Rumah Sakit Menolak Memberikan Rekam Medis
Rumah Sakit Menolak Memberikan Rekam Medis, Apa Hak Pasien?
Rekam medis merupakan dokumen penting yang berisi informasi mengenai kondisi kesehatan, pemeriksaan, diagnosis, tindakan medis, pengobatan, dan pelayanan kesehatan yang diterima pasien. Dokumen ini dapat dibutuhkan untuk melanjutkan pengobatan, memperoleh pendapat dokter lain, mengajukan klaim asuransi, atau membuktikan suatu peristiwa dalam sengketa pelayanan kesehatan.
Namun, dalam praktiknya, ada pasien atau keluarga pasien yang mengalami kesulitan ketika meminta salinan rekam medis kepada rumah sakit. Permintaan terkadang ditolak, dipersulit, atau tidak mendapatkan penjelasan yang memadai.
Apakah rumah sakit berhak menolak memberikan rekam medis? Apakah pasien memiliki hak untuk memperoleh salinannya? Dan ke mana pasien dapat mengadu apabila rumah sakit tetap tidak memberikan akses terhadap informasi tersebut?
Pada prinsipnya, pasien mempunyai hak untuk mendapatkan akses terhadap informasi yang terdapat dalam rekam medisnya. Hak tersebut dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.
1. Apakah Rekam Medis Merupakan Hak Pasien?
Ya. Pasien memiliki hak atas isi rekam medisnya.
Pasal 276 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara tegas mengatur bahwa pasien mempunyai hak untuk mendapatkan akses terhadap informasi yang terdapat dalam rekam medis.
Hak tersebut juga dijabarkan dalam Pasal 737 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai peraturan pelaksanaan UU Kesehatan.
Informasi kesehatan yang menjadi hak pasien antara lain meliputi:
- Hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang.
- Diagnosis penyakit.
- Pengobatan yang diberikan.
- Tindakan medis yang dilakukan.
- Rencana tindak lanjut pelayanan kesehatan.
- Informasi mengenai pelayanan kesehatan yang diterima.
Dengan demikian, pasien tidak hanya berhak mengetahui diagnosis penyakitnya, tetapi juga memiliki hak untuk memperoleh akses terhadap informasi medis yang berkaitan dengan pelayanan yang diterimanya.
Hak tersebut penting agar pasien dapat memahami kondisi kesehatannya dan mengambil keputusan mengenai perawatan lanjutan.
2. Siapa Pemilik Rekam Medis: Pasien atau Rumah Sakit?
Dalam persoalan rekam medis, terdapat perbedaan antara kepemilikan isi rekam medis dan pengelolaan dokumennya.
Pasal 26 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 menyatakan bahwa isi rekam medis merupakan milik pasien.
Sementara itu, dokumen rekam medis dikelola oleh fasilitas pelayanan kesehatan yang membuat dan menyimpannya.
Artinya, rumah sakit mempunyai kewajiban untuk mengelola, menyimpan, menjaga keamanan, dan melindungi kerahasiaan dokumen rekam medis. Akan tetapi, pengelolaan dokumen tersebut tidak menghilangkan hak pasien untuk mendapatkan akses terhadap isi rekam medisnya.
Oleh karena itu, rumah sakit tidak dapat semata-mata menggunakan alasan bahwa rekam medis berada dalam penguasaannya untuk mengabaikan hak pasien atas informasi kesehatan.
Pasien pada prinsipnya memperoleh informasi atau salinan sesuai ketentuan, bukan otomatis membawa pulang dokumen asli yang menjadi bagian dari pengelolaan rekam medis rumah sakit.
3. Apakah Rumah Sakit Wajib Memberikan Salinan Rekam Medis?
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 mengatur secara khusus mengenai penyampaian isi rekam medis kepada pasien.
Pasal 26 ayat (2) menyatakan bahwa isi rekam medis disampaikan kepada pasien.
Selanjutnya, Pasal 26 ayat (8) mengatur bahwa rekam medis diberikan kepada pasien rawat inap dan rawat darurat pada saat pasien pulang, atau kepada fasilitas pelayanan kesehatan penerima rujukan pada saat dilakukan rujukan.
Untuk pasien rawat jalan, Pasal 26 ayat (9) menyatakan bahwa rekam medis dapat diberikan apabila dibutuhkan.
Pasal 26 ayat (11) juga mengatur bahwa rekam medis yang diberikan pada saat pasien pulang dapat disampaikan dalam bentuk elektronik maupun tercetak.
Dengan demikian, pasien memiliki dasar hukum untuk meminta informasi dan salinan rekam medis sesuai ketentuan tersebut.
Namun, perlu dibedakan antara hak memperoleh isi atau salinan rekam medis dan hak menguasai dokumen asli yang disimpan oleh rumah sakit.
4. Dalam Keadaan Apa Rumah Sakit Dapat Membatasi Pemberian Rekam Medis?
Hak pasien atas rekam medis tetap harus dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan kerahasiaan, perlindungan data kesehatan, dan kewenangan pihak yang meminta.
Terdapat beberapa keadaan yang perlu diperhatikan.
a. Permintaan dilakukan oleh orang lain tanpa persetujuan pasien
Rekam medis mengandung informasi kesehatan yang bersifat pribadi dan rahasia.
Pasal 26 ayat (5) Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 mengatur bahwa penyampaian rekam medis kepada pihak lain dilakukan setelah memperoleh persetujuan pasien.
Karena itu, orang yang bukan pasien tidak otomatis berhak meminta atau menerima rekam medis milik orang lain.
b. Pasien tidak cakap memberikan persetujuan
Apabila pasien tidak cakap, persetujuan pembukaan isi rekam medis dapat diberikan oleh keluarga terdekat atau pengampunya sesuai ketentuan hukum.
Pasal 34 ayat (3) sampai dengan ayat (5) Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 mengatur mengenai pihak yang dapat memberikan persetujuan dalam keadaan tersebut.
Keluarga terdekat yang dimaksud meliputi suami atau istri, anak yang sudah dewasa, orang tua kandung, dan/atau saudara kandung pasien. Ketentuan mengenai ahli waris juga diatur dalam pasal tersebut.
c. Permintaan berkaitan dengan kepentingan pihak lain
Pembukaan rekam medis tanpa persetujuan pasien hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan untuk kepentingan tertentu.
Pasal 35 Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 mengatur beberapa kepentingan tersebut, antara lain penegakan hukum, penegakan etik atau disiplin, audit medis, penanganan wabah atau kedaruratan kesehatan masyarakat, serta pendidikan dan penelitian.
Dengan demikian, rumah sakit wajib memperhatikan kerahasiaan informasi kesehatan dan tidak boleh membuka rekam medis kepada pihak yang tidak berwenang.
5. Bagaimana Jika Rumah Sakit Menolak Memberikan Rekam Medis kepada Pasien?
Apabila rumah sakit menolak permintaan pasien, langkah pertama adalah meminta penjelasan mengenai alasan penolakan tersebut.
Jangan hanya mengandalkan komunikasi lisan. Sebaiknya pasien mengajukan permintaan secara tertulis agar terdapat bukti administrasi mengenai permohonan yang disampaikan.
Berikut langkah yang dapat dilakukan.
a. Mengajukan permohonan tertulis kepada rumah sakit
Buat surat permohonan yang ditujukan kepada pimpinan rumah sakit atau bagian yang menangani rekam medis.
Permohonan sebaiknya memuat:
- Nama dan identitas pasien.
- Nomor rekam medis apabila diketahui.
- Tanggal atau periode pelayanan kesehatan.
- Unit atau bagian tempat pasien memperoleh pelayanan.
- Jenis informasi atau salinan rekam medis yang diminta.
- Tujuan permintaan, apabila diperlukan.
- Identitas pemohon dan bukti kewenangan apabila permintaan diwakilkan.
Permintaan pembukaan isi rekam medis atas persetujuan pasien disampaikan kepada pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Permenkes Nomor 24 Tahun 2022.
b. Meminta alasan penolakan secara tertulis
Apabila rumah sakit tetap menolak, pasien dapat meminta penjelasan tertulis mengenai dasar hukum dan alasan penolakan.
Langkah ini penting untuk mengetahui apakah penolakan berkaitan dengan:
- Ketidaklengkapan dokumen permohonan.
- Ketidakjelasan identitas atau kewenangan pemohon.
- Persyaratan persetujuan pasien.
- Perlindungan kerahasiaan informasi pihak lain.
- Alasan administratif atau alasan lain yang dikemukakan rumah sakit.
Penjelasan tersebut dapat menjadi dasar untuk menentukan langkah pengaduan berikutnya.
c. Mengajukan pengaduan kepada manajemen rumah sakit
Jika penolakan tidak memiliki alasan yang dapat dibenarkan, pasien dapat menyampaikan pengaduan kepada unit pengaduan, bagian pelayanan pelanggan, atau pimpinan rumah sakit.
Pengaduan sebaiknya disertai:
- Salinan permohonan rekam medis.
- Bukti penerimaan permohonan.
- Jawaban atau penolakan rumah sakit.
- Kronologi kejadian.
- Dokumen yang menunjukkan kepentingan pasien.
Pasien dapat meminta agar rumah sakit melakukan pemeriksaan internal dan memberikan penyelesaian sesuai peraturan yang berlaku.
d. Mengadukan kepada Dinas Kesehatan atau Kementerian Kesehatan
Apabila pengaduan kepada rumah sakit tidak memperoleh penyelesaian yang memadai, pasien dapat mempertimbangkan pengaduan kepada instansi kesehatan yang berwenang.
Pengaduan dapat diarahkan kepada Dinas Kesehatan sesuai kewenangannya atau Kementerian Kesehatan melalui kanal pengaduan resmi.
Dalam pengaduan tersebut, jelaskan identitas fasilitas pelayanan kesehatan, kronologi permintaan, alasan penolakan, dan hak pasien yang dianggap tidak dipenuhi.
e. Mempertimbangkan pengaduan kepada Ombudsman
Apabila persoalan berkaitan dengan dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pasien dapat mempertimbangkan pengaduan kepada Ombudsman Republik Indonesia sesuai kewenangannya.
Namun, kewenangan Ombudsman harus diperiksa berdasarkan karakter penyelenggara dan pelayanan yang dipersoalkan. Tidak setiap sengketa dengan rumah sakit swasta secara otomatis termasuk kewenangan Ombudsman.
6. Apakah Pasien Bisa Menggugat Rumah Sakit karena Menolak Memberikan Rekam Medis?
Dalam keadaan tertentu, pasien dapat mempertimbangkan upaya hukum apabila penolakan rumah sakit menimbulkan pelanggaran hak dan kerugian yang dapat dibuktikan.
Sebelum mengajukan gugatan, perlu diperiksa beberapa hal:
- Apakah pemohon merupakan pasien atau pihak yang sah mewakilinya?
- Apakah permohonan telah diajukan sesuai prosedur?
- Apakah rumah sakit mempunyai dasar hukum untuk membatasi atau menolak permintaan?
- Apakah penolakan bertentangan dengan hak pasien berdasarkan peraturan kesehatan?
- Apakah terdapat kerugian yang timbul akibat penolakan tersebut?
Apabila terdapat dasar hukum dan unsur tanggung jawab yang terpenuhi, pasien dapat mempertimbangkan gugatan perdata sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam perkara tertentu, dasar tuntutan dapat berkaitan dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.
Namun, penolakan memberikan rekam medis tidak otomatis merupakan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana. Penilaiannya bergantung pada fakta, alasan penolakan, kewajiban rumah sakit, serta kerugian yang dapat dibuktikan.
7. Apakah Rekam Medis Bisa Digunakan sebagai Bukti dalam Sengketa Medis?
Ya. Rekam medis dapat menjadi salah satu alat bukti penting dalam perkara yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.
Dokumen tersebut dapat membantu menjelaskan:
- Kondisi pasien sebelum memperoleh pelayanan.
- Pemeriksaan yang telah dilakukan.
- Diagnosis dan pertimbangan medis.
- Tindakan yang diberikan tenaga medis.
- Obat dan terapi yang diberikan.
- Perkembangan kondisi pasien.
- Instruksi dan rencana tindak lanjut pelayanan.
Dalam sengketa medis, rekam medis dapat digunakan untuk membantu menilai apakah pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, prosedur operasional, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Namun, rekam medis tidak otomatis membuktikan bahwa dokter atau rumah sakit telah melakukan kelalaian. Penilaiannya memerlukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi pasien, standar profesi, keterangan ahli, dan bukti lainnya.
Karena itu, apabila pasien merasa dirugikan akibat pelayanan kesehatan, memperoleh akses terhadap rekam medis dapat menjadi langkah penting untuk memahami dan memperjuangkan haknya.
8. Bagaimana Jika Rumah Sakit Menolak Memberikan Rekam Medis dengan Alasan Pasien Belum Melunasi Biaya?
Persoalan ini perlu diperiksa secara hati-hati.
Hak pasien untuk memperoleh akses terhadap informasi yang terdapat dalam rekam medis merupakan hak yang diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 juga mengatur penyampaian isi rekam medis kepada pasien.
Karena itu, persoalan pembayaran layanan kesehatan dan hak pasien atas informasi rekam medis perlu dibedakan.
Apabila rumah sakit menolak memberikan informasi atau salinan rekam medis semata-mata karena terdapat tagihan yang belum dibayar, pasien dapat meminta rumah sakit menjelaskan dasar hukum penolakan tersebut.
Rumah sakit tetap dapat menyelesaikan persoalan tagihan melalui mekanisme administrasi dan hukum yang berlaku. Namun, persoalan pembayaran tidak dengan sendirinya menghapus hak pasien atas akses informasi kesehatan sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan.
Penilaian terhadap keadaan konkret tetap perlu memperhatikan jenis pelayanan, dokumen yang diminta, dan ketentuan yang berlaku.
9. Apa yang Harus Dilakukan Jika Rekam Medis Dibutuhkan untuk Pindah Rumah Sakit?
Pasien dapat meminta rekam medis atau informasi medis yang diperlukan untuk melanjutkan pengobatan di fasilitas pelayanan kesehatan lain.
Hal ini penting agar dokter atau rumah sakit penerima dapat mengetahui riwayat pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, dan tindakan medis yang telah dilakukan sebelumnya.
Pasal 26 ayat (8) dan ayat (10) Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 mengatur penyampaian rekam medis kepada fasilitas pelayanan kesehatan penerima rujukan pada saat dilakukan rujukan.
Jika pasien pindah fasilitas kesehatan atas inisiatif sendiri dan bukan melalui mekanisme rujukan, pasien dapat mengajukan permintaan informasi atau salinan rekam medis untuk kepentingan perawatan lanjutan sesuai prosedur yang berlaku.
Pasien sebaiknya memastikan dokumen yang diperlukan mencakup hasil pemeriksaan penunjang, ringkasan medis, diagnosis, obat yang diberikan, serta informasi lain yang relevan dengan perawatan berikutnya.
10. Contoh Kasus: Rumah Sakit Menolak Memberikan Salinan Rekam Medis
Misalnya, seorang pasien menjalani perawatan rawat inap di sebuah rumah sakit. Setelah pulang, pasien membutuhkan salinan rekam medis untuk berkonsultasi dengan dokter lain dan memperoleh pendapat medis tambahan.
Pasien kemudian mengajukan permohonan tertulis kepada bagian rekam medis. Namun, rumah sakit menolak memberikan salinan dengan alasan bahwa dokumen tersebut merupakan milik rumah sakit.
Dalam keadaan tersebut, pasien dapat melakukan langkah berikut:
- Menyampaikan bahwa Pasal 26 ayat (1) Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 menyatakan isi rekam medis merupakan milik pasien.
- Meminta penjelasan mengenai dasar hukum penolakan.
- Mengajukan kembali permohonan kepada pimpinan rumah sakit.
- Meminta salinan atau akses terhadap informasi medis sesuai ketentuan.
- Mengajukan pengaduan kepada manajemen rumah sakit apabila penolakan tetap dilakukan.
- Mempertimbangkan pengaduan kepada instansi kesehatan yang berwenang jika tidak memperoleh penyelesaian.
Contoh tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dokumen oleh rumah sakit tidak menghilangkan hak pasien untuk memperoleh akses terhadap informasi kesehatannya.
FAQ: Pertanyaan yang Sering Diajukan
1. Apakah pasien berhak meminta salinan rekam medis dari rumah sakit?
Ya. Pasien memiliki hak untuk mendapatkan akses terhadap informasi yang terdapat dalam rekam medis berdasarkan Pasal 276 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Pasal 26 Permenkes Nomor 24 Tahun 2022.
2. Apakah rumah sakit boleh menolak memberikan rekam medis?
Penolakan harus memiliki dasar yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Rumah sakit dapat melakukan verifikasi identitas, kewenangan pemohon, persetujuan pasien, dan perlindungan kerahasiaan. Namun, rumah sakit tidak boleh mengabaikan hak pasien atas informasi rekam medis secara sewenang-wenang.
3. Apakah keluarga pasien boleh meminta rekam medis?
Bergantung pada keadaan pasien dan kewenangan keluarga. Pasal 26 Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 mengatur penyampaian kepada keluarga terdekat untuk pasien di bawah 18 tahun dan/atau pasien dalam keadaan darurat. Untuk pasien yang tidak cakap, ketentuan persetujuan oleh keluarga terdekat atau pengampu juga diatur dalam Pasal 34.
4. Apakah pasien berhak membawa dokumen asli rekam medis?
Tidak otomatis. Isi rekam medis merupakan milik pasien, sedangkan dokumen rekam medis dikelola oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Pasien berhak memperoleh informasi atau salinan sesuai ketentuan, tetapi bukan berarti berhak membawa dokumen asli yang disimpan rumah sakit.
5. Ke mana harus mengadu jika rumah sakit menolak memberikan rekam medis?
Pasien dapat terlebih dahulu mengadu kepada manajemen rumah sakit. Apabila tidak mendapatkan penyelesaian, pasien dapat mempertimbangkan pengaduan kepada Dinas Kesehatan atau Kementerian Kesehatan sesuai kewenangannya. Pengaduan kepada Ombudsman dapat dipertimbangkan jika terdapat dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik yang termasuk kewenangannya.
6. Apakah rekam medis dapat digunakan sebagai bukti dalam gugatan medis?
Ya. Rekam medis dapat menjadi alat bukti penting untuk menjelaskan riwayat pelayanan, pemeriksaan, diagnosis, tindakan, dan pengobatan pasien. Namun, penentuan ada atau tidaknya kelalaian medis memerlukan pemeriksaan bukti secara menyeluruh.
7. Berapa lama rumah sakit wajib menyimpan rekam medis elektronik?
Pasal 39 Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 mengatur bahwa data rekam medis elektronik disimpan paling singkat 25 tahun sejak tanggal kunjungan terakhir pasien.
Konsultasi Hukum Perlindungan Hak Pasien dan Sengketa Medis
Penolakan rumah sakit dalam memberikan rekam medis dapat menimbulkan persoalan hukum, terutama apabila pasien membutuhkan informasi tersebut untuk melanjutkan pengobatan, mengajukan klaim, atau memperjuangkan haknya akibat dugaan masalah pelayanan kesehatan.
ABE Justice, S.H., M.H. & Partners menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan hukum dalam bidang hukum kesehatan, termasuk:
- Persoalan hak pasien dan akses rekam medis.
- Sengketa antara pasien dan rumah sakit.
- Dugaan kelalaian dalam pelayanan kesehatan.
- Permasalahan persetujuan tindakan medis.
- Perlindungan kerahasiaan dan data kesehatan pasien.
- Penyusunan pengaduan dan somasi.
- Pendampingan penyelesaian sengketa medis sesuai ketentuan hukum.
Konsultasi GRATIS melalui WhatsApp: 08214150135
Layanan konsultasi tersedia bagi individu, keluarga, tenaga profesional, dan badan usaha yang membutuhkan pendampingan hukum di seluruh Indonesia.
Disclaimer: Artikel ini merupakan informasi hukum umum dan bukan pendapat hukum untuk perkara tertentu. Penentuan upaya hukum memerlukan pemeriksaan dokumen rekam medis, surat permohonan, alasan penolakan, kronologi, dan bukti yang relevan.
