakin penting pemeriksaan dokumen sebelum transaksi.

2. Periksa Sertifikat Tanah

Jangan menganggap sertifikat cukup aman hanya karena penjual memperlihatkan dokumen asli.

Sertifikat perlu diperiksa kesesuaiannya dengan data pada Kantor Pertanahan.

ATR/BPN menjelaskan bahwa pengecekan sertifikat dilakukan untuk memastikan kesesuaian data fisik dan data yuridis sertifikat dengan data yang terdapat dalam pangkalan data Kantor Pertanahan. Untuk PPAT, pengecekan tersebut merupakan bagian dari kewajiban sebelum pembuatan akta mengenai pemindahan atau pembebanan hak atas tanah. (JDIH ATR BPN)

Artinya, pemeriksaan sertifikat merupakan salah satu tahap penting dalam transaksi yang aman.

Apa yang Perlu Diperiksa?

Setidaknya perhatikan:

nama pemegang hak;
jenis hak;
nomor hak;
luas tanah;
lokasi;
data fisik;
data yuridis;
catatan pembebanan atau masalah lain yang tercatat;
dan kesesuaian dengan kondisi lapangan.

Pemeriksaan tidak seharusnya berhenti pada melihat fotokopi sertifikat.

3. Cocokkan Sertifikat dengan Tanah di Lapangan

Dokumen dan kondisi fisik tanah harus dibandingkan.

Periksa:

lokasi tanah,

luas atau ukuran,

batas sebelah utara, selatan, timur, dan barat,

akses menuju tanah,

serta penguasaan fisiknya.

Tanah yang secara dokumen dimiliki seseorang belum tentu bebas dari masalah penguasaan di lapangan.

Misalnya, bisa terdapat pihak lain yang menempati, menggarap, menggunakan akses tertentu, atau mengklaim bagian tanah tersebut.

Karena itu, pemeriksaan lapangan sangat penting.

4. Pastikan Tanah Tidak Sedang Bersengketa

Sebelum membeli, cari tahu apakah tanah pernah atau sedang menjadi objek sengketa.

Tanyakan kepada penjual dan lakukan pemeriksaan yang diperlukan mengenai:

sengketa kepemilikan;
sengketa batas;
warisan;
gugatan perdata;
konflik dengan tetangga;
penguasaan oleh pihak lain;
atau persoalan pertanahan lainnya.

Jangan puas dengan jawaban bahwa tanah “aman” tanpa memeriksa dokumen dan keadaan sebenarnya.

Apabila ada indikasi sengketa, sebaiknya transaksi ditunda sampai status hukumnya jelas.

5. Pastikan Tanah Tidak Sedang Dijaminkan

Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah kemungkinan tanah sedang dibebani Hak Tanggungan atau beban hukum lainnya.

Tanah yang menjadi jaminan utang tidak dapat diperlakukan seperti tanah yang benar-benar bebas dari beban.

Karena itu, status pembebanan perlu diperiksa dalam proses pemeriksaan sertifikat dan dokumen pertanahan sebelum transaksi diteruskan.

Jangan menerima pernyataan lisan bahwa “utang sebentar lagi lunas” sebagai pengganti pemeriksaan dokumen.

6. Periksa Apakah Tanah Merupakan Harta Bersama

Apabila pemegang hak sudah menikah, perlu diperhatikan apakah tanah tersebut berkaitan dengan harta bersama.

Jangan hanya melihat nama yang tercantum dalam sertifikat lalu menganggap pasangan pemegang sertifikat tidak mempunyai kepentingan hukum.

Keadaan perkawinan, waktu memperoleh tanah, dan sumber dana dapat menjadi hal yang penting dalam menentukan apakah terdapat kepentingan pasangan.

Untuk transaksi yang melibatkan suami atau istri, dokumen dan persetujuan yang diperlukan harus diperiksa sesuai keadaan hukum masing-masing.

7. Periksa Tanah yang Berasal dari Warisan

Tanah warisan merupakan salah satu objek transaksi yang membutuhkan perhatian lebih.

Sebelum membeli tanah warisan, jangan hanya berhubungan dengan satu anggota keluarga yang mengaku sebagai ahli waris.

Periksa:

siapa pewaris;
siapa saja ahli waris;
apakah telah dilakukan pembagian warisan;
siapa yang tercatat sebagai pemegang hak;
apakah seluruh pihak yang berhak telah diperhitungkan;
dan apakah terdapat perselisihan antar-ahli waris.

Apabila status warisan belum jelas, sebaiknya transaksi tidak dipaksakan.

8. Pastikan Penjual Memang Berwenang Menjual

Pemilik tanah tidak selalu dapat hadir sendiri dalam setiap transaksi.

Dalam keadaan tertentu, transaksi dapat melibatkan pihak yang bertindak berdasarkan kuasa atau kapasitas tertentu.

Karena itu, apabila seseorang mengaku mewakili pemilik tanah, periksa:

identitas pemilik;
dasar kewenangannya;
dokumen kuasa;
serta batas kewenangan yang diberikan.

Jangan hanya menerima surat kuasa tanpa memastikan keabsahan dan konteksnya.

9. Gunakan PPAT dalam Proses Jual Beli

Dalam transaksi peralihan hak atas tanah yang memenuhi ketentuan untuk dibuatkan akta, peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sangat penting.

Jabatan PPAT diatur dalam PP Nomor 37 Tahun 1998, yang telah diubah melalui PP Nomor 24 Tahun 2016. (Database Peraturan | JDIH BPK)

PPAT bukan sekadar pihak yang menandatangani dokumen. Dalam proses transaksi, berbagai pemeriksaan dan persyaratan perlu dipenuhi sebelum akta dibuat.

Karena itu, jangan memilih PPAT semata-mata berdasarkan biaya paling murah.

10. Jangan Menganggap Kwitansi sebagai Bukti Peralihan Hak yang Sudah Selesai

Dalam praktik, transaksi tanah terkadang dilakukan dengan tanda terima pembayaran atau perjanjian sederhana.

Dokumen pembayaran memang dapat menjadi bukti suatu transaksi, tetapi kwitansi tidak otomatis menggantikan proses peralihan hak yang diperlukan menurut hukum pertanahan.

Karena itu, pembeli jangan berhenti setelah menyerahkan uang dan menerima kuitansi.

Periksa juga apakah proses pembuatan akta dan pendaftaran peralihan hak telah dilakukan sesuai ketentuan.

11. Pahami Akta Jual Beli

Dalam transaksi yang diproses melalui PPAT, Akta Jual Beli (AJB) merupakan bagian penting dalam pembuktian dan pelaksanaan peralihan hak sesuai ketentuan pertanahan.

Sebelum menandatangani AJB, para pihak sebaiknya memahami:

identitas para pihak;
objek tanah;
luas;
harga;
status pembayaran;
dokumen pendukung;
serta pernyataan dan ketentuan yang tercantum di dalam akta.

Jangan menandatangani dokumen yang tidak dipahami.

12. Periksa Pajak dan Biaya Transaksi

Jual beli tanah juga mempunyai konsekuensi perpajakan dan biaya administratif.

Salah satu yang perlu diperhatikan adalah pajak yang berkaitan dengan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Ketentuan pajak harus disesuaikan dengan aturan yang berlaku dan kondisi transaksi. Jangan menggunakan angka dari transaksi orang lain sebagai patokan pasti karena perhitungan dapat bergantung pada nilai transaksi, ketentuan pajak, dan kebijakan daerah.

Untuk PPh atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, salah satu dasar pengaturannya adalah PP Nomor 34 Tahun 2016. (Database Peraturan | JDIH BPK)

Sementara BPHTB saat ini merupakan bagian dari pajak daerah yang kerangka hukumnya diatur antara lain melalui UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dengan pelaksanaan lebih lanjut melalui aturan daerah masing-masing.

13. Jangan Membayar Lunas Sebelum Legalitas Jelas

Ini merupakan salah satu prinsip paling penting.

Apabila legalitas tanah belum selesai diperiksa, jangan terburu-buru membayar seluruh harga tanah.

Idealnya, pembayaran diatur berdasarkan tahapan transaksi yang jelas dan terdokumentasi.

Jika diperlukan uang tanda jadi atau pembayaran awal, para pihak dapat membuat kesepakatan yang menjelaskan:

jumlah pembayaran;
tujuan pembayaran;
kondisi transaksi;
dokumen yang harus dipenuhi;
kapan transaksi dilanjutkan;
serta apa akibatnya jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

14. Perhatikan Cara Pembayaran

Untuk transaksi bernilai besar, pembayaran sebaiknya dilakukan dengan metode yang meninggalkan jejak transaksi yang jelas.

Simpan:

bukti transfer;
kuitansi;
rekening tujuan;
tanggal pembayaran;
jumlah pembayaran;
serta dokumen kesepakatan.

Hindari pembayaran yang sulit dibuktikan.

Dokumentasi transaksi dapat menjadi sangat penting apabila kemudian muncul perselisihan.

15. Periksa Batas dan Akses Jalan

Masalah tanah tidak selalu berasal dari kepemilikan.

Ada pula konflik mengenai:

batas tanah;
jalan masuk;
saluran air;
penggunaan akses;
atau bagian tanah yang selama ini digunakan pihak lain.

Karena itu, calon pembeli perlu melihat kondisi fisik tanah secara langsung.

Tanah yang terlihat bagus di dokumen tetapi tidak mempunyai akses yang jelas dapat menimbulkan persoalan setelah dibeli.

16. Periksa Kesesuaian Data Fisik dan Data Yuridis

Dalam sistem pertanahan, data fisik dan data yuridis memiliki peranan penting.

Secara sederhana:

Data fisik berkaitan dengan objek tanah, seperti lokasi, batas, dan luas.

Data yuridis berkaitan dengan status hukum dan pemegang hak.

ATR/BPN menjelaskan bahwa pengecekan sertifikat dimaksudkan untuk memastikan kesesuaian data fisik dan data yuridis pada sertifikat dengan data pada pangkalan data Kantor Pertanahan. (JDIH ATR BPN)

Karena itu, pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lapangan idealnya dilakukan bersama.

17. Waspadai Harga Tanah yang Jauh di Bawah Harga Pasar

Harga sangat murah memang menarik, tetapi justru perlu menimbulkan pertanyaan.

Cari tahu mengapa tanah tersebut dijual jauh di bawah harga pasar.

Kemungkinan penyebabnya dapat beragam:

penjual membutuhkan dana cepat;
lokasi memiliki keterbatasan tertentu;
objek sedang bermasalah;
dokumen belum lengkap;
tanah sedang diagunkan;
atau terdapat persoalan lain.

Harga murah bukan bukti bahwa tanah bermasalah, tetapi perbedaan harga yang ekstrem layak diperiksa lebih dalam.

18. Jangan Mengabaikan Status Penggunaan dan Peruntukan Tanah

Kepemilikan tanah tidak berarti setiap bentuk penggunaan otomatis dapat dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan tata ruang dan penggunaan tanah.

Apabila tanah dibeli untuk:

rumah;
usaha;
gudang;
tempat kegiatan komersial;
atau pembangunan tertentu,

calon pembeli perlu memeriksa kesesuaian rencana penggunaan dengan ketentuan yang berlaku.

Jangan membeli tanah hanya karena lokasinya terlihat strategis tanpa memeriksa apakah rencana pemanfaatannya dapat dilaksanakan.

19. Tahapan Jual Beli Tanah yang Lebih Aman

Secara praktis, alurnya dapat dibuat seperti berikut:

1. Tentukan objek tanah

↓

2. Periksa identitas dan kewenangan penjual

↓

3. Periksa sertifikat dan data pertanahan

↓

4. Cocokkan dokumen dengan kondisi lapangan

↓

5. Periksa potensi sengketa dan beban hak

↓

6. Periksa status perkawinan atau warisan jika relevan

↓

7. Hitung pajak dan biaya transaksi

↓

8. Sepakati harga dan mekanisme pembayaran

↓

9. Persiapkan transaksi melalui PPAT

↓

10. Penandatanganan AJB setelah persyaratan terpenuhi

↓

11. Pendaftaran peralihan hak/balik nama

↓

12. Pastikan dokumen hasil proses diterima dan disimpan

Kerangka tersebut perlu disesuaikan dengan jenis hak atas tanah dan kondisi masing-masing transaksi.

20. Bagaimana dengan Tanah Belum Bersertifikat?

Tanah tanpa sertifikat tidak otomatis berarti tanah tersebut pasti tidak mempunyai dasar hak.

Namun, transaksi seperti ini membutuhkan pemeriksaan yang jauh lebih hati-hati.

Calon pembeli perlu mengetahui:

dasar penguasaan tanah;
riwayat perolehan;
bukti kepemilikan atau penguasaan;
identitas pihak yang berhak;
riwayat transaksi;
status pendaftaran;
batas bidang;
serta kemungkinan hak pihak lain.

Jangan memperlakukan tanah yang belum bersertifikat sama dengan tanah yang sertifikatnya sudah terdaftar dan dapat diverifikasi.

21. Bagaimana Jika Penjual Hanya Menunjukkan Fotokopi Sertifikat?

Fotokopi sertifikat sebaiknya tidak dijadikan dasar final untuk menyerahkan pembayaran.

Mintalah pemeriksaan terhadap dokumen asli dan lakukan pengecekan melalui mekanisme yang tersedia.

ATR/BPN bahkan menetapkan bahwa dalam layanan pengecekan sertifikat oleh PPAT, dokumen yang digunakan berkaitan dengan sertifikat asli dan data pemegang hak. (JDIH ATR BPN)

Karena itu, penjual yang menolak pemeriksaan dokumen secara wajar patut membuat pembeli lebih berhati-hati.

22. Kapan Sebaiknya Menggunakan Pengacara?

Tidak semua transaksi tanah membutuhkan pengacara.

Namun, konsultasi hukum sangat berguna apabila:

tanah berasal dari warisan;
terdapat banyak ahli waris;
tanah merupakan harta bersama;
penjual bukan pemegang hak langsung;
terdapat surat kuasa;
tanah pernah disengketakan;
sertifikat atau dokumen tidak jelas;
tanah sedang diagunkan;
pembeli atau penjual berada di luar negeri;
nilai transaksi sangat besar;
atau terdapat perjanjian yang kompleks.

Dalam kondisi seperti itu, pemeriksaan hukum sebelum transaksi dapat jauh lebih murah dibandingkan menghadapi sengketa setelah uang berpindah tangan.

Checklist Jual Beli Tanah yang Aman

Sebelum melakukan pembayaran besar, gunakan checklist berikut:

☐ Identitas penjual telah diperiksa
☐ Pemegang hak telah dipastikan
☐ Sertifikat asli telah diperiksa
☐ Sertifikat telah dicek sesuai mekanisme yang tersedia
☐ Data fisik sesuai dengan kondisi tanah
☐ Data yuridis telah diperiksa
☐ Tidak ditemukan masalah yang belum diselesaikan
☐ Status perkawinan penjual telah diperhatikan
☐ Status warisan telah diperiksa jika relevan
☐ Tanah tidak sedang dibebani masalah yang menghambat transaksi
☐ Batas dan akses tanah telah diperiksa
☐ Pajak dan biaya transaksi telah dihitung
☐ Mekanisme pembayaran jelas
☐ Transaksi diproses melalui PPAT sesuai ketentuan
☐ Dokumen AJB dipahami sebelum ditandatangani
☐ Peralihan hak diproses setelah transaksi
☐ Semua bukti pembayaran dan dokumen disimpan

Tanda-Tanda Transaksi Tanah yang Perlu Diwaspadai

Berhati-hatilah apabila calon pembeli menemukan beberapa kondisi seperti:

Penjual terburu-buru meminta uang muka sebelum dokumen diperiksa.

Penjual menolak pengecekan sertifikat.

Nama penjual berbeda dengan pemegang hak tanpa penjelasan hukum yang memadai.

Sertifikat asli tidak dapat diperlihatkan.

Tanah dikuasai orang lain.

Ahli waris tidak jelas.

Ada pihak keluarga yang keberatan.

Penjual mengatakan “surat lengkap” tetapi tidak menjelaskan status tanah.

Harga jauh di bawah pasar tanpa alasan yang masuk akal.

Pembeli diminta membayar tunai dalam jumlah besar tanpa dokumen transaksi yang memadai.

Satu tanda belum tentu membuktikan adanya penipuan, tetapi semakin banyak tanda risiko ditemukan, semakin penting melakukan pemeriksaan hukum sebelum transaksi dilanjutkan.

Perbedaan Jual Beli Tanah dengan Perjanjian Jual Beli

Dalam praktik, orang sering menggunakan istilah “jual beli” untuk berbagai bentuk kesepakatan.

Padahal, kesepakatan pembayaran, perjanjian pendahuluan, atau bentuk pengikatan tertentu belum tentu berarti seluruh proses peralihan hak sudah selesai.

Karena itu, dokumen yang ditandatangani harus dipahami: apakah hanya merupakan kesepakatan awal, pengikatan transaksi, atau merupakan bagian dari proses pemindahan hak yang dilakukan melalui PPAT.

Jangan menyimpulkan status kepemilikan hanya berdasarkan judul dokumen.

Bagaimana Jika Setelah Membeli Ternyata Tanah Bermasalah?

Jika setelah transaksi muncul persoalan seperti sengketa kepemilikan, sertifikat bermasalah, keberatan ahli waris, atau klaim pihak ketiga, jangan langsung menjual kembali tanah tersebut atau melakukan tindakan lain tanpa memahami masalah hukumnya.

Langkah awal yang lebih aman adalah:

mengumpulkan seluruh dokumen transaksi,

menyimpan bukti pembayaran,

mengumpulkan dokumen pertanahan,

mencatat kronologi,

dan memeriksa posisi hukum pihak-pihak yang terlibat.

Semakin lengkap dokumen yang tersedia, semakin mudah menentukan pilihan penyelesaian.

Dasar Hukum Jual Beli Tanah

Beberapa regulasi penting yang perlu diketahui antara lain:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

UUPA menjadi salah satu dasar utama hukum agraria nasional dan masih berstatus berlaku. (Database Peraturan | JDIH BPK)

PP Nomor 24 Tahun 1997

Mengatur mengenai pendaftaran tanah dan saat ini telah diperbarui melalui PP Nomor 18 Tahun 2021. (Database Peraturan | JDIH BPK)

PP Nomor 18 Tahun 2021

Mengatur antara lain mengenai hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah. (Database Peraturan | JDIH BPK)

PP Nomor 37 Tahun 1998 jo. PP Nomor 24 Tahun 2016

Mengatur mengenai jabatan PPAT. (Database Peraturan | JDIH BPK)

Petunjuk Teknis ATR/BPN tentang Pengecekan Sertifikat

ATR/BPN menjelaskan fungsi pengecekan sertifikat untuk mencocokkan data fisik dan data yuridis dengan data pada Kantor Pertanahan. (JDIH ATR BPN)

Untuk aspek perpajakan, perlu pula memperhatikan aturan mengenai PPh atas pengalihan hak dan BPHTB sesuai ketentuan nasional serta peraturan daerah yang berlaku pada lokasi tanah. (Database Peraturan | JDIH BPK)

FAQ Jual Beli Tanah

Apakah sertifikat tanah saja cukup untuk memastikan transaksi aman?

Belum tentu. Sertifikat perlu diperiksa kesesuaiannya dengan data pada Kantor Pertanahan serta dicocokkan dengan kondisi fisik dan keadaan hukum tanah.

Apakah jual beli tanah harus menggunakan PPAT?

Untuk peralihan hak atas tanah yang dilakukan melalui mekanisme jual beli, proses akta dan pendaftaran harus mengikuti ketentuan pertanahan yang berlaku. PPAT mempunyai peran penting dalam pembuatan akta mengenai peralihan hak. (Database Peraturan | JDIH BPK)

Bolehkah membeli tanah hanya berdasarkan kuitansi?

Kuitansi dapat menjadi bukti pembayaran, tetapi tidak seharusnya dianggap sebagai pengganti seluruh proses hukum peralihan hak.

Apa yang harus dicek sebelum membeli tanah?

Setidaknya identitas pemilik, sertifikat, data pertanahan, batas tanah, penguasaan fisik, beban hak, status perkawinan atau warisan jika relevan, serta potensi sengketa.

Bagaimana jika tanah merupakan warisan?

Periksa terlebih dahulu siapa saja yang mempunyai hak, bagaimana status pembagian warisannya, dan siapa yang berwenang melakukan transaksi.

Apakah nama pada sertifikat berbeda dengan nama penjual berarti transaksi tidak boleh dilakukan?

Perbedaan tersebut merupakan tanda bahwa kewenangan penjual harus diperiksa terlebih dahulu. Jangan melakukan pembayaran besar sebelum dasar hukumnya jelas.

Apakah pajak jual beli tanah selalu sama?

Tidak. Perhitungan dan kewajiban pajak bergantung pada ketentuan yang berlaku serta kondisi transaksi dan daerah tempat tanah berada.

Kapan perlu menggunakan pengacara?

Terutama ketika terdapat sengketa, warisan, harta bersama, kuasa, dokumen tidak jelas, pihak ketiga, tanah yang pernah diagunkan, atau transaksi bernilai besar.

Kesimpulan

Jual beli tanah yang aman bukan sekadar memastikan sertifikat terlihat asli. Keamanan transaksi membutuhkan pemeriksaan menyeluruh terhadap pemilik, objek tanah, status hak, data pertanahan, kondisi lapangan, beban hukum, kewenangan penjual, pajak, proses PPAT, dan pendaftaran peralihan hak.

Prinsip sederhananya adalah:

Periksa sebelum membayar, pahami sebelum menandatangani, dan pastikan peralihan hak diproses sesuai ketentuan.

Jika transaksi memiliki keadaan khusus seperti warisan, harta bersama, kuasa, sengketa, sertifikat yang tidak jelas, atau pihak yang berada di luar negeri, pemeriksaan hukum sebelum transaksi menjadi semakin penting.

ABE Justice menyediakan konsultasi hukum terkait jual beli tanah, pemeriksaan persoalan pertanahan, sengketa kepemilikan, harta warisan, harta bersama, sertifikat, dan berbagai masalah hukum pertanahan lainnya.

WhatsApp: 0821-4150-135

Panduan jual beli tanah yang aman menurut hukum, mulai cek sertifikat, pemilik, PPAT, AJB, pajak, batas tanah, hingga balik nama dan tanda bahaya transaksi.